JAKARTA– Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dinilai tidak konsisten dalam upaya pemberantasan korupsi. Hal ini salah satunya tercermin dari lambannya Kepala Negara dalam menyikapi problematika pemberantasan korupsi termasuk wacana revisi UU No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pakar hukum pidana Universitas Indonesia (UI) Ganjar Laksmana Bonaprapta menyatakan, gerakan dukungan tokoh nasional terhadap KPK menunjukkan eksistensi suara masyarakat dalam pemberantasan korupsi. ”Kelihatannya memang itu yang ditunggu Presiden yakni KPK dan (tokoh) masyarakat meminta (Presiden) turun tangan. Sambil membuktikan bahwa ia (Presiden) dibutuhkan rakyat.Artinya,persis bahwa Presiden selama ini hanya menunggu dan sengaja membiarkan pelemahan dan serangan terhadap KPK,” kata Ganjar di Jakarta kemarin. Dia menilai selama ini banyak ihwal yang di luar jangkauan Presiden, terutama terkait komitmen keselarasan ucapan dan tindakannya soal pemberantasan korupsi yang dilakukan