JAKARTA -- Pemerintah menetap- kan persentase defisit terhadap produk
domestik bruto (PDB) dalam Rancang - an Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (RAPBN) Perubahan 2013 se - besar 2,5 persen.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Ba - dan Kebijakan Fiskal Kementerian
Keuangan Bambang PS Brodjonegoro memastikan penghitungan defisit telah
dilakukan dengan matang. \"Pokoknya ujungnya itu 2,5 persen,\" kata Bam
- bang di Jakarta, Jumat (10/5).
Bambang menjelaskan defisit 2,5 persen merupakan kombinasi dari kenaikan
harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, pemotongan belanja
kementerian/lembaga (K/L), dan pe - nam bahan pembiayaan melalui pena -
rikan surat utang pemerintah. Penu - runan potensi pendapatan negara
dari target yang ditetapkan juga telah di - perhitungkan. \"Intinya
sudah dihitung semua,\" kata Bambang.
Sebelum perubahan, persentase defisit terhadap PDB dalam APBN 2013
tercatat 1,65 persen. Perincian - nya, pendapatan negara ditargetkan Rp
1.529,67 triliun dan belanja negara dengan pagu Rp 1.683 triliun. Sedang
- kan, dalam APBNP 2012 defisit ter- hadap PDB sebesar 2,23 persen
dengan rincian pendapatan negara Rp 1.358.2 triliun dan belanja negara
Rp 1.588.3 triliun.
Menurut Bambang, rencana ke - naikan harga BBM akan diikuti dengan
kebijakan pemberian kompensasi lang- sung kepada masyarakat miskin. Mes -
kipun demikian, Bambang belum dapat menyebut penghematan anggaran yang
diperoleh apabila harga per liter di - naikkan dari Rp 4.500 ke Rp
6.000.
Alasannya, perubahan subsidi BBM tidak hanya berkaitan dengan volume.
Sebab, perubahan volume pun harus diperhatikan perubahan kurs rupiah
terhadap dolar AS maupun harga mi - nyak mentah Indonesia (ICP).
Terkait pemotongan anggaran K/L, Bambang tidak dapat menyebutkan besaran
pemotongannya. Untuk detail- nya, Bambang menyebutkan hal itu menjadi
kewenangan Direktorat Jen - deral Anggaran Kementerian Keuang - an.
Angka tetapnya harus dicari angka yang cocok bagi setiap K/L.
Bambang menjelaskan penambah - an pembiayaan yang terlampau ba nyak akan membawa kesulitan tersendiri.
Oleh karena itu, penambahannya tidak akan terlampau banyak. Apabila pe -
nambahannya dianggap cukup besar, dia mengkhawatirkan costdari surat
utang tidak optimal. \"Kondisi sekarang untuk surat utang masih bagus.
Nanti penerbitannya akan kita kombinasi asing dan domestik,\" ujar
Bambang.
Kepala Pusat Studi Ekonomi dan Ke bijakan Publik Universitas Gadjah Mada
Tony Prasetiantono menilai de - fisit 2,5 persen terhadap PDB wajar
adanya. Apalagi, situasi perekonomian saat ini relatif tertekan. Lagi
pula, defisit maksimal sebagaimana yang dibolehkan dalam UU Keuangan Ne -
gara adalah tiga persen. \"Jadi, 2,5 per - sen cukup moderat,\" ujar
Tony.
Sebelumnya, Wakil Menteri Ke - uangan Mahendra Siregar menyatakan
pemerintah sebenarnya berharap de - fisit tidak sampai lebih dari 2,4
persen.
Kendati demikian, dengan defisit yang tetap terjaga di bawah tiga
persen, risiko fiskal dari kelebihan belanja subsidi energi dan bantuan
sosial tidak terlalu tinggi. (antara, ed:eh ismail)
domestik bruto (PDB) dalam Rancang - an Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (RAPBN) Perubahan 2013 se - besar 2,5 persen.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Ba - dan Kebijakan Fiskal Kementerian
Keuangan Bambang PS Brodjonegoro memastikan penghitungan defisit telah
dilakukan dengan matang. \"Pokoknya ujungnya itu 2,5 persen,\" kata Bam
- bang di Jakarta, Jumat (10/5).
Bambang menjelaskan defisit 2,5 persen merupakan kombinasi dari kenaikan
harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, pemotongan belanja
kementerian/lembaga (K/L), dan pe - nam bahan pembiayaan melalui pena -
rikan surat utang pemerintah. Penu - runan potensi pendapatan negara
dari target yang ditetapkan juga telah di - perhitungkan. \"Intinya
sudah dihitung semua,\" kata Bambang.
Sebelum perubahan, persentase defisit terhadap PDB dalam APBN 2013
tercatat 1,65 persen. Perincian - nya, pendapatan negara ditargetkan Rp
1.529,67 triliun dan belanja negara dengan pagu Rp 1.683 triliun. Sedang
- kan, dalam APBNP 2012 defisit ter- hadap PDB sebesar 2,23 persen
dengan rincian pendapatan negara Rp 1.358.2 triliun dan belanja negara
Rp 1.588.3 triliun.
Menurut Bambang, rencana ke - naikan harga BBM akan diikuti dengan
kebijakan pemberian kompensasi lang- sung kepada masyarakat miskin. Mes -
kipun demikian, Bambang belum dapat menyebut penghematan anggaran yang
diperoleh apabila harga per liter di - naikkan dari Rp 4.500 ke Rp
6.000.
Alasannya, perubahan subsidi BBM tidak hanya berkaitan dengan volume.
Sebab, perubahan volume pun harus diperhatikan perubahan kurs rupiah
terhadap dolar AS maupun harga mi - nyak mentah Indonesia (ICP).
Terkait pemotongan anggaran K/L, Bambang tidak dapat menyebutkan besaran
pemotongannya. Untuk detail- nya, Bambang menyebutkan hal itu menjadi
kewenangan Direktorat Jen - deral Anggaran Kementerian Keuang - an.
Angka tetapnya harus dicari angka yang cocok bagi setiap K/L.
Bambang menjelaskan penambah - an pembiayaan yang terlampau ba nyak akan membawa kesulitan tersendiri.
Oleh karena itu, penambahannya tidak akan terlampau banyak. Apabila pe -
nambahannya dianggap cukup besar, dia mengkhawatirkan costdari surat
utang tidak optimal. \"Kondisi sekarang untuk surat utang masih bagus.
Nanti penerbitannya akan kita kombinasi asing dan domestik,\" ujar
Bambang.
Kepala Pusat Studi Ekonomi dan Ke bijakan Publik Universitas Gadjah Mada
Tony Prasetiantono menilai de - fisit 2,5 persen terhadap PDB wajar
adanya. Apalagi, situasi perekonomian saat ini relatif tertekan. Lagi
pula, defisit maksimal sebagaimana yang dibolehkan dalam UU Keuangan Ne -
gara adalah tiga persen. \"Jadi, 2,5 per - sen cukup moderat,\" ujar
Tony.
Sebelumnya, Wakil Menteri Ke - uangan Mahendra Siregar menyatakan
pemerintah sebenarnya berharap de - fisit tidak sampai lebih dari 2,4
persen.
Kendati demikian, dengan defisit yang tetap terjaga di bawah tiga
persen, risiko fiskal dari kelebihan belanja subsidi energi dan bantuan
sosial tidak terlalu tinggi. (antara, ed:eh ismail)
Comments
Post a Comment
silahkan tinggalkan komentar yang sopan.
terima kasih