bloggerrized

Akibat Korupsi, Uang Negara Menguap Rp168,19 triliun | nasional | Tempo.co

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <h1 class="title" style="margin-bottom: 20px;"> </h1> <div class="foto-hl-besar"> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><img alt="Akibat Korupsi, Uang Negara Menguap Rp168,19 triliun" src="http://statik.tempo.co/data/2013/02/14/id_167361/167361_620.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" title="Akibat Korupsi, Uang Negara Menguap Rp168,19 triliun" /></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Sebuah papan penyitaan milik <a class="zem_slink" href="http://www.kpk.go.id/" rel="homepage" target="_blank" title="Corruption Eradication Commission">KPK</a> saat tertempel di rumah milik Irjen Pol Djoko Susilo di <a class="zem_slink" href="http://maps.google.com/maps?ll=-7.80138888889,110.364444444&spn=0.1,0.1&q=-7.80138888889,110.364444444%20(Yogyakarta)&t=h" rel="geolocation" target="_blank" title="Yogyakarta">Yogyakarta</a>. Tempo/Pribadi Wicaksono</td></tr> </tbody></table> <div class="crop"> </div> </div> Yogyakarta - Penelitian dan Pelatihan Ekonomika dan Bisnis (P2EB) Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM, merilis hasil analisis terhadap 1365 kasus korupsi yang sudah mendapatkan putusan tetap dari <a class="zem_slink" href="http://www.mahkamahagung.go.id/" rel="homepage" target="_blank" title="Supreme Court of Indonesia">Mahkamah Agung</a>. <a name="more"></a> "<a class="zem_slink" href="http://www.adaic.org/" rel="homepage" target="_blank" title="Ada (programming language)">Ada</a> 1842 terdakwa koruptor selama 2001 sampai 2012, dengan nilai total hukuman finansial Rp15,09 triliun," <a class="zem_slink" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Kata" rel="wikipedia" target="_blank" title="Kata">kata</a> Rimawan kepada media seusai diskusi diseminasi hasil riset mengenai "Estimasi Biaya Eksplisit Korupsi Berdasarkan Putusan MA 2001-2012" di Yogyakarta, Senin, 4 Maret 2013. Namun, Rimawan juga menyodorkan data pembanding nilai denda finansial tadi dengan besaran jumlah nilai uang yang dikorupsi atau ia sebut biaya eksplisit korupsi, yakni Rp 168,19 triliun. Data itu jauh sekali dibandingkan dengan nilai denda finansial untuk koruptor yang hanya sebesar 8,9 persennya saja atau berarti negara kehilangan uang sebanyak Rp 153,1 triliun. "Ini akibat UU Tipikor 2001 hanya menerapkan denda maksimal Rp 1 miliar, tapi dikenakan bagi kasus korupsi dengan nilai uang negara yang dicuri bisa ratusan milyar," kata dia. Dia juga memperkirakan kerugian negara jauh lebih besar jika dimasukkan pula biaya antisipasi dan penanganan kasus korupsi, biaya implisit atau efek beban finansial negara akibat korupsi. Kerugian negara di luar uang yang dikorup itu, dia kategorikan sebagai biaya sosial korupsi yang rumusan penghitunganya belum ada di <a class="zem_slink" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Indonesia" rel="wikipedia" target="_blank" title="Indonesia">Indonesia</a>. "Semestinya ada, karena di negara maju biaya sosial kejahatan itu ada rumusan hitungannya," ujar dia. Kata Rimawan, besaran biaya sosial bisa membengkak jika ada praktek pencucian uang yang terjadi dan mengalir hingga ke luar negeri. Biaya pengejaran aset yang dicuci itu tentu sangat besar. Sementara efeknya bisa membuat dinamika ekonomi nasional terkena imbasnya sebab ada dana yang lari ke kawasan asing. "Kalau ada pencucian uang, kerugian makin besar," kata dia. Biaya sosial korupsi juga bisa membengkak jauh lebih besar jika terjadi di sektor semacam kehutanan. Kata Rimawan, sektor ini membuat beban negara akibat kerusakan lingkungan berlangsung jangka panjang. "Kalau UU Tipikor memasukkan biaya sosial korupsi sebagai dasar pengenaan denda koruptor pasti miskin," kata dia. Direktur Divisi Advokasi Pusat Kajian Anti Korupsi (PUKAT) UGM, Oce Madril, membenarkan kerugian negara akibat korupsi jauh sekali dibanding hasil pengenaan denda hukuman bagi koruptor. Namun, bagi Oce, revisi UU Tipikor mengenai peningkatan jumlah denda belum tentu efektif. "Bisa saja dibesarkan nilainya, tapi tetap saja tergantung keputusan hakim," ujar dia.   <a href="http://www.tempo.co/read/news/2013/03/04/058464996">| Tempo.co</a> <div class="zemanta-pixie" style="height: 15px; margin-top: 10px;"> <a class="zemanta-pixie-a" href="http://www.zemanta.com/?px" title="Enhanced by Zemanta"><img alt="Enhanced by Zemanta" class="zemanta-pixie-img" src="http://img.zemanta.com/zemified_e.png?x-id=d5acc01f-3e02-41e4-9925-db3072cd7007" style="border: none; float: right;" /></a></div> </div>

Akibat Korupsi, Uang Negara Menguap Rp168,19 triliun | nasional | Tempo.co

Sebuah papan penyitaan milik KPK saat tertempel di rumah milik Irjen Pol Djoko Susilo di Yogyakarta . Tempo/Pribadi Wicaksono Yogyakarta -...

13 KASUS KORUPSI POPULER

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> Tidak Masuk List Karena Jumlah Korupsi/kerugian <a class="zem_slink" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Belum" rel="wikipedia" target="_blank" title="Belum">Belum</a> masuk kategori MegaSuper.. <span class="post-quote" style="color: #484848; display: block; font-family: Helvetica,Arial,Sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-weight: normal; margin: auto; text-align: left; width: 100%;">Quote:1. Kasus suap program Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah Transmigrasi (PPIDT) di Kemenakertrans Sumber <a href="http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/bicara_fakta/2011/09/04/55/Bagi-Bagi-THR-Rp-15-miliar-di-Kemenakertrans" target="_blank">suaramerdeka</a>,<a href="http://www.kpk.go.id/modules/news/article.php?storyid=2234" target="_blank">kpk.go.id</a> 2. Kasus Suap Kabupaten BuoL Sumber :<a href="http://www.tempo.co/read/news/2012/06/27/063413399/Kasus-Suap-Buol-Golkar-Tuding-KPK-Tak-Beretika" target="_blank">tempo</a> <a name="more"></a><span class="post-quote" style="color: #484848; display: block; font-family: Helvetica,Arial,Sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-weight: normal; margin: auto; text-align: left; width: 100%;"> 3. Kasus Korupsi Mantan Bareskrim Susno Duaji Sumber : <a href="http://nasional.kompas.com/read/2012/12/08/05432473/Susno.Duadji.Siap.Mati.demi.Kebenaran" target="_blank">Kompas</a> 4. Kasus Cek Pelawat Deputi Gubernur <a class="zem_slink" href="http://maps.google.com/maps?ll=-6.18166666667,106.821388889&spn=0.01,0.01&q=-6.18166666667,106.821388889%20(Bank%20Indonesia)&t=h" rel="geolocation" target="_blank" title="Bank Indonesia">Bank Indonesia</a> <a href="http://www.bbc.co.uk/indonesia/berita_indonesia/2012/01/120126_mirandatersangka.shtml" target="_blank">BBC</a> <a href="http://hukum.kompasiana.com/2011/12/11/nunun-kronologi-kasus-suap-pemilihan-dgs-bi-daftar-politisi-yang-masuk-bui/" target="_blank">kompasiana</a> 5. Kasus Korupsi Markus Gayus <a class="zem_slink" href="http://maps.google.com/maps?ll=5.67401944444,116.364883333&spn=0.1,0.1&q=5.67401944444,116.364883333%20(Tambunan)&t=h" rel="geolocation" target="_blank" title="Tambunan">Tambunan</a> Sumber : <a href="http://id.wikipedia.org/wiki/Gayus_Tambunan" target="_blank">wikipedia</a> <a href="http://nasional.news.viva.co.id/news/read/359711-koruptor-pajak-gayus-tambunan-ajukan-pk-ke-ma" target="_blank">viva news</a> 6. Kasus Korupsi pengadaan <a class="zem_slink" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Quran" rel="wikipedia" target="_blank" title="Quran">Al Quran</a> pada kementrian agama <a href="http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/12/06/29/m6cnno-ini-tersangka-dugaan-korupsi-pengadaan-alquran" target="_blank">republika</a> <a href="http://www.tempo.co/topik/masalah/2853/Korupsi-Pengadaan-Al-Quran" target="_blank">tempo</a> 7. Kasus korupsi wisma atlet <a class="zem_slink" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Southeast_Asian_Games" rel="wikipedia" target="_blank" title="Southeast Asian Games">Sea games</a> dan Hambalang pada Kementrian Pemuda dan Olahraga melibatkan sejumlah nama elit politik <a href="http://www.kapanlagi.com/showbiz/selebriti/kronologis-kasus-korupsi-angelina-sondakh-1e4b11.html" target="_blank">angelina sondakh</a> <a href="http://fokus.news.viva.co.id/news/read/290441-kesaksian-andi-mallarangeng-di-sidang-nazar" target="_blank">andi Malarangeng</a> 8. korupsi Proyek pengadaan Alat belajar mengajar di kemendiknas <a href="http://www.lkpp.go.id/v2/berita-detail.php?id=9592638396" target="_blank">lkpp</a> 9. Korupsi pengadaan alat kesehatan di Kemenkes. <a href="http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2011/11/18/102116" target="_blank">suara Merdeka</a> <a href="http://kesehatan.kompasiana.com/medis/2011/12/13/korupsi-pada-sektor-kesehatan-421118.html" target="_blank">kompasiana</a> 10. Korupsi pengadaan alat bantu SIM pada Kepolisian <a href="http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=308478" target="_blank">suarakarya</a> 11. Korupsi Pengadaaan Helikopter mantan Gubernur Aceh A Puteh <a href="http://news.detik..com/read/2012/05/04/185557/1909682/10/6-dari-11-gubernur-di-sumatera-pernah-dipenjara-karena-korupsi" target="_blank">detiknews</a> 12. Korupsi Dana APBD Kabupaten <a class="zem_slink" href="http://maps.google.com/maps?ll=3.76666666667,98.2166666667&spn=0.1,0.1&q=3.76666666667,98.2166666667%20(Langkat%20Regency)&t=h" rel="geolocation" target="_blank" title="Langkat Regency">Langkat</a> Sumut Kerugian Negara sekitar 10 Juta US$ Sumber : <a href="http://www.posmetro-medan.com/?p=6229" target="_blank">posmetro Medan</a> 13. kasus korupsi PT Goro Batara Sakti (GBS) dan <a class="zem_slink" href="http://www.bulog.co.id/eng/" rel="homepage" target="_blank" title="Indonesian Bureau of Logistics">Bulog</a> yang merugikan keuangan negara Rp 96 miliar. Kasus ini melibatkan Beddu Amang, Ricardo Gelael dan <a class="zem_slink" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Tommy_Suharto" rel="wikipedia" target="_blank" title="Tommy Suharto">Tommy Suharto</a>. <a href="http://korupedia.org/reports/view/46#.UMhtPORg_eE" target="_blank">korupedia</a> <a href="http://www.library.ohiou.edu/indopubs/1999/04/16/0078.html" target="_blank">library</a> <div class="zemanta-pixie"> <img alt="" class="zemanta-pixie-img" src="http://img.zemanta.com/pixy.gif?x-id=273a8abb-4a3b-44b3-810d-6d5cdc8d367e" /></div> </div>

13 KASUS KORUPSI POPULER

Tidak Masuk List Karena Jumlah Korupsi/kerugian Belum masuk kategori MegaSuper.. Quote: 1. Kasus suap program Percepatan Pembangunan Infras...

Begini Modus Aliran Duit Hambalang ke DPR

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <div class="foto-hl-besar"> <div class="crop" style="text-align: center;"> <img alt="Begini Modus Aliran Duit Hambalang ke DPR" src="http://statik.tempo.co/data/2012/05/31/id_122623/122623_620.jpg" title="Begini Modus Aliran Duit Hambalang ke DPR" /></div> Seorang pekerja melintasi wisma putri junor di kawasan proyek Pusat Pendidikan, Pengembangan, dan Sekolah Olah Raga Nasional, Hambalang, <a class="zem_slink" href="http://maps.google.com/maps?ll=-6.6,106.8&spn=0.1,0.1&q=-6.6,106.8%20(Bogor)&t=h" rel="geolocation" target="_blank" title="Bogor">Bogor</a>, (30/5). Menpora memerintahkan penghentian sementara proyek pembangunan pusat olahraga senilai Rp1,2 triliun khususnya di lokasi amblesnya gedung tersebut. Tempo/Aditia Noviansyah</div> <div id="blok-share"> <div class="twitter-share"> </div> <div class="fb-share"> </div> </div> <div class="artikel"> </div> TEMPO.CO, Jakarta - Hasil audit investigasi tahap II proyek Hambalang, yang digelar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), mengungkap adanya aliran duit ke Komisi Olahraga Dewan Perwakilan Rakyat untuk memuluskan proyek pembangunan Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Sekolah Olahraga Nasional. Audit itu membeberkan adanya berbagai pertemuan antara pihak-pihak yang terkait untuk memuluskan anggaran Hambalang.<a href="http://www.tempo.co/topik/masalah/2808/Korupsi-Proyek-Stadion-Hambalang" target="_blank"> Salah satunya adalah pertemuan seorang petinggi PT Metaphora Solusi Global dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Olahraga Wafid Muharam</a> pada 2010, yang membahas pemberian sejumlah dana dari PT Adhi Karya kepada pihak Kementerian Olahraga terkait dengan urusan DPR, demikian tertulis dalam laporan audit investigasi yang salinannya diperoleh Tempo. Proyek Hambalang dikerjakan oleh PT Adhi Karya, dan PT Metaphora adalah salah satu subkontraktor. Dalam audit, yang akan diserahkan ke DPR hari ini, juga disebutkan adanya pencairan cek bernilai Rp 2 miliar dan Rp 1,3 miliar dari Adhi Karya. Dalam beberapa kesempatan, direksi Adhi Karya membantah adanya anggaran itu. Dalam audit itu juga disebutkan adanya permintaan duit dari Mahyuddin N.S.--saat itu Ketua Komisi Olahraga DPR--untuk membantu pemenangan salah satu calon Ketua Umum Partai Demokrat sebesar Rp 500 juta. Permintaan duit itu disampaikan kepada Wafid Muharam. Belakangan muncul tambahan permintaan duit Rp 100 juta, sehingga totalnya mencapai Rp 600 juta. Perihal uang untuk calon ketua umum ini juga pernah dibantah Partai Demokrat. <a href="http://www.tempo.co/read/news/2012/12/17/063448620/Kisah-Mallarangeng-Bersaudara-dan-Proyek-Hambalang" target="_blank">Wafid saat ini menjalani hukuman sebagai terpidana kasus suap Wisma Atlet SEA Games Palembang.</a> Mahyuddin belum bisa dimintai tanggapan. Telepon dan pesan singkat yang dilayangkan Tempo tak berbalas. Dalam sejumlah kesempatan, ia menyangkal terjadi transaksi bawah meja untuk memuluskan pembahasan anggaran Hambalang yang membengkak dari semula Rp 125 miliar menjadi Rp 2,5 triliun. “Saya tak pernah membahas penambahan Hambalang,” katanya. Wakil Ketua BPK Hasan Bisri tidak membenarkan ataupun membantah soal salinan hasil audit yang diperoleh Tempo. Ia hanya mengatakan akan menyerahkan hasil audit investigasi ke DPR hari ini. Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi, Johan Budi, S.P., belum bisa memastikan penerimaan duit untuk para anggota DPR terkait dengan proyek Hambalang. Namun dia menjanjikan hasil audit BPK bakal ditindaklanjuti lembaganya. <div class="zemanta-pixie" style="height: 15px; margin-top: 10px;"> <a class="zemanta-pixie-a" href="http://www.zemanta.com/?px" title="Enhanced by Zemanta"><img alt="Enhanced by Zemanta" class="zemanta-pixie-img" src="http://img.zemanta.com/zemified_h.png?x-id=02a49ee7-77c7-4c61-be68-d7307da22f2e" style="border: none; float: right;" /></a></div> </div>

Begini Modus Aliran Duit Hambalang ke DPR

Seorang pekerja melintasi wisma putri junor di kawasan proyek Pusat Pendidikan, Pengembangan, dan Sekolah Olah Raga Nasional, Hambalang, B...