Begini Modus Aliran Duit Hambalang ke DPR

Seorang
pekerja melintasi wisma putri junor di kawasan proyek Pusat
Pendidikan, Pengembangan, dan Sekolah Olah Raga Nasional, Hambalang,
Bogor, (30/5). Menpora memerintahkan penghentian sementara proyek
pembangunan pusat olahraga senilai Rp1,2 triliun khususnya di lokasi
amblesnya gedung tersebut. Tempo/Aditia Noviansyah

TEMPO.CO, Jakarta
- Hasil audit investigasi tahap II proyek Hambalang, yang digelar Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK), mengungkap adanya aliran duit ke Komisi
Olahraga Dewan Perwakilan Rakyat untuk memuluskan proyek pembangunan
Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Sekolah Olahraga Nasional. Audit itu
membeberkan adanya berbagai pertemuan antara pihak-pihak yang terkait
untuk memuluskan anggaran Hambalang.

Salah
satunya adalah pertemuan seorang petinggi PT Metaphora Solusi Global
dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Olahraga Wafid Muharam pada
2010, yang membahas pemberian sejumlah dana dari PT Adhi Karya kepada
pihak Kementerian Olahraga terkait dengan urusan DPR, demikian tertulis
dalam laporan audit investigasi yang salinannya diperoleh Tempo.









Proyek Hambalang dikerjakan oleh PT Adhi Karya, dan PT Metaphora
adalah salah satu subkontraktor. Dalam audit, yang akan diserahkan ke
DPR hari ini, juga disebutkan adanya pencairan cek bernilai Rp 2 miliar
dan Rp 1,3 miliar dari Adhi Karya. Dalam beberapa kesempatan, direksi
Adhi Karya membantah adanya anggaran itu.



Dalam audit itu juga
disebutkan adanya permintaan duit dari Mahyuddin N.S.--saat itu Ketua
Komisi Olahraga DPR--untuk membantu pemenangan salah satu calon Ketua
Umum Partai Demokrat sebesar Rp 500 juta. Permintaan duit itu
disampaikan kepada Wafid Muharam. Belakangan muncul tambahan permintaan
duit Rp 100 juta, sehingga totalnya mencapai Rp 600 juta. Perihal uang
untuk calon ketua umum ini juga pernah dibantah Partai Demokrat. Wafid saat ini menjalani hukuman sebagai terpidana kasus suap Wisma Atlet SEA Games Palembang.



Mahyuddin belum bisa dimintai tanggapan. Telepon dan pesan singkat yang dilayangkan Tempo tak
berbalas. Dalam sejumlah kesempatan, ia menyangkal terjadi transaksi
bawah meja untuk memuluskan pembahasan anggaran Hambalang yang
membengkak dari semula Rp 125 miliar menjadi Rp 2,5 triliun. “Saya tak
pernah membahas penambahan Hambalang,” katanya.









Wakil Ketua BPK Hasan Bisri tidak membenarkan ataupun membantah soal salinan hasil audit yang diperoleh Tempo. Ia hanya mengatakan akan menyerahkan hasil audit investigasi ke DPR hari ini.



Juru
bicara Komisi Pemberantasan Korupsi, Johan Budi, S.P., belum bisa
memastikan penerimaan duit untuk para anggota DPR terkait dengan proyek
Hambalang. Namun dia menjanjikan hasil audit BPK bakal ditindaklanjuti
lembaganya.