PRESTASI PEMBANGUNAN Presiden Suharto (Bidang Ekonomi)

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"><br /><h1><br />PRESTASI PEMBANGUNAN</h1><br /><h2><br />(Bidang Ekonomi)</h2><br /><div style="text-align: justify;"><br /><a class="zem_slink" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Larut%2C_Matang_dan_Selama" rel="wikipedia" target="_blank" title="Larut, Matang dan Selama">Selama</a> pemerintahannya, <a href="http://soeharto.co/tag/presiden-soeharto/" title="Presiden Soeharto">Presiden Soeharto</a> telah berhasil meletakkan kerangka tinggal landas dengan capaian-capaian bidang ekonomi antara lain:</div><br /><ol style="text-align: justify;"><br /><li>Berhasil meningkatkan pertumbuhan <a class="zem_slink" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Indonesia" rel="wikipedia" target="_blank" title="Indonesia">Indonesia</a> dari minus 2,25 <a class="zem_slink" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Pada_%28foot%29" rel="wikipedia" target="_blank" title="Pada (foot)">pada</a> <br />tahun 1963 menjadi naik tajam sebesar 12% pada tahun 1969 atau setahun <br />setelah dirinya ditunjuk sebagai pejabat Presiden. Selama periode tahun <br />1967-1997, pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat ditingkatkan dan <br />dipertahankan rata-rata 7,2% pertahun. Namun pada saat terjadi krisis <br />1998, pertumbuhan ekonomi Indonesia merosot atau minus hingga kisaran <br />13,13%.</li><br /><li>Pertumbuhan Indonesia yang tinggi dan berkelanjutan (mulai tahun <br />1967 s/d 2007) menjadikan Indonesia digolongkan kedalam ekonomi industri<br /> baru (Newly Industrializing Economies, NIEs) <a class="zem_slink" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Asia" rel="wikipedia" target="_blank" title="Asia">Asia</a> Tenggara. Antara <br />tahun 1967-1990-an, pendapatan per kapita riil meningkat lebih dari tiga<br /> kali. Pertumbuhan tinggi dan konsisten, stabilitas yang terkelola <br />dengan baik dan disertai political will pemerataan telah menghasilkan <br />capaian-capaian: (1) perbaikan kesejahteraan rakyat secara signifikan, <br />(2) panjang usia harapan (life expectancy) meningkat cukup tajam dari 56<br /> tahun pada tahun 1966 menjadi 71 tahun pada tahun 1991, (3) proporsi <br />penduduk yang hidup dalam kemiskinan absolut menurun tajam dari 60% <br />tahun 1966 menjadi 14% pada tahun 1990, (4) perbaikan secara cepat dan <br />signifikan indikator sosial- ekonomi mulai dari pendidikan hingga <br />kepemilikan peralatan serta penguasaan teknologi. Indonesia juga telah <br />berubah dari negara pengimpor beras menjadi negara swasembada tahun 1984<br /> dan pertumbuhan penduduk dapat dikendalikan melalui program keluarga <br />berencana (KB). Capaian prestasi ini menjadikan Indonesia (bersama <br /><a class="zem_slink" href="http://maps.google.com/maps?ll=3.13333333333,101.7&spn=10.0,10.0&q=3.13333333333,101.7%20(Malaysia)&t=h" rel="geolocation" target="_blank" title="Malaysia">Malaysia</a> dan <a class="zem_slink" href="http://maps.google.com/maps?ll=13.75,100.483333333&spn=10.0,10.0&q=13.75,100.483333333%20(Thailand)&t=h" rel="geolocation" target="_blank" title="Thailand">Thailand</a>) digolongkan sebagai “Keajaiban Asia”.</li><br /><li>Seiring dengan peningkatan pertumbuhan, Indonesia juga mengalami <br />peningkatan penanaman modal dan perbaikan sumber daya manusia yang <br />keberadaanya menjadi pendorong utama pertumbuhan. Peningkatan ini <br />menghasilkan akumulasi modal fisik maupun SDM bagi pembangunan bangsa <br />secara umum. Sebagai ilustrasi adalah adanya peningkatan signifikan <br />penanaman modal domestik (dalam negeri) yang rata-rata meningkat sebesar<br /> 50,43% pertahun selama kurun waktu 1976-1997. Kondisinya mengalami <br />anomali pada era reformasi karena penanaman modal domestik mengalami <br />penurunan atau minus rata-rata 17,20% pertahun selama lima tahun pertama<br /> reformasi (1998-2002). Selama periode tahun 1990 s/d 1997, penanaman <br />modal dalam negeri mengalami peningkatan secara tajam untuk kemudian <br />mengalami perlambatan oleh krisis politik tahun 1998. Setelah mengalami <br />peningkatan pada tahun 1999, akibat krisis politik berkepanjangan, <br />penanaman modal dalam negeri terus mengalami penurunan pada tahun-tahun <br />berikutnya. Begitu pula dengan gairah pemodal luar negeri dalam <br />berinvestasi di Indonesia yang mengalami peningkatan rata-rata 42,10% <br />pertahun selama kurun waktu 1977-1997. Hal ini menandakan iklim <br />investasi di Indonesia cukup diminati oleh investor luar negeri. Sejalan<br /> dengan trend penanaman modal domestik, penanaman modal asing juga <br />mengalami anomali pada era reformasi yang mengalami penurunan atau minus<br /> rata-rata 15,04% pertahun selama lima tahun pertama reformasi. <br />Pertumbuhan tinggi yang dapat dipertahankan secara stabil juga <br />meningkatkan tabungan domestik sehingga dapat mendorong tingginya <br />tingkat investasi. Tabungan domestik selama kurun waktu tahun 1974-1996 <br />meningkat rata-rata 69,08% pertahun.</li><br /><li>Sektor pertanian juga tumbuh cepat yang didukung dengan peningkatan <br />produktivitas padi. Pada awal pemerintahan Presiden Soeharto, Indonesia <br />masih menjadi pengimpor beras terbesar di dunia. Pada tahun 1969 <br />produksi beras Indonesia hanya 12 juta ton, namun meningkat pesat <br />menjadi 28 juta ton pada tahun 1980-1989 dan menjadikannya sebagai <br />negara swasembada beras. Prestasi ini mengundang kekaguman internasional<br /> sehingga pada tanggal 14 November 1985, Presiden Soeharto diundang <br />untuk mempaparkan kunci-kunci keberhasilan pembangunan pangan di <br />Indonesia, dalam forum sidang organisasi pangan dan Pertanian PBB (<a class="zem_slink" href="http://www.fao.org/" rel="homepage" target="_blank" title="Food and Agriculture Organization">FAO</a>).<br /> Produksi beras mengalami peningkatan sebesar 7.5  juta ton dalam <br />periode tahun 1970-1979 dan 15 juta ton selama periode tahun 1980-1989. <br />Pada akhir 1990-1999 produksi beras hanya meningkat 5,6 juta ton sebagai<br /> dampak krisis politik 1998.</li><br /><li>Berhasil menyediakan kebutuhan papan. Selama periode 1978-1983 <br />melalui Perum Perumnas pemerintah telah membangun 209.872 unit perumahan<br /> dan selama pemerintahan Presiden Soeharto secara keseluruhan telah <br />terbangun 441.923 unit rumah. Selama periode 1978-1983 Perum Perumnas <br />telah menjadi perintis munculnya kawasan pemukiman bagi penduduk <br />kalangan menengan ke bawah. Melalui kebijakan KPR (Kredit Kepemilikan <br />Rumah), masyarakat juga dipermudah dalam penyediaan rumah tempat <br />tinggal.</li><br /><li>Pemerintahan Presiden Soeharto berhasil melakukan pengendalian <br />pertumbuhan penduduk. Pada tahun 1967 pertumbuhan penduduk Indonesia <br />mencapai 2,6% dan pada tahun 1996 telah menurun drastis menjadi 1,6%. <br />Keberhasilan ini dicapai melalui program Keluarga Berencana Nasional <br />yang dilaksanakan oleh Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional <br />(BKKBN). Program pengendalian kependudukan di Indonesia diawali dengan <br />ditandatanganinya Deklarasi Kependudukan PBB pada tahun 1967 sehingga <br />secara resmi Indonesia mengakui hak-hak untuk menentukan jumlah dan <br />jarak kelahiran sebagai hak dasar manusia dan juga pentingnya pembatasan<br /> jumlah penduduk sebagai unsur perencanaan ekonomi dan sosial. Atas <br />keberhasilan Indonesia ini, Direktur <a class="zem_slink" href="http://www.unicef.org/" rel="homepage" target="_blank" title="UNICEF">UNICEF</a> James P. Grant memuji <br />Indonesia karena dinilai berhasil menekan tingkat kematian bayi dan <br />telah melakukan berbagai upaya lainnya dalam rangka mensejahterakan <br />kehidupan anak-anak di tanah air. Grant bahkan mengemukakan apa yang <br />telah dilakukan pemerintah Indonesia itu hendaknya dijadikan contoh bagi<br /> negara-negara lain yang tingkat kematian bayinya masih tinggi.</li><br /><li>Melalui kebijakan anggaran berimbang, Pemerintahan Presiden Soeharto<br /> juga dinilai berhasil menekan inflasi dibawah 10%, rata-rata defisit <br />neraca berjalan 2,5% dari <a class="zem_slink" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Protein_Data_Bank" rel="wikipedia" target="_blank" title="Protein Data Bank">PDB</a> dan mempertahankan cadangan devisa <br />mendekati jumlah kebutuhan impor kurang lebih 5 bulan. Selain kebijakan <br />anggaran berimbang, pemerintahan Presiden Soeharto juga mempertahankan <br />kebijakan moneter secara hati-hati, mengupayakan tingkat kurs yang <br />kompetitif dan mempertahankan sistem devisa bebas untuk menarik <br />investasi dengan mengantisipasi perubahan situasi pasar dunia. Kebijakan<br /> tersebut dilaksanakan untuk mencapai sasaran stabilitas ekonomi makro, <br />yaitu terkendalinya inflasi dan defisit neraca berjalan.</li><br /><li>Selain berhasil mengendalikan inflasi, pemerintahan Presiden <br />Soeharto berhasil dalam melakukan pengelolaan utang luar negeri. <br />Sebagaimana dipaparkan <a href="http://soeharto.co/tag/widjoyo-nitisastro/" title="Widjoyo Nitisastro">Widjoyo Nitisastro</a><br /> dalam bukunya berjudul “Pengalaman Pembangunan Indonesia” yang terbit <br />tahun 2010, mengungkapkan bahwa pada tahun 1966 Indonesia sebenarnya <br />sedang menunggak utang. Pada saat itu terdapat dua jenis pinjaman yaitu <br />utang lama (yang diadakan sebelum 30 Juni 1966) dan utang baru (yang <br />diadakan setelah 30 Juni 1966). Terdapat beberapa macam pinjaman lama <br />yaitu utang kompensasi nasionalisasi perusahaan Hindia Belanda kepada <br />pemerintah Belanda dan hutang-hutang lain (kira-kira 2,1 miliar dollar <br />AS) kepada sekitar 30 negara besar dan kecil baik dari negara-negara <br />Eropa <a class="zem_slink" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Timur" rel="wikipedia" target="_blank" title="Timur">Timur</a> (terutama Uni Soviet), Amerika Serikat, Eropa Barat dan <br />Jepang.</li><br /></ol><br /><div style="text-align: justify;"><br />Untuk menjaga etika hubungan <br />internasional maka diadakan pembicaraan dengan negara-negara tersebut <br />dan akhirnya dicapai kesepakatan antara Indonesia dengan negara-negara <br />Paris Club pada bulan April 1970 untuk penyelesaian tunggal dan <br />menyeluruh utang-utang Indonesia dengan kesepakatan:</div><br /><ol style="text-align: justify;"><br /><li>Pembayaran utang pokok dilakukan dengan mencicil selama 30 tahun dari 1970 sampai dengan tahun 1999.</li><br /><li>Pembayaran atas bunga yang sudah disepakatidilakukan selama 15 tahun dari 1985 sampai 1999.</li><br /><li>Utang yang dijadwalkan kembali tersebut bebas bunga.</li><br /><li>Indonesia mempunyai pilihan untuk menunda sebagian dari utang yang <br />jatuh tempo pada delapan tahun pertama ke delapan tahun terakhir, yakni <br />1992-1999, dengan bunga sebesar empat persen pertahun.</li><br /></ol><br /><div style="text-align: justify;"><br />Pemerintahan Presiden Soeharto melakukan<br /> pengelolaan utang secara hati-hati dalam jumlah seperlunya dan <br />mengalokasikannya untuk biaya kegiatan pembangunan yang produktif. <br />Kehati-hatian ini tampak dari jumlah hutang Indonesia selama era Orde <br />Baru dengan era reformasi. Selama 32 tahun memerintah, pemerintahan <br />Presiden Soeharto mencatatkan utang sekitar Rp.46,88 triliun per tahun. <br /> Jumlah ini lebih kecil jika dibandingkan dengan 10 tahun pemerintahan <br />reformasi yang mencatatkan utang sebesar Rp. 111,4 triliun per tahun. <br />Pada saat mengundurkan diri pada bulan Mei 1998, Presiden Soeharto <br />mencatatkan utangsebesar Rp. 553 triliun. Sedangkan 10 tahun <br />pemerintahan reformasi telah mencatatkan utang sebesar Rp. 1667 triliun.</div><br /><div style="text-align: justify;"><br />Selain membangun sektor pertanian yang <br />tangguh, komitmen Presiden Soeharto mewujudkan kedaulatan dan <br />kemandirian ekonomi bangsa tercermin dalam pengembangan <br />industri-industri strategis berbasis high tech. Melalui Kepres No.59 <br />Tahun 1983, ia menetapkan 10 BUMN strategis dan dalam perkembangannya <br />bertambah dengan sejumlah industri strategis lainnya.  Beberapa BUMN <br />strategis pada era reformasi telah dijual (privatisasi) dengan alasan <br />efisensi. BUMN-BUMN strategis berbasis high tech yang dibangun atau <br />dikembangkan pada era pemerintahan Presiden Soeharto antara lain:</div><br /><strong>Industri Strategis Era Presiden Soeharto</strong><br /><br /><br /><div style="text-align: justify;"><br /><a href="http://soeharto.co/tinggal-landas/prestasi-pembangunan/" title="Prestasi pembangunan">Prestasi pembangunan</a><br /> yang telah ditorehkan Presiden Soeharto telah secara nyata mengarahkan <br />Indonesia untuk  melaju dalam track terwujudnya tinggal landas dalam dua<br /> tahap pembangunan jangka panjang. Agenda tinggal landas mengalami <br />keterputusan akibat krisis politik yang datangnya menyusul hampir <br />bersamaan dengan krisis ekonomi dan moneter. Terdapat sinyalemen kuat <br />beberapa kalangan yang bermain dalam memanfaatkan krisis ekonomi dan <br />moneter —termasuk kelompok kepentingan internasional— yang targetnya <br />untuk mengendalikan potensi-potensi strategis Indonesia —dengan <br />menumbangkan Presiden Soeharto— dan hal itu tidak direncanakan secara <br />tiba-tiba. Potensi besar Indonesia harus dikendalikan dan penjatuhan <br />Presiden Soeharto merupakan rute paling pendek menghentikan agenda <br />tinggal landas serta penguasaan aset-aset strategis Indonesia.</div><br /><div style="text-align: justify;"><br />Agenda kepentingan internasional itu <br />tercermin dari Bill Clinton yang merasa perlu mengungkapkan pelepasan <br />dukunganya terhadap Presiden Soeharto pada saat kampanye presiden <br />Amerika Serikat tahun 1992. Sebagaimana dikutip Lee Kuan Yew  melalui <br />bukunya berjudul “From Third World to First “ (2000) dengan sub judul <br />“Indonesia: From Foe to Friend”, dalam kampanye 1992 itu Bill Clinton <br />mengungkapkan sebagai berikut:.</div><br /><div style="text-align: justify;"><br />“Mereka tetap tidak berubah untuk <br />memenuhi kebutuhan ditegakkannya demokrasi, pemberantasan korupsi dan <br />pelaksanaan HAM. Perang dingin telah usai. Tidak ada lagi alasan untuk <br />“memanjakan” (molly-coddle) Soeharto” 2</div><br /><div style="text-align: justify;"><br />Fadli Zon dalam bukunya berjudul <br />“Politik Huru Hara Mei 1998” juga mengungkapkan pernyataan Michel <br />Camdesus, Direktur IMF yang menyatakan bahwa apa yang dilakukan IMF di <br />Indonesia tidak lain sebagai katalisator jatuhnya Pemerintahan Soeharto.<br /> Sebagaimana dikutif New York Times, Camdesus menyatakan “We created the<br /> conditions that obliged President Soeharto leave his job”3. Dua <br />penyataan dari dua tokoh berpengaruh internasional itu mengindikasikan <br />bahwa telah sejak lama Presiden Soeharto —dengan agenda tinggal <br />landas-nya— menjadi target untuk ditumbangkan. Setelah itu aset-aset <br />strategis Indonesia —dengan alasan efisiensi— mulai berpindah <br />kepemilikan kepada pihak asing yang bermarkas di Singapura.</div><br /><div style="text-align: justify;"><br />Menjelang krisis ekonomi-moneter-politik<br /> di Indonesia (tahun 1997-1998), Presiden Soeharto juga bersitegang <br />dengan Jepang dalam upayanya memutus ketergantungan teknologi dan produk<br /> otomotif dari Jepang. Melalui Inpres No. 2/1996 pemerintah Indonesia <br />mengeluarkan kebijakan untuk membangun mobil nasional dengan beberapa <br />fasilitas, terutama bebas pajak impor barang mewah. Pada tahun pertama <br />Mobnas ditargetkan memiliki local content, sebesar 20%, dan pada tahun <br />kedua 40% serta 60% pada tahun ketiga. Komponen-komponen untuk mobil <br />nasional dapat diimpor bebas bea masuk dan bebas kewajiban pajak-pajak <br />lain selama tiga tahun pertama. Sementara produsen mobil lain tetap <br />dikenakan kewajiban untuk membayar bea masuk 100% 4.</div><br /><div style="text-align: justify;"><br />Permasalahannya terletak pada joint <br />partner yang kali ini tidak melibatkan Jepang —yang dinilai Presiden <br />Soeharto tidak ber-iktikad baik dalam alih teknologi selama 20 tahun <br />lebih kerjasamanya dengan Indonesia— yang keberadaannya sebagai salah <br />satu investor terbesar bagi pembangunan Indonesia dan merupakan pemasok <br />produk otomotif ke Indonesia. Joint partner proyek Mobnas ini adalah <br />KIA, perusahaan otomotif terbesar ketiga di Korea Selatan yang dinilai <br />ber-iktikad baik melakukan transfer teknologi. Melalui Keppres No. <br />42/1996 pemerintah mengijinkan kerjasama Mobnas dibuat diluar negeri <br />sejauh memenuhi syarat dalam kriteria muatan lokal dan dibuat <br />pekerja-pekerja Indonesia. Melalui keputusan Menperindag, PT Timor Putra<br /> Nasional (PT TPN) —yang dimiliki Tomy Soeharto— sebagai perintis <br />mobnas, karena dinilai sebagai satu-satunya perusahaan yang memiliki <br />persyaratan untuk menjalankan proyek tersebut. Kebijakan ini tentunya <br />memukul produsen otomotif Jepang yang telah menguasai pasar otomotif <br />Indonesia selama lebih dari dua puluh tahun.</div><br /><div style="text-align: justify;"><br />Jepang yang didukung Amerika Serikat <br />membawa permasalahan ini ke meja WTO namun dibalas oleh Presiden <br />Soeharto dengan realitas ketergantungan Jepang terhadap kebutuhan minyak<br /> mentah dari Indonesia untuk keperluan industrinya serta ancaman <br />Asosiasi Importir Indonesia (GINSI) untuk memboikot produk-produk Jepang<br /> jika WTO menjatuhkan sanksi secara tidak adil kepada Indonesia. Begitu <br />seriusnya kebijakan mobnas bagi Jepang membuat PM Jepang Ryutaro <br />Hashimoto menanyakan langsung kepada Pemerintah Indonesia dalam <br />kunjunganya ke Jakarta pada bulan Januari 1997. Presiden Soeharto <br />menjelaskan bahwa alasan memilih perusahaan Korea Selatan sebagai joint <br />partner PT TPN bukan dilatarbelakangi alasan diskriminasi, akan tetapi <br />murni pertimbangan ekonomi. Kerelaan KIA Corporations mentransfer <br />teknologinya secara ekonomi menguntungkan Indonesia.</div><br /><div style="text-align: justify;"><br />Bargaining Indonesia melalui ancaman <br />kelancaran pasokan minyak dan boikot impor produknya telah menyurutkan <br />Jepang membawa kasus mobnas ke meja WTO. Akan tetapi setelah itu <br />menyeruak black campaign yang beredar di Indonesia bahwa proyek mobnas <br />merupakan proyek diskriminatif dan sarat KKN, karena dikelola putra <br />Presiden. Melihat latar belakang mencuatnya kasus ini, tidak mustahil <br />kalangan produsen otomotif Jepang dan para principle-nya di Indonesia <br />memiliki kontribusi besar terhadap menyeruaknya tudingan itu yang <br />kemudian digemakan seiring tuntutan reformasi politik tahun 1998. Proyek<br /> mobnas pada akhirnya mengalami kegagalan seiring keputusan pengunduran <br />diri Presiden Soeharto sehingga ketergantungan terhadap teknologi dan <br />produk otomotif dari luar negeri (khususnya Jepang) semakin tidak bisa <br />dihindari.</div><br /><div style="text-align: justify;"><br />Presiden Soeharto juga menampakkan <br />kegigihannya manakala memperoleh tekanan agar struktur APBN tahun 1998 <br />disesuaikan dengan keinginan IMF. Begitu pula dengan tekanan <br />internasional — termasuk melalui Lee Kuan Yew, Menteri Senior Negara <br />Singapura— terhadap pencalonan BJ Habibie sebagai calon wakil presiden <br />pilihannya. Habibie dikenal sebagai ujung tombak Presiden Soeharto dalam<br /> pengembangan industri strategis dan keberadaanya sebagai wapres akan <br />mendorong percepatan kemandirian industri-industri strategis Indonesia <br />berbasis high tech. Presiden Soeharto tentu menolak tekanan dan campur <br />tangan IMF yang terlalu dalam karena menyadari implikasinya terhadap <br />kemandirian dan kedaulatan bangsa. Mengikuti tekanan itu sama artinya <br />dengan menyerahkan Indonesia —yang nyaris berhasil mewujudkan tinggal <br />landas— kedalam kendali kebijakan kelompok-kelompok kepentingan <br />internasional melalui tangan IMF.</div><br /><div style="text-align: justify;"><br />Pernyataan Bill Clinton dalam <br />kampanyenya tahun 1992 dan tekanan-tekanan internasional pada saat <br />Indonesia menghadapi krisis ekonomi tahun 1997/1998 merupakan bukti kuat<br /> adanya peranan kelompok-kelompok kepentingan internasional dalam krisis<br /> politik tahun 1998. Agenda mereka bukan hanya menjatuhkan Presiden <br />Soeharto dari jabatannya, akan tetapi untuk memutus keberhasilan <br />Indonesia dari tahapan-tahapan tinggal landas —termasuk penguasaan <br />aset-aset dan potensi strategis— sehingga keberadaannya tetap dapat <br />dikelola sebagai pasar bagi produk negara-negara maju. Membiarkan <br />Indonesia tumbuh menjadi negara yang mandiri berarti terlepasnya kendali<br /> Asia Tenggara dimana Indonesia menjadi regional leader-nya.</div><br /><div style="text-align: justify;"><br />Keterputusan agenda tinggal landas <br />akibat krisis ekonomi dan moneter  barangkali tidak akan terlalu parah <br />—dan dapat dilanjutkan kembali— manakala terdapat soliditas komponen <br />bangsa. Permasalahannya terdapat banyak pelaku dalam peristiwa reformasi<br /> 1998 yang didalamnya mengusung agenda pragmatisnya masing-masing <br />sehingga soliditas bangsa tidak bisa segera terwujud. Kehidupan <br />bermasyarakat, berbangsa dan bernegara diwarnai beragam instabilitas <br />(keamanan, politik, pemerintahan dan ekonomi) sehingga keberlangsungan <br />agenda tinggal landas menjadi terbengkalai.</div><br /><div style="text-align: justify;"><br />Target mengantarkan Indonesia menjadi <br />salah satu kekuatan dari 20 besar negara di dunia pada tahun 2005, hanya<br /> bisa diwujudkan dengan predikat sebagai “the emerging market” atau <br />negara yang pasarnya sedang tumbuh dengan stabil dan dalam hal ini <br />merupakan bahasa halus dari “tempat pembuangan produk negara-negara <br />maju”. Sedangkan target tinggal landas (setara dengan negara maju pada <br />tahun 2019/2020) dengan struktur perekonomian yang didukung industri <br />pertanian dan industri strategis yang kuat justru semakin menjauh. <br />Bahkan sejumlah ahli ekonomi menyatakan telah terjadi de-industrialisasi<br /> pada era reformasi. Segala jerih payah untuk mewujudkan kedaulatan dan <br /> kemandirian ekonomi bangsa itu kini harus ditata kembali. Kegagalan ini<br /> merupakan kegagalan bersama sebagai sebuah bangsa yang dalam proses <br />transisi tahun 1998 tidak bisa memetakan secara akurat siapa lawan dan <br />siapa pengkianat bangsa yang sesungguhnya.</div><br /><div class="zemanta-pixie" style="height: 15px; margin-top: 10px;"><br /><a class="zemanta-pixie-a" href="http://www.zemanta.com/?px" title="Enhanced by Zemanta"><img alt="Enhanced by Zemanta" class="zemanta-pixie-img" src="http://img.zemanta.com/zemified_h.png?x-id=08fc01a0-20b7-4b36-ab74-688bbc98b9ab" style="border: none; float: right;" /></a></div><br /></div><br />

PRESTASI PEMBANGUNAN Presiden Suharto (Bidang Ekonomi)

PRESTASI PEMBANGUNAN (Bidang Ekonomi) Selama pemerintahannya, Presiden Soeharto telah berhasil meletakkan kerangka tinggal landas dengan c...

Read more »