bloggerrized

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><br /><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjiTW9HAZ77_ueA93md38mlW58lrx8B96O4UU6oxVSLSJbD_ll0lajp4T0yMqnKNWCNRKSACtT5-yCjKMRxu8YgVxMQF5BDqYLs69EntiEFgmiu3Uncbua45Vn6HvHMYYuQ4DPclQUK4UeW/s1600/capture-20131003-232728.png" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="171" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjiTW9HAZ77_ueA93md38mlW58lrx8B96O4UU6oxVSLSJbD_ll0lajp4T0yMqnKNWCNRKSACtT5-yCjKMRxu8YgVxMQF5BDqYLs69EntiEFgmiu3Uncbua45Vn6HvHMYYuQ4DPclQUK4UeW/s200/capture-20131003-232728.png" width="200" /></a></div><br /><div class="entry" itemprop="articleBody"><br /><div style="text-align: left;"><br /><span style="display: block; text-align: center;"><span style="color: red !important;"><b><span style="font-size: 24px !important;">BERIKUT INI ADALAH 13 KASUS KORUPSI TERBESAR DALAM SEJARAH BANGSA INDONESIA.</span></b></span></span></div><br /><br /><br />1. <b>KASUS EDY TANSIL</b> kerugian Negara US$ 565 juta atau sekitar 5,3  Trilyun Rupiah Kurs sekarang atau sama dengan 5.300 Milyar atau sekitar  5.300.000 juta rupiah atau sebanyak 106 juta <br /><br /><a name="more"></a>lembar uang pecahan 50  ribu <img alt="" border="0" src="http://cdn.kaskus.com/images/smilies/matabelo1.gif" title="Matabelo" /> <br /><br /><div class="spoiler"><br /><div class="smallfont" id="bbcode_div" style="color: inherit; font-style: normal; font-weight: 400; margin-bottom: 2px;"><br /><b>Spoiler</b>for <i>Edy tansil</i>: </div><br /><div id="bbcode_spoiler_content" style="background: #E1E4F2; border: 1px inset; color: black; margin: 0px; padding: 6px;"><br /><div class="content_spoiler_524d8d3c9045a" id="bbcode_inside_spoiler" style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(225, 228, 242);"><br />Eddy  Tansil atau Tan Tjoe Hong] atau Tan Tju Fuan (lahir di Makassar,  <a class="zem_slink" href="http://maps.google.com/maps?ll=-4.33333333333,120.25&spn=1.0,1.0&q=-4.33333333333,120.25%20(South%20Sulawesi)&t=h" rel="geolocation" target="_blank" title="South Sulawesi">Sulawesi Selatan</a>, 2 Februari 1953; umur 59 tahun) adalah seorang  pengusaha <a class="zem_slink" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Indonesia" rel="wikipedia" target="_blank" title="Indonesia">Indonesia</a> keturunan Tionghoa yang keberadaanya kini tidak  diketahui. Ia melarikan diri dari penjara Cipinang, Jakarta, pada  tanggal 4 Mei 1996 saat tengah menjalani hukuman 20 tahun penjara karena  terbukti menggelapkan uang sebesar 565 juta dolar Amerika (sekitar 1,5  triliun rupiah dengan kurs saat itu) yang didapatnya melalui kredit Bank  Bapindo melalui grup perusahaan Golden Key Group.<br /><br />Pengadilan Negeri  Jakarta Pusat menghukum Eddy Tansil 20 tahun penjara, denda Rp 30 juta,  membayar uang pengganti Rp 500 miliar, dan membayar kerugian negara Rp  1,3 triliun. Sekitar 20-an petugas penjara Cipinang diperiksa atas dasar  kecurigaan bahwa mereka membantu Eddy Tansil untuk melarikan diri.<br /><br />Sebuah LSM pengawas anti-korupsi, Gempita, memberitakan pada tahun 1999  bahwa Eddy Tansil ternyata tengah menjalankan bisnis pabrik bir di bawah  lisensi perusahaan bir Jerman, Becks Beer Company, di kota Pu Tian, di  propinsi <a class="zem_slink" href="http://maps.google.com/maps?ll=25.9,118.3&spn=1.0,1.0&q=25.9,118.3%20(Fujian)&t=h" rel="geolocation" target="_blank" title="Fujian">Fujian, China</a>. Namun entah kenapa tidak ada kelanjutannya.<br /><br />Pada tanggal 29 Oktober 2007, Tempo Interactive memberitakan bahwa Tim  Pemburu Koruptor (TPK) - sebuah tim gabungan dari Kejaksaan Agung,  Departemen Hukum dan HAM, dan Polri, telah menyatakan bahwa mereka akan  segera memburu Eddy Tansil. Keputusan ini terutama didasari adanya bukti  dari PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) bahwa  buronan tersebut melakukan transfer uang ke Indonesia satu tahun  sebelumnya<br /><br />Sumber : <a href="http://id.wikipedia.org/wiki/Eddy_Tansil" target="_blank">Wikipedia</a></div><br /></div><br /></div><br /><br /><br /><br /><br />2. <b>KASUS PAK HARTO</b> Kerugian negara tidak dapat ditaksir karena sedemikian besarnya.<br /><br /><div class="spoiler"><br /><div class="smallfont" id="bbcode_div" style="color: inherit; font-style: normal; font-weight: 400; margin-bottom: 2px;"><br /><b>Spoiler</b>for <i>Story</i>: </div><br /><div id="bbcode_spoiler_content" style="background: #E1E4F2; border: 1px inset; color: black; margin: 0px; padding: 6px;"><br /><div class="content_spoiler_524d8d3c905b5" id="bbcode_inside_spoiler" style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(225, 228, 242);"><br />Kasus  dugaan korupsi <a class="zem_slink" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Suharto" rel="wikipedia" target="_blank" title="Suharto">Soeharto</a> salah satunya menyangkut penggunaan uang negara  oleh 7 buah yayasan yang diketuainya, yaitu Yayasan Dana Sejahtera  Mandiri, Yayasan Supersemar, Yayasan Dharma Bhakti Sosial (Dharmais),  Yayasan Dana Abadi Karya Bhakti (Dakab), Yayasan Amal Bhakti Muslim  Pancasila, Yayasan Dana Gotong Royong Kemanusiaan, Yayasan Trikora. Pada  1995, Soehartomengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 90 <a class="zem_slink" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Javanese_calendar" rel="wikipedia" target="_blank" title="Javanese calendar">Tahun</a> 1995.  Keppres ini menghimbau para pengusaha untuk menyumbang 2 persen dari  keuntungannya untuk Yayasan Dana Mandiri.<br /><br />Hasil penyidikan kasus  tujuh yayasan Soeharto menghasilkan berkas setebal 2.000-an halaman.  Berkas ini berisi hasil pemeriksaan 134 saksi fakta dan 9 saksi ahli,  berikut ratusan dokumen otentik hasil penyitaan dua tim yang pernah  dibentuk Kejaksaan Agung, sejak tahun 1999<br /><br />Uang negara 400 miliar mengalir ke Yayasan Dana Mandiri antara tahun  1996 dan 1998. Asalnya dari pos Dana Reboisasi Departemen Kehutanan dan  pos bantuan presiden. Dalam berkas kasus Soeharto, terungkap bahwa  <a class="zem_slink" href="http://www.haryono.com/" rel="homepage" target="_blank" title="Haryono Suyono">Haryono Suyono</a>, yang saat itu Menteri Negara Kependudukan dan Kepala  Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, mengalihkan dana itu untuk  yayasan. Ketika itu, dia masih menjadi wakil ketua di Dana Mandiri.  Bambang Trihatmodjo, yang menjadi bendahara yayasan ini, bersama  Haryono, ternyata mengalirkan lagi dana Rp 400 miliar yang telah masuk  ke yayasan itu ke dua bank miliknya, Bank Alfa dan Bank Andromeda,  pada1996-1997, dalam bentuk deposito.<br /><br />Sumber : <a href="http://id.wikipedia.org/wiki/Kasus_dugaan_korupsi_Soeharto" target="_blank">Wikipedia</a><br /><br /><br /><br />Majalah TIME Edisi 14 Mei 1999 Volume 153 Nomor 20 menulis artikel  tentang kekayaan mantan Presiden Soeharto, dengan judul ''Soeharto Inc.  How Indonesia's Longtime Boss Built a Family Fortune'' (Perusahaan  Soeharto. Kiat Boss Indonesia Kawakan Membangun Kekayaan Keluarga, red).  <br /><br /><br /><br />Pada edisi yang sama, majalah itu juga memberitakan adanya transfer dana  sebesar US$ 9 miliar dari Swiss ke sebuah rekening bank di Austria yang  diduga milik mantan presiden Soeharto serta mengungkap harta kekayaan  anak-anak Soeharto di luar negeri.. <br /><br />Tapi pada tahun 2007 <a class="zem_slink" href="http://www.mahkamahagung.go.id/" rel="homepage" target="_blank" title="Supreme Court of Indonesia">Mahkamah Agung</a> memenangkan gugatan mantan presiden  Soeharto terhadap majalah <a class="zem_slink" href="http://www.time.com/" rel="homepage" target="_blank" title="Time (magazine)">TIME Asia</a> tersebut. Dengan putusan tersebut,  majalah TIME Asia diperintahkan membayar ganti rugi immateriil senilai  Rp 1 triliun kepada penguasa Orde Baru itu. <br /><br />Kemudian pada hari Kamis 16 April 2009. Ma mengabulkan Peninjauan  Kembali kasus tersebut sehingga Time tidak perlu lagi membayar Rp 1  triliun<br /><br />Sumber : <a href="http://nasional.news.viva.co.id/news/read/50063-ma_kabulkan_peninjauan_kembali_majalah_time" target="_blank">viva news</a><br /><br />Dan Satu poin penting kasus ini adalah 4 Presiden & 8 Jaksa Agung Gagal Buktikan Pak Harto Korupsi.<br /><br />sumber : <a href="http://news.detik..com/index.php/detik.read/tahun/2008/bulan/01/tgl/15/time/064443/idnews/878988/idkanal/10" target="_blank">detiknews</a></div><br /></div><br /></div><br /><br /><br /><b>3. KASUS HPH DAN DANA REBOISASI</b> Total Kerugian Negara sekitar US$ 1,5 Milyar atau sekitar 15 Trilyun.<br /><br /><div class="spoiler"><br /><div class="smallfont" id="bbcode_div" style="color: inherit; font-style: normal; font-weight: 400; margin-bottom: 2px;"><br /><b>Spoiler</b>for <i>story</i>: </div><br /><div id="bbcode_spoiler_content" style="background: #E1E4F2; border: 1px inset; color: black; margin: 0px; padding: 6px;"><br /><div class="content_spoiler_524d8d3c906bf" id="bbcode_inside_spoiler" style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(225, 228, 242);"><br />Hasil  audit Ernst & Young pada 31 Juli 2000 tentang penggunaan dana  reboisasi mengungkapkan ada 51 kasus korupsi dengan kerugian negara Rp  15 triliun (versi Masyarakat Transparansi Indonesia). Yang terlibat  dalam kasus tersebut, antara lain, <a class="zem_slink" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Bob_Hasan" rel="wikipedia" target="_blank" title="Bob Hasan">Bob Hasan</a>, Prajogo Pangestu, sejumlah  pejabat Departemen Kehutanan, dan <a class="zem_slink" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Tommy_Suharto" rel="wikipedia" target="_blank" title="Tommy Suharto">Tommy Soeharto</a>. <br /><br /><br /><br />Bob Hasan telah divonis enam tahun penjaradi LP Nusakambangan, Jawa Tengah. <br /><br /><br /><br />Prajogo Pangestu diseret sebagai tersangka kasus korupsi dana reboisasi  proyek hutan tanaman industri (HTI) PT Musi Hutan Persada, yang diduga  merugikan negara Rp 331 miliar. Dalam pemeriksaan, Prajogo, yang dikenal  dekat dengan bekas presiden Soeharto, membantah keras tuduhan korupsi.  Sampai sekarang nasib kasus ini tak jelas kelanjutannya.<br /><br />Sumber :<br /><br /><a href="http://kepustakaan-presiden.pnri.go.id/uploaded_files/pdf/article_clipping/normal/TEMPO_INTERAKTIF_20041025_3.pdf" target="_blank">perpustakaan presiden</a><br /><br /><a href="http://www.library.ohiou.edu/indopubs/2000/06/20/0039.html" target="_blank">ohio library</a><br /><br /><a href="http://www.tempo.co/read/news/2001/01/18/05515458/Bob-Hasan-Dituntut-Penjara-8-Tahun" target="_blank">tempo.co.id</a></div><br /></div><br /></div><br /><br /><br /><b>4. KORUPSI BBM BERSUBSIDI</b> diperkirakan kerugian Negara 5 Milyar US$ atau sekitar 50 Trilyun atau sekitar <span style="font-size: 20px !important;"><b> 1 milyar lembar uang 50 rebu</b></span> <br /><br /><br /><br /><div class="spoiler"><br /><div class="smallfont" id="bbcode_div" style="color: inherit; font-style: normal; font-weight: 400; margin-bottom: 2px;"><br /><b>Spoiler</b>for <i>story</i>: </div><br /><div id="bbcode_spoiler_content" style="background: #E1E4F2; border: 1px inset; color: black; margin: 0px; padding: 6px;"><br /><div class="content_spoiler_524d8d3c90800" id="bbcode_inside_spoiler" style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(225, 228, 242);"><br />Potensi  kerugian Negara akibat penyalahgunaan subsidi BBM ini adalah sekitar Rp  50 Trilyun pertahun yang mengakibatkan kelangkaan BBM dimana-mana sejak  tahun 2010. <br /><br />sumber : <a href="http://www.gatra.com/politik/21907-pasca-hambalang,-korupsi-bbm,-century,-dan-mafia-pajak-menunggu.html" target="_blank">gatra.news</a><br /><br /><a href="http://www.jpnn.com/read/2012/12/10/149840/Sudah-Saatnya-KPK-Bongkar-Korupsi-BBM-Subsidi-" target="_blank">jpnn.com</a><br /><br /><a href="http://nasional.sindonews.com/read/2012/12/09/13/695832/kpk-diminta-usut-penyelewengan-bbm-bersubsidi" target="_blank">sindo</a></div><br /></div><br /></div><br /><br /><br /><b>5. KASUS PLTU PAITON I Probolinggo</b> kerugian negara US$ 800 juta atau sekitar 7,6 Trilyun Rupiah.<br /><br /><div class="spoiler"><br /><div class="smallfont" id="bbcode_div" style="color: inherit; font-style: normal; font-weight: 400; margin-bottom: 2px;"><br /><b>Spoiler</b>for <i>story</i>: </div><br /><div id="bbcode_spoiler_content" style="background: #E1E4F2; border: 1px inset; color: black; margin: 0px; padding: 6px;"><br /><div class="content_spoiler_524d8d3c9092f" id="bbcode_inside_spoiler" style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(225, 228, 242);"><br />Kasus  pidana Paiton I sudah tersedia bukti permulaan yang kuat yakni hasil  audit investigasi BPKP . Kasus dugaan korupsi pengadaan listrik swasta  Paiton I di Probolinggo bermula dari Lmarkup terhadap capital cost  sebesar 48 persen dari seluruh nilai proyek yang sebesar Rp 7,015  triliun. Sebenarnya, Paiton I telah diaudit BPKP dan due diligence  SNC-Lavalin. Kedua lembaga tersebut jelas-jelas menyatakan ada mark up  dan rekayasa besar-besaran pada sisi proses penyiapan listrik swasta dan  proses investasinya. Dalam Laporannya, BPKP membedah secara gamblang  proses Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN) yang terjadi, mulai dari  perencanaan, proses mendapatkan Surat Ijin Prinsip, pembiayaan,  pelaksanaan, produksi, distribusi, konsumsi, pembayaran dan berbagai  previlege yang didapat dengan merugikan keuangan negara sekitar <br /><br />Kasus  ini ditangani Kejaksaan Agung (Kejagung). Dalam kasus tersebut bekas  Direktur Utama PLN Zuhal dan bekas Dirut PLN Djiteng Marsudi sudah  diperiksa. Menurut hasil penyelidikan Kejagung, proyek Paiton I dinilai  melanggar keputusan presiden mengenai prosedur pengadaan listrik di  lingkungan departemen yang harus melalui prosedur lelang. Indikasi  kolusi terlihat dalam proses negosiasi melalui bukti Surat Menteri  Pertambangan dan Energi tertanggal 13 Februari 1993.Dalam surat itu  dinyatakan persetujuan, kesepakatan, dan nilai prematur yang tak sesuai  dengan kondisi sebenarnya. <br /><br />Penyelidikan kasus Paiton I dihentikan Kejaksaan Agung (Kejagung) pada  2001. Pada akhir 2002, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memerintahkan  Kejakgung melanjutkan proses penyidikan kasus PLTU Paiton I dalam sidang  praperadilan yang diajukan oleh kelompok masyarakat. Namun, Kejagung  tidak bertindak. Pada akhir 2004, sebuah organisasi non-pemerintah juga  telah melaporkan kasus Paiton I ke KPK, namun anehnya hingga sekarang  lembaga pemberantas korupsi itu tidak melakukan tindakan apapun. <br /><br />Sumber<br /><br /><a href="http://infokorupsi.com/id/korupsi.php?ac=6277&l=kpk-dan-kejagung-dinilai-lupa-akan-kasus-korupsi-paiton-i-probolinggo" target="_blank">infokorupsi</a><br /><br /><a href="http://perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/blob/F2820/Mengusut%20korupsi%20listrik-BI.htm" target="_blank">bappenas</a></div><br /></div><br /></div><br /><br /><br /><br /><br />Lanjut ke bawah ya gan</div><br /><div class="entry" itemprop="articleBody"><br /></div><br /><div class="entry" itemprop="articleBody"><br /> <span style="display: block; text-align: center;"><span style="color: red !important;"><span style="font-size: 24px !important;">LANJUTAN</span></span></span><br /><br /><span style="display: block; text-align: center;"><span style="color: red !important;"><span style="font-size: 28px !important;"><b>13 KASUS KORUPSI MEGASUPER INDONESIA</b></span></span><br /><br /></span><br /><br /><br /><br /><br /><br /><b>6. KASUS BANK CENTURY</b> kerugian negara US$ 670 Juta <br /><br /><div class="spoiler"><br /><div class="smallfont" id="bbcode_div" style="color: inherit; font-style: normal; font-weight: 400; margin-bottom: 2px;"><br /><b>Spoiler</b>for <i>story</i>: </div><br /><div id="bbcode_spoiler_content" style="background: #E1E4F2; border: 1px inset; color: black; margin: 0px; padding: 6px;"><br /><div class="content_spoiler_524d8d3cca399" id="bbcode_inside_spoiler" style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(225, 228, 242);"><br />BPK  akhirnya mengakui ada indikasi kerugian negara yang diakibatkan oleh  penyelamatan Bank Century sebesar Rp 6,7 triliun. Pengakuan adanya  kerugian negara itu disimpulkan setelah pertemuan BPK dengan Tim DPR  untuk Pelaksanaan Rekomendasi Panitia Khusus DPR atas Hak Angket Bank  Century pada tanggal 3 Februari 2012 di gedung DPR seperti yang dilansir  dalam berbagai media. <br /><br />Sumber : <a href="http://www.metrotvnews.com/read/newsvideo/2012/09/12/159322/BPK-Sampaikan-Hasil-Audit-ke-Timwas-Century/1" target="_blank">metro tv</a><br /><br />Kasus Bank Century sangat misterius karena konon melibatkan sederet nama  elit politik diantaranya wapres Budiono dan Mantan menteri keuangan Sri  Mulyani. </div><br /></div><br /></div><br /><br /><br /><br /><br />7. <b>Kasus Wesel Ekspor Berjangka (WEB) Unibank tahun 2006</b>. Kerugian ditaksir mencapai US$ 230 juta. <br /><br /><div class="spoiler"><br /><div class="smallfont" id="bbcode_div" style="color: inherit; font-style: normal; font-weight: 400; margin-bottom: 2px;"><br /><b>Spoiler</b>for <i>story</i>: </div><br /><div id="bbcode_spoiler_content" style="background: #E1E4F2; border: 1px inset; color: black; margin: 0px; padding: 6px;"><br /><div class="content_spoiler_524d8d3cca574" id="bbcode_inside_spoiler" style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(225, 228, 242);"><br />Kasus  wesel ekspor berjangka ini mulai ditangani oleh Bareskrim Mabes Polri  pada tahun 2001. Saat itu status pemilik Kelompok Usaha Raja Garuda Mas  Sukanto Tanoto ini ditetapkan sebagai tersangka. Unibank diduga  melampaui batas maksimum pemberian kredit (BMPK). Kasus ini kemudian  tidak jelas nasibnya. Hingga akhirnya 25 Agustus 2006 polisi membuka  kasus ini dan membentuk tim baru). Namun tetap saja hingga sekarang  Proses hukum selanjutnya tidak jelas. Sumber : <a href="http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=155039" target="_blank">suarakarya</a></div><br /></div><br /></div><br /><br /><br /><b>8. Korupsi Pengelolaan Dana PNBP pada kementrian Kominfo</b> Kerugian Negara Ditaksir sekitar US$ 240 Juta<br /><br /><div class="spoiler"><br /><div class="smallfont" id="bbcode_div" style="color: inherit; font-style: normal; font-weight: 400; margin-bottom: 2px;"><br /><b>Spoiler</b>for <i>story</i>: </div><br /><div id="bbcode_spoiler_content" style="background: #E1E4F2; border: 1px inset; color: black; margin: 0px; padding: 6px;"><br /><div class="content_spoiler_524d8d3cca665" id="bbcode_inside_spoiler" style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(225, 228, 242);"><br />Korupsi  Pengelolaan dana PNBP sebesar Rp 2,4 triliun atau sekitar 240 juta US$.  Dugaan korupsi di BPH Dirjen Postel Kementerian Kominfo atas  pengelolaan dana PNBP sebesar Rp 2,4 triliun yang didepositokan pada  bank BRI dan Bank Bukopin yang seharusnya digunakan untuk proyek  infrastruktur (Uso) namun justru didepositokan sedangkan proyek  diserahkan kepada pihak ketiga dengan membayar sewa layanan multimedia.  Sumber : <a href="http://news.detik..com/read/2010/06/28/003424/1387887/10/inilah-20-kasus-korupsi-yang-mangkrak-di-mabes-polri-versi-icw" target="_blank">detik</a></div><br /></div><br /></div><br /><br /><br /><b>9. Kasus Korupsi PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia Sudjiono Timan</b> Kerugian Negara ditaksir US$120 JUta<br /><br /><div class="spoiler"><br /><div class="smallfont" id="bbcode_div" style="color: inherit; font-style: normal; font-weight: 400; margin-bottom: 2px;"><br /><b>Spoiler</b>for <i>story</i>: </div><br /><div id="bbcode_spoiler_content" style="background: #E1E4F2; border: 1px inset; color: black; margin: 0px; padding: 6px;"><br /><div class="content_spoiler_524d8d3cca7ac" id="bbcode_inside_spoiler" style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(225, 228, 242);"><br />Sudjiono  Timan adalah seorang pengusaha asal Indonesia. Ia menjabat sebagai  Direktur Utama PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI). Ia saat ini  merupakan seorang buronan karena melarikan diri dari hukuman pengadilan.  Oleh pengadilan, Timan telah diputuskan bersalah karena telah  menyalahgunakan kewenangannya sebagai direktur utama BPUI dengan cara  memberikan pinjaman kepada Festival Company Inc. sebesar 67 juta dolar  AS, Penta Investment Ltd sebesar 19 juta dolar AS, KAFL sebesar 34 juta  dolar AS, dan dana pinjaman Pemerintah (RDI) Rp 98,7 miliar sehingga  negara mengalami kerugian keuangan sekitar 120 juta dolar AS dan Rp 98,7  dolar singapura<br /><br />Pada pengadilan tingkat pertama di Pengadilan Negeri  Jakarta Selatan, Timan dibebaskan dari tuntutan hukum karena  perbuatannya dinilai bukan tindak pidana. Menanggapi vonis bebas itu,  Jaksa Penuntut Umum mengajukan kasasi dan meminta Majelis Kasasi  menjatuhkan pidana sebagaimana tuntutan terhadap terdakwa yaitu pidana  delapan tahun penjara, denda Rp30 juta subsider enam bulan kurungan,  serta membayar uang pengganti Rp1 triliun.<br /><br />Pada Jumat, 3 Desember 2004, Majelis Kasasi Mahkamah Agung (MA) yang  dipimpin oleh Ketua MA Bagir Manan memvonis Sudjiono Timan dengan  hukuman 15 tahun penjara, denda Rp50 juta, dan membayar uang pengganti  sebesar Rp 369 miliar.<br /><br />Namun, saat Kejaksaan hendak mengeksekusi Sudjiono Timan pada Selasa, 7  Desember 2004, yang bersangkutan sudah tidak ditemukan pada dua alamat  yang dituju rumah di Jalan Prapanca No. 3/P.1, Jakarta Selatan maupun  rumah di Jalan Diponegoro No. 46, Jakarta Pusat dan dinyatakan buron  dengan status telah dicekal ke luar negeri oleh Departemen Hukum dan  HAM.<br /><br />Pada 17 Oktober 2006, Kejaksaan Agung Republik Indonesia mulai  menyebarkan foto dan datanya ke masyarakat melalui televisi dan media  massa sebagai salah satu 14 koruptor buron yang sedang dicari. Sumber : <a href="http://infokorupsi.com/id/swastakorup.php?ac=3&l=sudjiono-timan" target="_blank">infokorupsi</a></div><br /></div><br /></div><br /><br /><br /><b>10. Kasus Nazarudin</b> Kerugian Negara ditaksir US$ 600 juta<br /><br /><div class="spoiler"><br /><div class="smallfont" id="bbcode_div" style="color: inherit; font-style: normal; font-weight: 400; margin-bottom: 2px;"><br /><b>Spoiler</b>for <i>story</i>: </div><br /><div id="bbcode_spoiler_content" style="background: #E1E4F2; border: 1px inset; color: black; margin: 0px; padding: 6px;"><br /><div class="content_spoiler_524d8d3ccaa71" id="bbcode_inside_spoiler" style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(225, 228, 242);"><br />KPK mengatakan ada 35 kasus korupsi diduga melibatkan Nazaruddin. Nilainya lebih dari Rp 6 Trilyun atau sekitar 600 juta US$. <br /><br />KPK mengelompokkan kasus yang menjerat Nazaruddin dalam tiga klasifikasi. <br /><br /><b>Pertama,</b> kasus korupsi yang sudah masuk tahap penyidikan.  Kasusnya adalah suap di Kemenpora dan korupsi proyek Pembangkit Listrik  Tenaga Surya (PLTS) di Kementrian Tenaga Karja dan Transmigrasi  (Kemenakertrans)<br /><br /><b>Kedua,</b> kasus korupsi yang masuk tahap penyelidikan. Penyelidikan  di dua kementrian Kementrian Kesehatan dan Kementrian Pendidikan  Nasional, dengan nilai Proyek 2,64 triliun <br /><br /><b>ketiga</b> adalah kasus lain yang menyeret Nazaruddin, namun masih  dalam tahap pengumpulan bahan dan keterangan (Pulbaket) sebanyak 31  kasus di lima kementrian dengan nilai total Rp 6,037 triliun,<br /><br /><a href="http://www.jpnn.com/read/2011/08/14/100654/Puluhan-Kasus-Korupsi-Menanti-Nazaruddin-" target="_blank">jpnn</a><br /><br /><a href="http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2011/08/14/93626/KPK-Bidik-Nazaruddin-dalam-35-Kasus" target="_blank">suara merdeka</a><br /><br /><a href="http://fokus.news.viva.co.id/news/read/240616-injak-indonesia--kasus-rp6-t-hantui-nazar" target="_blank">viva news</a></div><br /></div><br /></div><br /><br /><br /><b>11. Kasus Pencurian Pulsa Oleh Operator ( Kasus Black Oktober )</b> , Negara dan Rakyat Indonesia dirugikan 100 Juta US$ atau 1 Trilyun Rupiah.<br /><br /><div class="spoiler"><br /><div class="smallfont" id="bbcode_div" style="color: inherit; font-style: normal; font-weight: 400; margin-bottom: 2px;"><br /><b>Spoiler</b>for <i>SUMBER</i>: </div><br /><div id="bbcode_spoiler_content" style="background: #E1E4F2; border: 1px inset; color: black; margin: 0px; padding: 6px;"><br /><div class="content_spoiler_524d8d3ccab61" id="bbcode_inside_spoiler" style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(225, 228, 242);"><br /><a href="http://inet.detik..com/read/2012/07/13/190337/1965059/328/apa-kabar-kasus-pencurian-pulsa" target="_blank">detiknews</a><br /><br /><a href="http://www.gatra.com/hukum/31-hukum/10432-kerugian-pencurian-pulsa-telkomsel-lebih-rp-1-t" target="_blank">gatra</a><br /><br /><a href="http://inet.detik..com/read/2012/08/04/111110/1983081/328/xl-masih-belum-pulih-dari-black-oktober?topnews" target="_blank">detikhotnews</a><br /><br /><a href="http://megapolitan.kompas.com/read/2011/12/07/13020537/Ada.Indikasi.Pidana.dalam.Kasus.Pencurian.Pulsa" target="_blank">kompas.com</a></div><br /></div><br /></div><br /><br /><br /><b>12. . KASUS KORUPSI PERTAMINA</b> diperkirakan kerugian negara mencapai 400 Juta dollar<br /><br /><div class="spoiler"><br /><div class="smallfont" id="bbcode_div" style="color: inherit; font-style: normal; font-weight: 400; margin-bottom: 2px;"><br /><b>Spoiler</b>for <i>story</i>: </div><br /><div id="bbcode_spoiler_content" style="background: #E1E4F2; border: 1px inset; color: black; margin: 0px; padding: 6px;"><br /><div class="content_spoiler_524d8d3ccacf0" id="bbcode_inside_spoiler" style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(225, 228, 242);"><br />korupsi di pertamina diperkirakan mencapai US$ 400 juta Beberapa diantaranya adalah : <br /><br />- Korupsi Export Oriented Refinery (Exor) I Pertamina Balongan kerugian  Negara sekitar 189 Juta US$ dengan tersangka mantan mentamben Ginanjar  kartasasmita<br /><br />Sumber : <a href="http://www.antikorupsi.org/antikorupsi/?q=node/11068" target="_blank">antikorupsi</a><br /><br /><a href="http://www.antikorupsi.org/antikorupsi/?q=node/9748" target="_blank">antikorupsi</a><br /><br /><a href="http://news.okezone.com/read/2008/12/03/1/170381/status-kasus-balongan-masih-diperdebatkan" target="_blank">okezone</a><br /><br /><br /><br />- Kasus lainnya adlh korupsi Technical Assintance Contract (TAC) antara  Pertamina dng PT Ustaindo Petro Gas (UPG) thn 1993. Kasus TAC ini  meliputi 4 kontrak pengeboran sumur minyak di Pendoko, Prabumulih,  Jatibarang dan Bunyu. Jmlh kerugian negara akibat korupsi TAC ini  sekitar 24,8 jt US Dolar. Tersangkanya lagi2 Ginanjar Kartasasamita ,IB  Sudjana, Bekas Dirut Pertamina Faisal Abda'oe dan Direktur PT UPG  Partono H Upoyo. <br /><br /><a href="http://www.docstoc.com/docs/114378847/2002-12-16-PEMBERANTASAN-KORUPSI-YANG-BELUM-BERANJAK" target="_blank">sumber</a><br /><br /><br /><br />- Korupsi lainnya di Pertamina adalah kasus proyek pipanisasi  pengangkutan BBM di Jawa. Diduga melibatkan Faisal Abda'oe, Bos  Bimantara bernama Rosano Barack dan putri sulung Soeharto Siti  Hardiyanti Rukmana. Uang negara yg amblas sekitar 31,4 juta US Dolar<br /><br />sumber :<br /><br /><a href="http://www.library.ohiou.edu/indopubs/2001/02/16/0027.html" target="_blank">library</a><br /><br /><a href="http://www.tempo.co.id/hg/nasional/2001/02/16/brk,20010216-56,id.html" target="_blank">temp.co.id</a><br /><br /><a href="http://chirpstory.com/li/7691" target="_blank">story</a></div><br /></div><br /></div><br /><br /><br /><br /><br /><b>13. KASUS BLBI</b> kerugian negara US$ 13,84 Milyar<br /><br /><div class="spoiler"><br /><div class="smallfont" id="bbcode_div" style="color: inherit; font-style: normal; font-weight: 400; margin-bottom: 2px;"><br /><b>Spoiler</b>for <i>story</i>: </div><br /><div id="bbcode_spoiler_content" style="background: #E1E4F2; border: 1px inset; color: black; margin: 0px; padding: 6px;"><br /><div class="content_spoiler_524d8d3ccae31" id="bbcode_inside_spoiler" style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(225, 228, 242);"><br />Kasus  Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) Kasus BLBI pertama kali  mencuat ketika Badan Pemeriksa Keuangan mengungkapkan hasil auditnya  pada Agustus 2000. Laporan itu menyebut adanya penyimpangan penyaluran  dana BLBI Rp 138,4 triliun dari total dana senilai Rp 144,5 triliun. Di  samping itu, disebutkan adanya penyelewengan penggunaan dana BLBI yang  diterima 48 bank sebesar Rp 80,4 triliun. <br /><br /><br /><br />Bekas Gubernur Bank Indonesia Soedradjad Djiwandono dianggap bertanggung  jawab dalam pengucuran BLBI. Sebelumnya, mantan pejabat BI lainnya yang  terlibat pengucuran BLBI?Hendrobudiyanto, Paul Sutopo, dan Heru  Soepraptomo?telah dijatuhi hukuman masing-masing tiga, dua setengah, dan  tiga tahun penjara, yang dianggap terlalu ringan oleh para pengamat.  Ketiganya kini sedang naik banding. <br /><br />Bersama tiga petinggi BI itu, pemilik-komisaris dari 48 bank yang  terlibat BLBI, hanya beberapa yang telah diproses secara hukum. Antara  lain: Hendrawan Haryono (Bank Aspac), David Nusa Widjaja (Bank  Servitia), Hendra Rahardja (Bank Harapan Santosa), Sjamsul Nursalim  (BDNI), dan Samadikun Hartono (Bank Modern). <br /><br /><br /><br />Yang jelas, hingga akhir 2002, dari 52 kasus BLBI, baru 20 dalam proses  penyelidikan dan penyidikan. Sedangkan yang sudah dilimpahkan ke  pengadilan hanya enam kasus.<br /><br />Sumber : 1. <a href="http://www.tempo.co/read/news/2012/06/13/063410256/Masih-Ada-23-Buronan-Kasus-Korupsi-BLBI-dan-KLBI" target="_blank">tempo interaktif</a><br /><br />2. <a href="http://id.wikipedia.org/wiki/Bantuan_Likuiditas_Bank_Indonesia" target="_blank">wikipedia</a><br /><br />3. <a href="http://www.merdeka.com/uang/apa-kabar-koruptor-dana-blbi.html" target="_blank">merdeka.com</a></div><br /></div><br /></div><br /></div><br /><div class="zemanta-pixie"><br /><img alt="" class="zemanta-pixie-img" src="http://img.zemanta.com/pixy.gif?x-id=36598810-8df3-4594-9e85-7b7def4233c0" /></div><br /></div><br />