Jokowi Tak Terkalahkan

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"><br /><div class="images-area-alt2"><br /><div class="images-area-img-alt2" style="text-align: center;"><br /><img border="0" height="318" src="http://assets.kompas.com/data/photo/2013/07/25/08483470000-jokowih780x390.jpg" width="640" /><br /> </div><br /><div class="images-area-desc-alt2"><br /><div style="overflow: auto;"><br /><div style="float: left; text-align: center;"><br /><a class="zem_slink" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Joko_Widodo" rel="wikipedia" target="_blank" title="Joko Widodo">Joko Widodo</a> alias Jokowi, menjawab <br />pertanyaan wartawan saat berkunjung ke Kantor Redaksi Kompas.com</div><br /></div><br /></div><br /></div><br /><div class="left-768"><br /><br /><br />Sejumlah pengamat mencium <br />akan ada serangan <a class="zem_slink" href="http://bloggar.se/om/politik" rel="homepage" target="_blank" title="politik">politik</a> guna membendung derasnya dorongan pada <br />Gubernur <a class="zem_slink" href="http://maps.google.com/maps?ll=-6.2,106.8&spn=0.1,0.1&q=-6.2,106.8%20(Jakarta)&t=h" rel="geolocation" target="_blank" title="Jakarta">DKI Jakarta</a> Joko Widodo untuk maju sebagai calon presiden di <br />tahun depan. <a class="zem_slink" href="http://www.adaic.org/" rel="homepage" target="_blank" title="Ada (programming language)">Ada</a> beberapa hal yang dapat dilakukan Jokowi untuk <br />menghadapi serangan politik tersebut. <br /><br /><a name="more"></a><br /><br /><br /><br />Peneliti dari <a class="zem_slink" href="http://maps.google.com/maps?ll=38.9019444444,-77.0419444444&spn=0.01,0.01&q=38.9019444444,-77.0419444444%20(Center%20for%20Strategic%20and%20International%20Studies)&t=h" rel="geolocation" target="_blank" title="Center for Strategic and International Studies">Centre for <br />Strategic and International Studies</a> (CSIS) J Kristiadi menyampaikan, <br />Jokowi sebaiknya tak perlu menjawab pertanyaan mengenai calon presiden <br />sampai batas waktu tertentu. Menurutnya, akan lebih baik jika Jokowi <br />konsisten <a class="zem_slink" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Dan_%28rank%29" rel="wikipedia" target="_blank" title="Dan (rank)">dan</a> fokus membenahi peliknya masalah Ibu Kota DKI Jakarta. <br /><br /><br /><br />Sikap<br /> tersebut, kata Kristiadi, akan membuat kinerjanya selama memimpin <br />Jakarta semakin nampak sehingga dapat menjadi pegangan jika suatu saat <br />nanti ada penghalang saat dirinya berniat maju sebagai calon presiden. <br />Selain itu, bila Jokowi terus konsisten seperti saat ini, maka Kristiadi<br /> yakin hal tersebut akan memprovokasi publik di luar warga Jakarta <br />menginginkan pemimpin seperti Jokowi.<br /><br /><br /><br />"Kerja saja, fokus <br />selesaikan Jakarta, buktikan dulu agar nanti dapat menjadi bantahan <br />kalau ada yang mencerca. Ini juga bisa memprovokasi publik agar ingin <br />dipimpin oleh Jokowi," kata Kristiadi dalam sebuah diskusi yang digelar <br />oleh Soegeng Sarjadi School of Government (SSSG), di Jakarta, Kamis <br />(12/9/2013). <br /><br /><br /><br />Dalam kesempatan yang sama, pengamat politik dari <br /><a class="zem_slink" href="http://www.ui.ac.id/" rel="homepage" target="_blank" title="University of Indonesia">Universitas Indonesia</a> (<a class="zem_slink" href="http://en.wikipedia.org/wiki/User_interface" rel="wikipedia" target="_blank" title="User interface">UI</a>) Hamdi Muluk menuturkan, serangan politik <br />untuk Jokowi mulai tercium saat pendukungnya mengalami rasa takut <br />kehilangan. Ia menggambarkan, saat ini perasaan masyarakat kepada Jokowi<br /> seperti anak muda yang tengah kasmaran. <br /><br /><br /><br />Menurutnya, rasa <br />kasmaran masyarakat ini merupakan modal sosial yang dimiliki oleh <br />Jokowi. Ia yakin, semua serangan untuk Jokowi akan tumpul seketika <br />karena rasa kasmaran dari masyarakat tersebut. <br /><br /><br /><br />"Kalau Jokowi <br />menjaga modal sosial itu, tidak neko-neko, tidak korupsi, dan tidak <br />melakukan perbuatan tercela, saya kira susah menggergaji Jokowi," <br />tandasnya. <br /><br /><br /><br />Sebelumnya, Hamdi juga menyampaikan bahwa Jokowi <br />memiliki empat kelebihan yang tidak seutuhnya dimiliki oleh tokoh <br />lainnya. Yaitu, jiwa kepemimpinan dan integritas, political branding, <br />mampu menggoda publik, dan mampu menjadi seperti wabah yang menjangkiti <br />masyarakat.<br /> </div><br /><div class="zemanta-pixie"><br /><img alt="" class="zemanta-pixie-img" src="http://img.zemanta.com/pixy.gif?x-id=d85f3606-f871-4811-948b-1d205c56c0fe" /></div><br /></div><br />

Jokowi Tak Terkalahkan

Joko Widodo alias Jokowi, menjawab pertanyaan wartawan saat berkunjung ke Kantor Redaksi Kompas.com Sejumlah pengamat mencium akan ad...

Read more »

Rekomendasi Rakernas III

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"><br /><div class="subtitle"><br />Rakernas III</div><br />Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDI Perjuangan ke-III ditutup Ketua <br />Umum <a class="zem_slink" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Megawati_Sukarnoputri" rel="wikipedia" target="_blank" title="Megawati Sukarnoputri">Megawati</a> Soekarnoputri, Minggu (8/9) sore. Rakernas <br />merekomendasikan 17 poin berkaitan dengan agenda perjuangan <a class="zem_slink" href="http://bloggar.se/om/politik" rel="homepage" target="_blank" title="politik">politik</a> <br />untuk mewujudkan <a class="zem_slink" href="http://www.trisakti.ac.id/" rel="homepage" target="_blank" title="Trisakti University">Trisakti</a>. Berikut ini hasil rekomendasi Rakernas III:<br /><br /><br /><br />Rapat Kerja Nasional III PDI Perjuangan merupakan Rapat <a class="zem_slink" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Dewan" rel="wikipedia" target="_blank" title="Dewan">Dewan</a> <br />Pimpinan Partai (<a class="zem_slink" href="http://www.dpp.org.tw/" rel="homepage" target="_blank" title="Democratic Progressive Party">DPP</a>) PDI Perjuangan yang diperluas untuk membahas <br />rencana kerja, melakukan evaluasi program Partai dan menyikapi berbagai <br />persoalan bangsa dan negara.<br /><br /><a name="more"></a><br /><br /><br /><br />Rakernas III partai merupakan momentum politik yang sangat penting <br />guna mempersiapkan kepemimpinan PDI Perjuangan <a class="zem_slink" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Pada_%28foot%29" rel="wikipedia" target="_blank" title="Pada (foot)">pada</a> tahun 2014. <br />Kemenangan pada pemilu legislatif dan pemilu presiden tahun 2014, <br />merupakan kesempatan emas bagi PDI Perjuangan untuk meletakkan <br />dasar-dasar penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan pada periode <br />2014-2019. Periode ini merupakan periode transisional untuk kebangkitan <br /><a class="zem_slink" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Indonesia" rel="wikipedia" target="_blank" title="Indonesia">Indonesia</a> pada tahun 2045 atau 100 tahun Indonesia Merdeka.<br /><br /><br /><br />Realitas kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini, menunjukkan <br />bahwa penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan Negara semakin jauh dari <br />cita-cita Proklamasi. Politik ekonomi Indonesia selalu menempatkan <br />Indonesia berada pada situasi krisis multi dimensi yang berkepanjangan. <br />Pertama, melunturnya kedaulatan politik. Hal ini ditandai dengan <br />merosotnya kepemimpinan Indonesia dalam konstalasi politik <br />internasional; ketidakmampuan Negara melindungi segenap bangsa dan <br />tumpah darah; serta manajemen pemerintahan Negara yang didikte oleh <br />mekanisme pasar. Kedua, fondasi perekonomian nasional yang sangat lemah;<br /> di bidang pangan, Indonesia semakin tergantung pada impor. Pemerintah <br />gagal mengendalikan harga daging, kedelai, cabai, bawang dan produk <br />pertanian lainnya; di bidang keuangan nilai Rupiah merosot dan defisit <br />anggaran membengkak selama empat triwulan terakhir merupakan ancaman <br />serius perekonomian nasional Indonesia. Hal ini menunjukkan ketiadaan <br />kedaualatan politik dan ekonomi oleh Negara. Ketiga, konflik sosial <br />akibat SARA, perebutan sumber daya alam, tanah dan lingkungan <br />berlangsung meluas dengan eskalasi yang meningkat. Hal ini disebabkan <br />rendahnya keberpihakan pemerintah dalam menjamin hak-hak rakyat terhadap<br /> sumber daya alam, tanah, dan lingkungan serta tiadanya perlindungan <br />terhadap kelompok minoritas, termasuk kepada anak-anak dan perempuan. <br />Keempat, konflik kelembagaan antar penyelenggara pemerintahan Negara; <br />konflik yang terjadi tidak lagi pada ranah tugas, pokok dan fungsi antar<br /> lembaga tetapi sudah masuk pada aspek penyalahgunaan kekuasaan dan <br />politisasi kekuasaan. Kelima, korupsi yang semakin akut dan memiliki <br />keterkaitan dengan lingkaran pertama kekuasaan, politik tebang pilih <br />yang secara sistematis telah dijalankan sejak tahun 2004, kini <br />menciptakan politik sandera, dan terjadinya kriminalisasi atas nama <br />hukum yang menyebabkan apatisme masyarakat terhadap politik.<br /><br /><br /><br />Berdasarkan kondisi di atas, maka Rakernas III PDI Perjuangan menyampaikan hal-hal sbb:<br /><br />1.<span style="white-space: pre;"> </span>Dalam rangka memantapkan <br />ideologi bangsa, Pemerintah Republik Indonesia hasil Pemilu 2014 meminta<br /> untuk menetapkan tanggal 1 Juni 1945 sebagai hari lahir <a class="zem_slink" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Pancasila_%28politics%29" rel="wikipedia" target="_blank" title="Pancasila (politics)">Pancasila</a> dan <br />menjadikannya sebagai hari libur nasional.<br /><br /><br /><br />2.<span style="white-space: pre;"> </span>Dalam rangka memantapkan <br />kehidupan berbangsa dan bernegara yang sesuai dengan jati diri bangsa <br />Indonesia, Pemerintah Republik Indonesia hasil Pemilu 2014 diminta <br />membentuk suatu Badan Khusus untuk melaksanakan program sosialisasi dan <br />pembudayaan Empat Pilar Berbangsa sebagai konsensus dasar Bangsa <br />Indonesia, yaitu Pancasila sebagai dasar dan ideologi Negara, <br />Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebagai Konstitusi <br />Negara, Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai bentuk Negara yang <br />bersifat final, dan  Bhineka Tunggal Ika sebagai sistem sosial budaya <br />Bangsa Indonesia. Pelaksanaan program sosialisasi dan pembudayaan Empat <br />Pilar Berbangsa tersebut dapat dikoordinasikan dengan lembaga Majelis <br />Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.<br /><br />3.<span style="white-space: pre;"> </span>Agar arah dan haluan <br />pembangunan nasional tetap sesuai dengan amanah ideologi Pancasila dan <br />cita-cita Negara Proklamasi 17 Agustus 1945, PDI Perjuangan mengajak <br />semua elemen bangsa untuk mengusulkan pengembalian kewenangan Majelis <br />Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia untuk merancang, merumuskan, <br />dan menetapkan Garis-garis Besar Pembangunan Nasional Semesta Berencana.<br /><br /><br /><br />4.<span style="white-space: pre;"> </span>Berkaitan dengan target <br />pemenangan Pemilu Legislatif, PDI Perjuangan menargetkan perolehan suara<br /> sebesar 27,02 % atau 152 kursi DPR RI. Penetapan target ini dilakukan <br />berdasarkan kalkulasi yang matang dengan mempertemukan berbagai variabel<br /> penting seperti hasil perolehan suara partai berdasarkan hasil Pemilu <br />tahun 1999, 2004, dan 2009; Hasil konsolidasi organisasi partai, <br />pemetaan basis politik PDI Perjuangan dan dinamika politik nasional <br />berkaitan dengan daya saing partai politik peserta Pemilu;<br /><br /><br /><br />5.<span style="white-space: pre;"> </span>Untuk menjamin <br />keberlanjutan pembangunan nasional demi mewujudkan cita-cita Proklamasi <br />1945, PDI Perjuangan merekomendasikan prinsip dasar haluan <br />penyelenggaraan pemerintahan Negara tahun 2014-2019 melalui penyusunan <br />Pembangunan Semesta dan Berencana yang disusun sebagai penjabaran <br />Pancasila 1 Juni 1945, melalui jalan Trisakti. Berkaitan dengan hal <br />tersebut maka kepemimpinan nasional pada periode tersebut harus memiliki<br /> kesamaan ideologi, memiliki agenda transformasi perekonomian nasional <br />yang disusun berdasarkan Pasal 33 UUD 1945, dan mampu mempercepat <br />terwujudnya kesejahteraan rakyat yang berkeadilan sosial. Guna menopang <br />periode transisional tersebut, maka nation and character building harus <br />digelorakan kembali guna membangkitkan kebanggaan dan martabat sebagai <br />bangsa.<br /><br /><br /><br />6.<span style="white-space: pre;"> </span>Mendesak Pemerintah <br />Indonesia bersama komunitas dunia melalui <a class="zem_slink" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Perserikatan" rel="wikipedia" target="_blank" title="Perserikatan">Perserikatan</a> Bangsa-Bangsa <br />(PBB) untuk meningkatkan peran aktifnya dalam menyelesaikan krisis <br />politik di Suriah, Mesir, dan Kawasan <a class="zem_slink" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Timur" rel="wikipedia" target="_blank" title="Timur">Timur</a> Tengah lainnya. Berkaitan <br />dengan hal tersebut, Rakernas menolak intervensi serangan militer, dan <br />berbagai bentuk aksi yang melanggar kedaulatan wilayah politik suatu <br />negara merdeka manapun, serta mendesak pemerintah untuk  meningkatkan <br />peran aktifnya di dalam mencari solusi damai guna mewujudkan perdamaian <br />abadi dan keadilan sosial sebagaimana menjadi spirit politik luar negeri<br /> bebas aktif.<br /><br /><br /><br />7.<span style="white-space: pre;"> </span>Menegaskan komitmen PDI <br />Perjuangan untuk tidak membiarkan korban berjatuhan dari rakyat sebagai <br />akibat konflik sosial, ataupun perlakuan tidak adil yang dialami oleh <br />setiap warga bangsa, termasuk yang bekerja di luar negeri. Berkaitan <br />dengan hal tersebut sesuai perintah konstitusi untuk melindungi segenap <br />bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, maka pemerintah  tidak boleh <br />kalah oleh kepentingan manapun, khususnya di dalam membela rakyat yang <br />menjadi korban ketidakadilan.<br /><br /><br /><br />8.<span style="white-space: pre;"> </span>Mendesak pemerintah untuk <br />secepatnya melakukan stabilisasi atas krisis pangan yang ditandai dengan<br /> tingginya harga kebutuhan pokok rakyat. Berkaitan dengan hal tersebut <br />maka diperlukan perombakan total terhadap politik pangan pemerintah <br />untuk menghentikan impor dan bertumpu pada swasembada nasional. <br />Pemerintah wajib mendorong peningkatan kemampuan produksi petani melalui<br /> dukungan penelitian dan pemanfaatan penelitian yang dilakukan anak <br />bangsa, khususnya terhadap benih unggul, peningkatan infrastruktur <br />pertanian, penyediaan pasar lelang, serta akses permodalan dan jaminan <br />bagi petani untuk mendapatkan keuntungan. Kebijakan liberalisasi di <br />sektor pertanian harus diakhiri.<br /><br /><br /><br />9.<span style="white-space: pre;"> </span>Berkaitan dengan krisis <br />ekonomi sebagai akibat membengkaknya defisit transaksi berjalan, <br />melemahnya nilai mata uang rupiah, utang luar negeri yang sangat besar <br />(swasta dan pemerintah), dan ketergantungan terhadap produk impor, maka <br />Rakernas mendesak pemerintah untuk mengatasi krisis, memperkuat tingkat <br />kepercayaan publik, dan menghasilkan kebijakan kongkrit seperti <br />perubahan APBN ekonomi yang memberikan kepastian bergeraknya <br />perekonomian rakyat dan usaha nasional;<br /><br /><br /><br />10.<span style="white-space: pre;"> </span>PDI Perjuangan menentang <br />kebijakan politik yang memiskinkan kaum buruh dan pekerja Indonesia. <br />Mendesak dihapuskannya praktek tenaga kerja outsourcing (alih daya) dan <br />kontrak yang bertentangan dengan UU Ketenagakerjaan; dan menolak politik<br /> upah murah. Untuk itu, Rakernas III kembali merekomendasikan kepada DPP<br /> PDI Perjuangan agar menugaskan Fraksi PDI Perjuangan DPR RI <br />memperjuangkan UU Sistem Pengupahan yang antara lain mempertimbangkan <br />upah survei berdasarkan komponen hidup layak, dan meperkecil struktur <br />kesenjangan penggajian antara upah tertinggi dan terendah serta kondisi <br />setempat. Selain itu, menugaskan pemerintah daerah dari PDI Perjuangan <br />agar terlibat aktif dalam penentuan upah sesuai dengan garis kebijakan <br />partai dan menginisiasi lahirnya kebijakan yang melindungi industri <br />dalam negeri di wilayahnya masing-masing seperti penghapusan pungli, <br />kemudahan dan penyerderhankan perijinan dan penyiapan infrastruktur <br />industri.<br /><br /><br /><br />11.<span style="white-space: pre;"> </span>Menyerukan kepada <br />pemerintah untuk berani bersikap tegas di dalam menegakkan hukum <br />terhadap pihak-pihak yang mengancam kebebasan memeluk agama/kepercayaan <br />dan beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya sebagaimana <br />diamanatkan oleh Konstitusi. Untuk itu PDI Perjuangan menginstruksikan <br />seluruh pimpinan dan kader PDI Perjuangan di daerah untuk bekerjasama <br />dengan aparat hukum dan masyarakat dalam melindungi warga masyarakat <br />dari tindak kekerasan yang dilakukan oleh  ormas-ormas yang <br />mengatasnamakan agama, suku, ras atau primordialisme yang mengancam <br /> kebhinekaan  dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada saat <br />bersamaan, dialog antar tokoh agama, tokoh masyarakat, pimpinan parpol, <br />ormas dan pimpinan TNI dan Polri untuk kembali ke prinsip-prinsip <br />Pancasila harus terus ditingkatkan.<br /><br /><br /><br />12.<span style="white-space: pre;"> </span>Meminta pemerintah untuk <br />menjadikan kawasan perbatasan sebagai halaman terdepan NKRI. Dengan <br />demikian dikawasan tersebut pemerintah harus hadir untuk menjamin <br />terlaksananya fungsi dasar negara dibidang pendidikan, kesehatan, <br />keamanan dan percepatan peningkatan kesejahteraan diwilayah tersebut.<br /><br /><br /><br />13.<span style="white-space: pre;"> </span>Berkaitan dengan politik legislasi yang akan diperjuangan Fraksi PDI Perjuangan DPR RI, Rakernas merekomendasikan hal-hal sbb:<br /><br />a.<span style="white-space: pre;"> </span>Agar politik anggaran DPR <br />RI lebih difokuskan untuk mengatasi krisis, khususnya melalui kebijakan <br />fiskal untuk mendorong terwujudnya tujuan bernegara; menyediakan fungsi <br />dasar negara di bidang pendidikan, dan kesehatan yang tidak <br />dikomersialisasikan; peningkatan kemampuan rakyat untuk berproduksi, <br />terutama di sektor pertanian dan kelautan; dan penciptaan lapangan kerja<br /> yang layak bagi rakyat.<br /><br />b.<span style="white-space: pre;"> </span>Mendorong perubahan UU No <br />24 tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar, dan UU <br />No 24 tahun  2000 tentang Perjanjian Internasional. Hal ini penting <br />untuk meningkatkan kedaulatan bangsa di bidang ekonomi.<br /><br />c.<span style="white-space: pre;"> </span>Mempercepat penyelesaian <br />pembahasan Rancangan Undang-undang tentang Keperawatan. Undang-undang <br />ini penting sebagai dasar legalitas untuk meningkatkan kualitas dan <br />ketersediaan perawat hingga desa-desa, selain pemberian perlindungan <br />hukum dan kesejahteraan terhadap profesi keperawatan.<br /><br />d.<span style="white-space: pre;"> </span>Mempercepat penyelesaian <br />pembahasan perubahan Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan <br />Gas Bumi, serta Undang-Undang tentang Kebijakan Energi Nasional. <br />Undang-Undang ini sangat penting sebagai dasar legalitas untuk <br />meneguhkan pemanfaatan sumber daya alam untuk sebesar-besar kemakmuran <br />rakyat.<br /><br />e.<span style="white-space: pre;"> </span>Memastikan dilaksanakannya <br />undang-undang tentang sistem jaminan sosial nasional  dan Undang-undang <br />Badan Penyelenggara jaminan Sosial, termasuk memastikan kewajiban <br />pemerintah untuk menjalankan Jaminan Kesehatan bagi seluruh rakyat <br />Indonesia pada tanggal 1 Januari 2014.<br /><br />f.<span style="white-space: pre;"> </span>Rakernas III menegaskan <br />kembali terhadap upaya memberikan  perlindungan terhadap Tenaga Kerja <br />Indonesia di Luar Negeri, sebagaimana telah direkomendasikan pada <br />Rakernas II.<br /><br />g.<span style="white-space: pre;"> </span>Mendesak pemerintah untuk <br />lebih serius membela pekerja Indonesia diluar negeri, khususnya yang <br />terancam hukuman mati dan menyiapkan langkah yang diperlukan terhadap <br />rencana deportasi ratusan ribu TKI dari Malaysia dan Arab Saudi.<br /><br />h.<span style="white-space: pre;"> </span>Merekomendasikan  kepada <br />DPP partai untuk menugaskan kembali Fraksi PDI Perjuangan DPR RI agar <br />mempercepat penyelesaian Revisi UU tentang Pekerja Indonesia Diluar <br />Negeri. Revisi UU terserbut diperlukan untuk memastikan tanggung jawab <br />pemerintah didalam melindungi Pekerja Indonesia, memastikan terpenuhinya<br /> hak-hak Pekerja Indonesia di Luar Negeri, meningkatkan kualitas Pekerja<br /> Indonesia di Luar Negeri atau mendidik dan melatih tenaga kerja <br />Indonesia sebelum ditempatkan di Luar Negeri yang arahnya perlindungan <br />dalam proses migrasi menyeluruh, dan menyiapkan tenaga kerja yang <br />berkualitas terdidik dan terlatih.<br /><br />i.<span style="white-space: pre;"> </span>Menugaskan kepada Fraksi <br />PDI Perjuangan DPR RI untuk mengambil inisiatif maksimal dalam merancang<br /> sejumlah Undang-Undang inisiatif untuk melindungi dan menjamin hak <br />asasi manusia terutama yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak <br />(misalnya hak-hak sosial ekonomi, hak atas tanah, hak sumber daya alam, <br />pangan, dan lain-lain). Perlindungan dan penjaminan ini dilaksanakan <br />berdsarkan Konstitusi UUD 1945.<br /><br />j.<span style="white-space: pre;"> </span>Menugaskan Fraksi PDI <br />Perjuangan DPR RI untuk terus menerus dan sungguh-sungguh mengawal <br />proses penegakan hukum yang belum tuntas karena belum memberikan <br />keadilan kepada korban pada kasus penyerbuan kantor DPP PDI di Jakarta <br />pada tanggal 27 Juli 1996. Proses pengawalan terhadap penegakan hukum <br />ini merupakan upaya partai melindungi hak-hak para korban dan sekaligus <br />mengungkap pelanggaran ini secara terbuka.<br /><br /><br /><br />14.<span style="white-space: pre;"> </span>Sebagai jawaban terhadap <br />harapan publik atas pentingnya regenerasi kepemimpinan, Rakernas III <br />memberikan dukungan sepenuhnya kepada Ketua Umum DPP PDI Perjuangan <br />dalam melaksanakan fungsi kaderisasi di internal partai. Kaderisasi <br />kepemimpinan tersebut ditempatkan dalam empat dimensi utama: (1) alih <br />generasi ke Generasi Politik Abad XXI; (2) penuntasan agenda Reformasi; <br />(3) perombakan paradigma pembangunan Indonesia menjadi Paradigma <br />Perjuangan Rakyat berdasarkan Trisakti; dan (4) penuntasan krisis <br />sosial, politik, ekonomi, dan budaya Indonesia untuk meletakkan <br />dasar-dasar bagi kebangkitan Indonesia tahun 2045.<br /><br /><br /><br />15.<span style="white-space: pre;"> </span>Menegaskan bahwa <br />kepemimpinan nasional yang dipersiapkan oleh PDI Perjuangan  merupakan <br />kepemimpinan transformatif yang mampu menghadapi tantangan politik, <br />ekonomi, dan sosial yang tidak ringan, bahkan merupakan kepemimpinan <br />untuk menghadapi situasi krisis akibat melemahnya kedaulatan nasional, <br />ketergantungan terhadap impor, dan meningkatnya konflik sosial.<br /><br /><br /><br />16.<span style="white-space: pre;"> </span>Atas dasar butir 16 di <br />atas, maka kualifikasi kepemimpinan nasional ke depan selain memenuhi <br />apsek ideologis, pasangan calon presiden  dan wakil presiden yang <br />diusung PDI Perjuangan harus mencerminkan kemampuan pengelolaan <br />pemerintahan negara untuk secara konsisten memegang prinsip haluan <br />pemerintahan negara sebagaimana digambarkan dalam Pancasila dan UUD <br />1945, didukung oleh kemampuan manajemen pemerintahan yang handal, serta <br />mempunyai agenda transformasi kepemimpinan nasional, guna mewujudkan <br />kedaulatan politik dan ekonomi bangsa.<br /><br /><br /><br />17.<span style="white-space: pre;"> </span>Merekomendasikan kepada <br />Ketua Umum DPP PDI Perjuangan agar pasangan calon Presiden dan Wakil <br />Presiden disampaikan pada momentum yang tepat sesuai dengan dinamika <br />politik nasional, kesiapan jajaran internal partai, dan kepentingan <br />ideologis partai.<br /><br /><br /><br />Demikian Rekomendasi Rapat Kerja Nasionla III PDI Perjuangan.<br /><br /><br /><br />Jakarta, 8 September 2013<br /><br /><div class="zemanta-pixie" style="height: 15px; margin-top: 10px;"><br /><a class="zemanta-pixie-a" href="http://www.zemanta.com/?px" title="Enhanced by Zemanta"><img alt="Enhanced by Zemanta" class="zemanta-pixie-img" src="http://img.zemanta.com/zemified_e.png?x-id=f79f8da9-5c82-4733-8e81-1e3293e8ae30" style="border: none; float: right;" /></a></div><br /></div><br />

Rekomendasi Rakernas III

Rakernas III Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDI Perjuangan ke-III ditutup Ketua Umum Megawati Soekarnoputri, Minggu (8/9) sore. Rakernas m...

Read more »

PDI-P: Kini Ramai Dikritik, Ada "Jebakan Batman" buat Jokowi - Kompas.com

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"><br /><a class="zem_slink" href="http://www.pdiperjuangan.or.id/" rel="homepage" target="_blank" title="Indonesian Democratic Party – Struggle">Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan</a> mencurigai adanya <a class="zem_slink" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Upaya" rel="wikipedia" target="_blank" title="Upaya">upaya</a> untuk menjebak <a class="zem_slink" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Joko_Widodo" rel="wikipedia" target="_blank" title="Joko Widodo">Jokowi</a> ke dalam isu-isu yang menjelekkan kinerjanya sebagai kepala daerah. Hal ini, diakui Eva, untuk memecah konsentrasi PDI Perjuangan dalam memenangkan pemilihan legislatif (pileg) dan menjegal Jokowi maju sebagai capres. <br /><br />"Kita semua paham Jokowi ini lagi dihajar-hajarnya. <a class="zem_slink" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Semuanya" rel="wikipedia" target="_blank" title="Semuanya">Semuanya</a> ini kan 'jebakan batman' buat Jokowi," ujar politisi PDI Perjuangan, Eva Kusuma Sundari, di Kompleks Parlemen, Jumat (13/9/2013), saat dimintai tanggapannya tentang sejumlah isu yang kini menerpa Jokowi mulai rencana pencapresannya, larangan dari <a class="zem_slink" href="http://www.twitter.com/gerindra" rel="homepage" target="_blank" title="Great Indonesia Movement Party">Gerindra</a>, hingga isu mobil murah yang bisa membuat Jokowi sulit mengurai kemacetan di Ibu <a class="zem_slink" href="http://maps.google.com/maps?ll=25.18,75.83&spn=0.1,0.1&q=25.18,75.83%20(Kota%2C%20Rajasthan)&t=h" rel="geolocation" target="_blank" title="Kota, Rajasthan">Kota</a>. <br /><br />"Itu yang Gerindra <i>opo</i>? <i>Masa</i> cuman <i>nyumbang</i> 6 persen bisa atur kita sekarang? Ini cuma untuk memecah konsentrasi partai <i>aja</i> untuk menangi pileg," ucap Eva. <br /><br />Dia menambahkan, pernyataan Ketua Majelis Pertimbangan Partai Amanat Nasional Amien Rais di <i>Tempo</i>, yang meragukan nasionalisme Jokowi, juga disebutnya sebagai salah satu upaya untuk <br /><br /><a name="more"></a>menjelekkan nama Jokowi. <br /><br />"Kami paham Jokowi dihujani serangan dari banyak sisi. Untung kami belum deklarasi. <a class="zem_slink" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Belum" rel="wikipedia" target="_blank" title="Belum">Belum</a> apa-apa aja sudah mulai jadi <i>common enemy</i>," ungkap Eva. <br /><br />Anggota Komisi III DPR ini menyebutkan, kini ada kecenderungan mengaitkan Jokowi dalam berbagai isu. Padahal, kata Eva, Jokowi belum tentu terkait langsung atas isu itu. Untuk mengatasi persoalan terkait Jokowi ini, Eva menuturkan, Ketua Umum PDI Perjuangan <a class="zem_slink" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Megawati_Sukarnoputri" rel="wikipedia" target="_blank" title="Megawati Sukarnoputri">Megawati Soekarnoputri</a> sudah meminta internal partai untuk solid dan fokus memenangi pileg. <br /><br />"Tapi, saya lihat dia (Jokowi) bisa hadapinya. Dia <i>moving forward</i>, fokus saja. Aku melihat energinya Jokowi fokus untuk mengurus ke <i>rapid transport</i>," ucap Eva.  <br /><a href="http://nasional.kompas.com/read/2013/09/13/1513550/PDI-P.Kini.Ramai.Dikritik.Ada.Jebakan.Batman.buat.Jokowi">Kompas.com</a><br /><br /><br /><br /><div class="zemanta-pixie" style="height: 15px; margin-top: 10px;"><br /><a class="zemanta-pixie-a" href="http://www.zemanta.com/?px" title="Enhanced by Zemanta"><img alt="Enhanced by Zemanta" class="zemanta-pixie-img" src="http://img.zemanta.com/zemified_e.png?x-id=f79f8da9-5c82-4733-8e81-1e3293e8ae30" style="border: none; float: right;" /></a></div><br /></div><br />

PDI-P: Kini Ramai Dikritik, Ada "Jebakan Batman" buat Jokowi - Kompas.com

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mencurigai adanya upaya untuk menjebak Jokowi ke dalam isu-isu yang menjelekkan kinerjanya sebagai...

Read more »

PP Tentang Bisnis MLM

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"><br /><div style="text-align: justify;"><br />PP NOMOR : 32/M-DAG/PER/8/2008 Tentang PENYELENGGARAAN KEGIATAN USAHA PERDAGANGAN DENGAN SISTEM PENJUALAN LANGSUNG<br /><br /><br /><span style="font-family: inherit;"><span style="font-size: small;"><b>Berikut salinan Peraturan Pemerintah tentang bisnis MLM</b></span></span></div><br /><div style="text-align: left;"><br /></div><br /><div style="text-align: left;"><br /></div><br /><div style="text-align: left;"><br /></div><br /><div style="text-align: justify;"><br /><span style="font-family: inherit;"><span style="font-size: small;"> </span></span></div><br /><div style="text-align: left;"><br /></div><br /><div style="text-align: left;"><br /><br /></div><br /><div style="text-align: left;"><br /></div><br /><div class="entry-content" style="text-align: left;"><br /><div style="text-align: center;"><br /><b><span style="font-family: inherit;"><span style="font-size: small;">PERATURAN<br /><br />MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA<br /><br />NOMOR : 32/M-DAG/PER/8/2008<br /><br />T E N T A N G<br /><br />PENYELENGGARAAN KEGIATAN USAHA PERDAGANGAN<br /><br />DENGAN SISTEM PENJUALAN LANGSUNG</span></span></b></div><br /><div style="text-align: center;"><br /><b><span style="font-family: inherit;"><span style="font-size: small;">DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA <a class="zem_slink" href="http://maps.google.com/maps?ll=48.8482,2.3042&spn=1.0,1.0&q=48.8482,2.3042%20(European%20Space%20Agency)&t=h" rel="geolocation" target="_blank" title="European Space Agency">ESA</a></span></span></b></div><br /><div style="text-align: center;"><br /><b><span style="font-family: inherit;"><span style="font-size: small;">MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,</span></span></b></div><br /><div style="text-align: center;"><br /><b><span style="font-family: inherit;"><span style="font-size: small;">Menimbang :</span></span></b></div><br /><a name="more"></a><br /><br /><ol><br /><li><span style="font-family: inherit;"><span style="font-size: small;">bahwa dalam rangka <br />penataan, peningkatan tertib usaha, perlindungan konsumen, <br />kepastian hukum, dan penciptaan iklim usaha yang kondusif guna <br />mendorong peningkatan investasi di bidang perdagangan, perlu <br />mengatur mengenai penyelenggaraan kegiatan usaha perdagangan.</span></span></li><br /><li><span style="font-family: inherit;"><span style="font-size: small;">bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan;</span></span></li><br /></ol><br /><span style="font-family: inherit;"><span style="font-size: small;">Mengingat :</span></span><br /><br /><ol><br /><li><span style="font-family: inherit;"><span style="font-size: small;">Bedrijfsreglementerings Ordonnantie Tahun 1934 (Staatsblad Tahun 1938 Nomor 86);</span></span></li><br /><li><span style="font-family: inherit;"><span style="font-size: small;">Undang-Undang Nomor 7<br /> Drt Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penindakan dan Peradilan Tindak <br /> Pidana Ekonomi (Lembaran Negara Republik <a class="zem_slink" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Indonesia" rel="wikipedia" target="_blank" title="Indonesia">Indonesia</a> Tahun 1955 Nomor <br />27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 801) <br />sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan <br />Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1971 (Lembaran <br />Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 55, Tambahan Lembaran <br />Negara Republik Indonesia Nomor 2966);</span></span></li><br /><li><span style="font-family: inherit;"><span style="font-size: small;">Undang-Undang <br />Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan <br /> (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan <br />Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);</span></span></li><br /><li><span style="font-family: inherit;"><span style="font-size: small;">Undang-Undang <br />Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli<br /> dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik <br />Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik <br />Indonesia Nomor 3817);</span></span></li><br /><li><span style="font-family: inherit;"><span style="font-size: small;">Undang-Undang <br />Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen <br /> (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan <br />Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);</span></span></li><br /><li><span style="font-family: inherit;"><span style="font-size: small;">Undang-undang <br />Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah <br />(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan<br /> Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4437) sebagaimana telah <br />beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik <br />Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembara Negara Republik <br />Indonesia Nomor 4844)</span></span></li><br /><li><span style="font-family: inherit;"><span style="font-size: small;">Undang-Undang <br />Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman <a class="zem_slink" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Modal_particle" rel="wikipedia" target="_blank" title="Modal particle">Modal</a> <br />(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan <br />Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);</span></span></li><br /><li><span style="font-family: inherit;"><span style="font-size: small;">Undang-Undang <br />Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas <br />(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan<br /> Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);</span></span></li><br /><li><span style="font-family: inherit;"><span style="font-size: small;">Peraturan Pemerintah <br />Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1957 tentang Penyaluran <br />Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 7, <br />Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1144), <br />sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan <br />Pemerintah Nomor 53 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia<br /> Tahun 1957 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia<br /> Nomor 1467);</span></span></li><br /><li><span style="font-family: inherit;"><span style="font-size: small;">Peraturan Pemerintah <br />Republik Indonesia No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan <br />Pemerintahan <a class="zem_slink" href="http://www.antara.co.id/en/" rel="homepage" target="_blank" title="Antara (news agency)">Antara</a> Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan <br />Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik <br />Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik <br />Indonesia Nomor 4737);</span></span></li><br /><li><span style="font-family: inherit;"><span style="font-size: small;">Keputusan Presiden <br />Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan <br />Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah <br />terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 171/M <br />Tahun 2005;</span></span></li><br /><li><span style="font-family: inherit;"><span style="font-size: small;">Peraturan Presiden <br />Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, <br />Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik <br /> Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan <br /> Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008;</span></span></li><br /><li><span style="font-family: inherit;"><span style="font-size: small;">Peraturan Presiden <br />Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan<br /> Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah<br /> beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik <br />Indonesia Nomor 21 Tahun 2008;</span></span></li><br /><li><span style="font-family: inherit;"><span style="font-size: small;">Peraturan Presiden <br />Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan <br />Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang<br /> Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal;</span></span></li><br /><li><span style="font-family: inherit;"><span style="font-size: small;">Peraturan Presiden <br />Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha<br /> Yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di <br /> Bidang Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan <br />Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2007 tentang Perubahan<br /> Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Perubahan <br />Atas Peraturan Presiden Nomor 77 tahun 2007 tentang Daftar Bidang <br />Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan <br />Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.</span></span></li><br /><li><span style="font-family: inherit;"><span style="font-size: small;">Peraturan Menteri <br />Perdagangan Republik Indonesia Nomor 01/M-DAG/PER/3/2005 tentang <br />Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perdagangan sebagaimana telah <br /> beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan <br /> Republik Indonesia Nomor 34/M-DAG/PER/8/2007;</span></span></li><br /><li><span style="font-family: inherit;"><span style="font-size: small;">Peraturan Menteri <br />Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang <br />Penerbitan <a class="zem_slink" href="http://maps.google.com/maps?ll=21.17,72.83&spn=0.1,0.1&q=21.17,72.83%20(Surat)&t=h" rel="geolocation" target="_blank" title="Surat">Surat</a> Izin Usaha Perdagangan;</span></span></li><br /><li></li><br /></ol><br /><span style="font-family: inherit;"><span style="font-size: small;"><b>M E M U T U S K A N :</b></span></span><br /><br /><span style="font-family: inherit;"><span style="font-size: small;">Menetapkan :</span></span><br /><br /><span style="font-family: inherit;"><span style="font-size: small;"><b>PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PENYELENGGARAAN KEGIATAN USAHA PERDAGANGAN DENGAN SISTEM PENJUALAN LANGSUNG.</b></span></span><br /><br /><br /><br /><br /><br /><span style="font-family: inherit;"><span style="font-size: small;"><b>BAB I<br /><br /><b>KETENTUAN UMUM</b></b></span></span><br /><br /><br /><br /><span style="font-family: inherit;"><span style="font-size: small;"><b>Pasal 1</b></span></span><br /><br /><span style="font-family: inherit;"><span style="font-size: small;">Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :</span></span><br /><br /><ol><br /><li><span style="font-family: inherit;"><span style="font-size: small;">Penjualan Langsung <br />(Direct Selling) adalah metode penjualan barang dan/atau jasa <br />tertentu melalui jaringan pemasaran yang dikembangkan oleh mitra usaha <br /> yang bekerja atas dasar komisi dan/atau bonus berdasarkan hasil <br />penjualan kepada konsumen di luar lokasi eceran tetap.</span></span></li><br /><li><span style="font-family: inherit;"><span style="font-size: small;">Barang adalah setiap <br />benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun <br />tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang <br /> dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh <br /> konsumen</span></span></li><br /><li><span style="font-family: inherit;"><span style="font-size: small;">Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi untuk dimanfaatkan oleh konsumen</span></span></li><br /><li><span style="font-family: inherit;"><span style="font-size: small;">Mitra usaha adalah <br />anggota mandiri jaringan pemasaran atau penjualan yang berbentuk <br />badan usaha atau perseorangan dan bukan merupakan bagian dari struktur <br /> organisasi perusahaan yang memasarkan atau menjual barang dan/atau<br /> jasa kepada konsumen akhir secara langsung dengan mendapatkan <br />imbalan berupa komisi dan/atau bonus atas penjualan.</span></span></li><br /><li><span style="font-family: inherit;"><span style="font-size: small;">Komisi atas Penjualan<br /> adalah imbalan yang diberikan oleh perusahaan kepada mitra usaha <br />yang besarnya dihitung berdasarkan hasil kerja nyata, sesuai volume <br /> atau nilai hasil penjualan barang dan/atau jasa baik secara pribadi <br />maupun jaringannya.</span></span></li><br /><li><span style="font-family: inherit;"><span style="font-size: small;">Bonus atas Penjualan <br />adalah tambahan imbalan yang diberikan oleh perusahaan kepada <br />mitra usaha, karena berhasil melebihi target penjualan barang dan/atau <br /> jasa yang ditetapkan Perusahaan.</span></span></li><br /><li><span style="font-family: inherit;"><span style="font-size: small;">Konsumen adalah <br />setiap orang pemakai barang dan/atau jasa, baik untuk kepentingan <br />diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak<br /> untuk diperdagangkan.</span></span></li><br /><li><span style="font-family: inherit;"><span style="font-size: small;">Program Pemasaran <br />(Marketing Plan) adalah program perusahaan dalam memasarkan barang<br /> dan/atau jasa yang akan dilaksanakan dan dikembangkan oleh mitra <br />usaha melalui jaringan pemasaran dengan bentuk pemasaran satu tingkat <br />atau pemasaran multi tingkat.</span></span></li><br /><li><span style="font-family: inherit;"><span style="font-size: small;">Perusahaan adalah <br />badan usaha yang berbentuk badan hukum yang melakukan kegiatan <br />usaha perdagangan barang dan/atau jasa dengan sistem Penjualan <br />Langsung.</span></span></li><br /><li><span style="font-family: inherit;"><span style="font-size: small;">Surat Izin Usaha <br />Penjualan Langsung yang selanjutnya disebut SIUPL, adalah surat izin <br /> untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan dengan sistem <br /> penjualan langsung.</span></span></li><br /><li><span style="font-family: inherit;"><span style="font-size: small;">Permohonan Surat Izin<br /> Usaha Penjualan Langsung yang selanjutnya disebut P-SIUPL adalah <br />formulir permohonan izin yang diisi oleh perusahaan yang memuat <br />data-data perusahaan untuk memperoleh SIUPL Sementara atau SIUPL Tetap.</span></span></li><br /><li><span style="font-family: inherit;"><span style="font-size: small;">Jaringan pemasaran <br />terlarang adalah kegiatan usaha dengan nama atau istilah apapun <br />dimana keikutsertaan mitra usaha berdasarkan pertimbangan adanya <br />peluang untuk memperoleh imbalan yang berasal atau didapatkan <br />terutama dari hasil partisipasi orang lain yang bergabung kemudian<br /> atau sesudah bergabungnya mitra usaha tersebut, dan bukan dari <br />hasil kegiatan penjualan barang dan/atau jasa.</span></span></li><br /><li><span style="font-family: inherit;"><span style="font-size: small;">Direktur Bina Usaha <br />dan Pendaftaran Perusahaan yang selanjutnya disebut Direktur Bius <br />dan PP adalah Direktur yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang bina <br /> usaha dan pendaftaran perusahaan, Direktorat Jenderal Perdagangan <br />Dalam Negeri, Departemen Perdagangan.</span></span></li><br /><li><span style="font-family: inherit;"><span style="font-size: small;">Direktur Jenderal <br />Perdagangan Dalam Negeri yang selanjutnya disebut Dirjen PDN <br />adalah Direktur Jenderal yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang <br /> perdagangan dalam negeri, Departemen Perdagangan.</span></span></li><br /><li><span style="font-family: inherit;"><span style="font-size: small;">Menteri adalah Menteri yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang perdagangan.</span></span></li><br /></ol><br /><br /><br /><br /><br /><span style="font-family: inherit;"><span style="font-size: small;"><b>BAB II</b><b><br /><br /><b>PERSYARATAN KEGIATAN USAHA PERDAGANGAN </b><br /><br /><b>DENGAN SISTEM PENJUALAN LANGSUNG</b></b></span></span><br /><br /><br /><br /><span style="font-family: inherit;"><span style="font-size: small;"><b>Pasal 2</b></span></span><br /><br /><span style="font-family: inherit;"><span style="font-size: small;">Perusahaan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :</span></span><br /><br /><ol><br /><li><span style="font-family: inherit;"><span style="font-size: small;">memiliki kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas;</span></span></li><br /><li><span style="font-family: inherit;"><span style="font-size: small;">melakukan penjualan barang dan/atau jasa dan rekruitmen mitra usaha melalui sistem jaringan;</span></span></li><br /><li><span style="font-family: inherit;"><span style="font-size: small;">memiliki program pemasaran yang jelas, transparan, rasional dan tidak berbentuk skema jaringan pemasaran terlarang;</span></span></li><br /><li><span style="font-family: inherit;"><span style="font-size: small;">memiliki kode etik dan peraturan perusahaan yang lazim berlaku di bidang usaha penjualan langsung;</span></span></li><br /><li><span style="font-family: inherit;"><span style="font-size: small;">memiliki barang dan/atau jasa yang nyata dan jelas dengan harga yang layak dan wajar;</span></span></li><br /><li><span style="font-family: inherit;"><span style="font-size: small;">memenuhi ketentuann standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;</span></span></li><br /><li><span style="font-family: inherit;"><span style="font-size: small;">memberikan komisi, <br />bonus dan penghargaan lainnya berdasarkan hasil kegiatan penjualan <br /> barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh mitra usaha dan jaringannya <br /> sesuai dengan yang diperjanjikan;</span></span></li><br /><li><span style="font-family: inherit;"><span style="font-size: small;">memberikan informasi <br />yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang <br />dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan <br />pemeliharaannya;</span></span></li><br /><li><span style="font-family: inherit;"><span style="font-size: small;">memiliki ketentuan <br />tentang harga barang dan/atau jasa yang dijual dalam mata uang <br />Rupiah (Rp) dan berlaku untuk mitra usaha dan konsumen;</span></span></li><br /><li><span style="font-family: inherit;"><span style="font-size: small;">Menjamin mutu dan pelayanan purna jual kepada konsumen atas barang dan/atau jasa yang dijual;</span></span></li><br /><li><span style="font-family: inherit;"><span style="font-size: small;">memberikan alat bantu<br /> penjualan (starter kit) kepada setiap mitra usaha yang paling <br />sedikit berisikan keterangan mengenai barang dan/atau jasa, program <br /> pemasaran, kode etik dan/atau peraturan perusahaan;</span></span></li><br /><li><span style="font-family: inherit;"><span style="font-size: small;">memberikan tenggang <br />waktu selama 10 (sepuluh) hari kerja kepada calon mitra usaha <br />untuk memutuskan menjadi mitra usaha atau membatalkan pendaftaran <br />dengan mengembalikan alat bantu penjualan (starter kit) yang telah<br /> diperoleh dalam keadaan seperti semula;</span></span></li><br /><li><span style="font-family: inherit;"><span style="font-size: small;">memberikan tenggang <br />waktu selama 7 (tujuh) hari kerja kepada mitra usaha dan konsumen <br />untuk mengembalikan barang, apabila ternyata barang tersebut tidak <br />sesuai dengan yang diperjanjikan;</span></span></li><br /><li><span style="font-family: inherit;"><span style="font-size: small;">membeli kembali <br />barang, bahan promosi (brosur, katalog, leaflet), dan alat bantu <br />penjualan (starter kit) yang dalam kondisi layak jual dari harga <br />pembelian awal mitra usaha ke perusahaan dengan dikurangi biaya <br />administrasi paling banyak 10% (sepuluh persen) dan nilai setiap <br />manfaat yang telah diterima oleh mitra usaha berkaitan dengan <br />pembelian barang tersebut, apabila mitra usaha mengundurkan diri <br />atau diberhentikan oleh perusahaan;</span></span></li><br /><li><span style="font-family: inherit;"><span style="font-size: small;">memberi kompensasi <br />berupa ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat <br />penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang <br />diperdagangkan, akibat kesalahan perusahaan yang dibuktikan dengan <br /> perjanjian;</span></span></li><br /><li><span style="font-family: inherit;"><span style="font-size: small;">memberi kompensasi <br />berupa ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau <br />jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian;</span></span></li><br /><li><span style="font-family: inherit;"><span style="font-size: small;">melaksanakan <br />pembinaan dan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan <br />para mitra usaha agar bertindak dengan benar, jujur dan <br />bertanggung jawab;</span></span></li><br /><li><span style="font-family: inherit;"><span style="font-size: small;">memberikan kesempatan yang sama kepada semua mitra usaha untuk berprestasi dalam memasarkan barang dan/atau jasa;</span></span></li><br /><li><span style="font-family: inherit;"><span style="font-size: small;">melakukan pendaftaran<br /> atas barang dan/atau jasa yang akan dipasarkan pada instansi yang<br /> berwenang, sesuai peraturan perundang-undangan; dan</span></span></li><br /><li><span style="font-family: inherit;"><span style="font-size: small;">mencantumkan nama perusahaan yang memasarkan dengan sistem penjualan langsung pada setiap label produk</span></span></li><br /></ol><br /><span style="font-family: inherit;"><span style="font-size: small;"><b>Pasal 3</b></span></span><br /><br /><span style="font-family: inherit;"><span style="font-size: small;">Program pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c harus memenuhi ketentuan paling sedikit sebagai berikut :</span></span><br /><br /><ol><br /><li><span style="font-family: inherit;"><span style="font-size: small;">memiliki alur distribusi barang dan/atau jasa yang jelas dari perusahaan sampai dengan kepada konsumen akhir; dan</span></span></li><br /><li><span style="font-family: inherit;"><span style="font-size: small;">jumlah komisi dan <br />bonus atas hasil penjualan yang diberikan kepada seluruh mitra <br />usaha dan jaringan pemasaran di bawahnya paling banyak 40% (empat puluh<br /> persen) dari jumlah nilai penjualan barang dan/atau jasa <br />perusahaan kepada mitra usaha.</span></span></li><br /></ol><br /><span style="font-family: inherit;"><span style="font-size: small;"><b>Pasal 4</b></span></span><br /><br /><span style="font-family: inherit;"><span style="font-size: small;">(1) Kegiatan usaha perdagangan <br />dengan sistem penjualan langsung diselenggarakan berdasarkan perjanjian<br /> tertulis antara perusahaan dan mitra usaha, dengan memperhatikan kode <br />etik dan peraturan perusahaan.<br /><br />(2) Kode Etik dan peraturan perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat <br />(1) harus memuat ketentuan paling sedikit sebagai berikut :</span></span><br /><br /><ol><br /><li><span style="font-family: inherit;"><span style="font-size: small;">persyaratan menjadi mitra usaha;</span></span></li><br /><li><span style="font-family: inherit;"><span style="font-size: small;">hak dan kewajiban para pihak;</span></span></li><br /><li><span style="font-family: inherit;"><span style="font-size: small;">program pembinaan, <br />bantuan pelatihan dan fasilitas yang diberikan perusahaan dan/atau<br /> jaringan pemasaran kepada mitra usaha;</span></span></li><br /><li><span style="font-family: inherit;"><span style="font-size: small;">jangka waktu perjanjian,;</span></span></li><br /><li><span style="font-family: inherit;"><span style="font-size: small;">pemutusan dan perpanjangan perjanjian;</span></span></li><br /><li><span style="font-family: inherit;"><span style="font-size: small;">jaminan pembelian kembali;</span></span></li><br /><li><span style="font-family: inherit;"><span style="font-size: small;">ganti rugi atas barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan kualitas dan jenis yang diperjanjikan;</span></span></li><br /><li><span style="font-family: inherit;"><span style="font-size: small;">ketentuan tentang pemberian komisi, bonus, dan penghargaan lainnya; dan penyelesaian perselisihan.</span></span></li><br /></ol><br /><span style="font-family: inherit;"><span style="font-size: small;">(3) Perjanjian dan kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuat dalam bahasa Indonesia dan berlaku Hukum Indonesia.</span></span><br /><br /><span style="font-family: inherit;"><span style="font-size: small;"><b>Pasal 5</b></span></span><br /><br /><span style="font-family: inherit;"><span style="font-size: small;">Perusahaan secara langsung atau<br /> melalui mitra usaha harus memberikan keterangan secara lisan atau <br />tertulis dengan benar kepada calon mitra usaha dan/atau konsumen paling<br /> sedikit mengenai:<br /><br />a. identitas perusahaan;<br /><br />b. mutu dan spesifikasi barang dan/atau jasa yang akan dipasarkan;<br /><br />c. program pemasaran barang dan/atau jasa; dan<br /><br />d. kode etik dan peraturan perusahaan.</span></span><br /><br /><span style="font-family: inherit;"><span style="font-size: small;"><b>Pasal 6</b></span></span><br /><br /><span style="font-family: inherit;"><span style="font-size: small;">(1) Perusahaan yang melakukan <br />usaha perdagangan dengan sistem penjualan langsung harus berbadan hukum<br /> Indonesia berbentuk Perseroan Terbatas.<br /><br />(2) Perdagangan dengan sistem penjualan langsung dapat dilakukan oleh <br />perusahaan dalam rangka penanaman modal dalam negeri atau penanaman <br />modal asing sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang <br />penanaman modal.</span></span><br /><br /><span style="font-family: inherit;"><span style="font-size: small;"><b>Pasal 7</b></span></span><br /><br /><span style="font-family: inherit;"><span style="font-size: small;">(1) Perusahaan penanaman modal <br />dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) harus memiliki<br /> modal investasi paling sedikit Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar <br />rupiah);<br /><br />(2) Perusahaan penanaman modal asing sebagaimanan dimaksud dalam Pasal 6<br /> ayat (2) harus memiliki modal investasi paling sedikit Rp. <br />5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dan menggunakan paling sedikit 1 <br />(satu) orang Warga Negara Indonesia sebagai Direksi dan 1 (satu) orang <br />Warga Negara Indonesia sebagai Komisaris;</span></span><br /><br /><span style="font-family: inherit;"><span style="font-size: small;"><b>Pasal 8</b></span></span><br /><br /><span style="font-family: inherit;"><span style="font-size: small;">Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 harus :<br /><br />a. menjamin ketersediaan barang sesuai dengan kebutuhan pasar; dan<br /><br />b. memiliki produk yang akan dipasarkan paling sedikit 2 (dua) jenis atau tipe produk.</span></span><br /><br /><br /><br /><br /><br /><span style="font-family: inherit;"><span style="font-size: small;"><b>BAB III</b><b><br /><br /><b>SURAT IZIN USAHA PENJUALAN LANGSUNG (SIUPL)</b></b></span></span><br /><br /><br /><br /><span style="font-family: inherit;"><span style="font-size: small;"><b>Pasal 9</b></span></span><br /><br /><span style="font-family: inherit;"><span style="font-size: small;">(1) Setiap perusahaan wajib memiliki SIUPL.<br /><br />(2) SIUPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.<br /><br />(3) Perusahaan yang baru melakukan kegiatan usaha perdagangan dengan <br />sistem penjualan langsung diberikan SIUPL Sementara dengan masa berlaku <br /> selama 1 (satu) tahun.<br /><br />(4) SIUPL Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat <br />ditingkatkan menjadi SIUPL Tetap dengan masa berlaku selama perusahaan <br />menjalankan kegiatan usahanya, apabila perusahaan telah melaksanakan <br />kegiatan usaha sesuai dengan program pemasaran, kode etik dan peraturan <br /> perusahaan.<br /><br />(5) Peningkatan SIUPL Sementara menjadi SIUPL Tetap diajukan 30 (tiga <br />puluh) hari kerja sebelum masa berlakunya berakhir atau paling lambat 14<br /> (empat belas) hari kerja sebelum SIUPL Sementara habis masa <br />berlakunya.<br /><br />(6) Perusahaan yang telah mendapatkan SIUPL Tetap sebagaimana dimaksud <br />pada ayat (4) wajib melakukan pendaftaran ulang setiap 5 (lima) tahun.</span></span><br /><br /><br /><br /><br /><br /><span style="font-family: inherit;"><span style="font-size: small;"><b>BAB IV</b><b><br /><br /><b>KEWENANGAN DAN PEMBINAAN</b></b></span></span><br /><br /><br /><br /><span style="font-family: inherit;"><span style="font-size: small;"><b>Pasal 10</b></span></span><br /><br /><span style="font-family: inherit;"><span style="font-size: small;">(1) Menteri memiliki kewenangan pengaturan kegiatan usaha perdagangan dengan sistem penjualan langsung.<br /><br />(2) Menteri melimpahkan wewenang penerbitan SIUPL kepada Dirjen PDN.<br /><br />(3) Dirjen PDN melimpahkan wewenang penerbitan SIUPL kepada Direktur Binus dan PP.</span></span><br /><br /><br /><br /><br /><br /><span style="font-family: inherit;"><span style="font-size: small;"><b>BAB V </b><b><br /><br /><b>PEMBINAAN DAN PENGAWASAN</b></b></span></span><br /><br /><br /><br /><span style="font-family: inherit;"><span style="font-size: small;"><b>Pasal 11</b></span></span><br /><br /><span style="font-family: inherit;"><span style="font-size: small;">(1) Dirjen PDN melakukan <br />pembinaan dan pengawasan serta evaluasi terhadap penyelenggaraan usaha <br />perdagangan dengan sistem penjualan langsung.<br /><br />(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyuluhan, konsultasi, pendidikan, dan pelatihan.<br /><br />(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan petunjuk teknis pelaksanaan pengawasan<br /><br />(4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan <br />laporan tahunan kegiatan usaha perusahaan yang disampaikan oleh <br />perusahaan dan hasil peninjauan ke lokasi perusahaan.</span></span><br /><br /><br /><br /><br /><br /><span style="font-family: inherit;"><span style="font-size: small;"><b>BAB VI</b><b><br /><br /><b>TATA CARA DAN PERSYARATAN PENERBITAN SIUPL</b></b></span></span><br /><br /><br /><br /><span style="font-family: inherit;"><span style="font-size: small;"><b>Pasal 12</b></span></span><br /><br /><span style="font-family: inherit;"><span style="font-size: small;">(1) Permohonan untuk memperoleh<br /> SIUPL Sementara, SIUPL Tetap dan Pendaftaran ulang SIUPL Tetap <br />diajukan kepada Direktur Binus dan PP dengan mengisi formulir P-SIUPL <br />atau formulir Permohonan Pendaftaran Ulang Surat Izin Usaha Penjualan <br />Langsung (P-PUSIUPL), sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan <br />Menteri ini.<br /><br />(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus ditandatangani <br /> oleh Direktur Direktur Utama atau Penanggung Jawab perusahaan di atas <br />materai cukup.<br /><br />(3) Pengurusan permohonan SIUPL Sementara, SIUPL Tetap, dan pendaftaran <br /> ulang SIUPL Tetap, dapat dilakukan oleh pihak ketiga dengan menunjukkan<br /> Surat Kuasa bermaterai cukup yang ditandatangani oleh Direktur Utama <br />atau penanggungjawab perusahaan.<br /><br />(4) Pengurusan permohonan SIUPL Sementara, SIUPL Tetap, dan pendaftaran <br /> ulang SIUPL Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dikenakan <br />biaya administrasi.</span></span><br /><br /><span style="font-family: inherit;"><span style="font-size: small;"><b>Pasal 13</b></span></span><br /><br /><span style="font-family: inherit;"><span style="font-size: small;">(1) Permohonan untuk memperoleh<br /> SIUPL Sementara sebagaiman dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) harus <br />dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut:</span></span><br /><br /><ol><br /><li><span style="font-family: inherit;"><span style="font-size: small;">fotokopi akta notaris pendirian perusahaan;</span></span></li><br /><li><span style="font-family: inherit;"><span style="font-size: small;">fotokopi akta perubahan perusahaan yang terakhir mengenai permodalan dan susunan Direksi atau Dewan Komisaris;</span></span></li><br /><li><span style="font-family: inherit;"><span style="font-size: small;">fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan HAM mengenai pengesahan badan hukum Perseroan Terbatas;</span></span></li><br /><li><span style="font-family: inherit;"><span style="font-size: small;">fotokopi surat izin <br />atau surat pendaftaran lainnya dari instansi teknis untuk jenis <br />barang tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan;</span></span></li><br /><li><span style="font-family: inherit;"><span style="font-size: small;">fotokopi kontrak <br />kerjasama atau surat penunjukan, apabila perusahaan mendapatkan <br />barang dan/jasa dari perusahaan lain (produsen atau supplier)</span></span></li><br /><li><span style="font-family: inherit;"><span style="font-size: small;">fotokopi identitas Direktur Utama atau penanggungjawab perusahaan;</span></span></li><br /><li><span style="font-family: inherit;"><span style="font-size: small;">pas foto berwarna Direktur Utama atau penanggungjawab perusahaan ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar; dan</span></span></li><br /><li><span style="font-family: inherit;"><span style="font-size: small;">rancangan program kompensasi mitra usaha, kode etik, dan peraturan perusahaan.</span></span></li><br /></ol><br /><span style="font-family: inherit;"><span style="font-size: small;">(2) Dalam hal penyampaian <br />fotokopi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon harus <br />menunjukkan dokumen asli untuk pemeriksaan keabsahan yang akan <br />dikembalikan kepada pemohon, setelah dilakukannya pemeriksaan</span></span><br /><br /><span style="font-family: inherit;"><span style="font-size: small;">(3) Paling lambat 3 (tiga) hari<br /> terhitung sejak P-SIUPL Sementara dan dokumen sebagaimana dimaksud <br />pada ayat (1) dinyatakan telah benar dan lengkap, Direktur Binus dan PP<br /> meminta pemohon untuk melakukan presentasi mengenai identitas <br />perusahaan, barang dan/atau jasa yang dijual, program kompensasi mitra <br />usaha, kode etik, dan peraturan perusahaan.</span></span><br /><br /><span style="font-family: inherit;"><span style="font-size: small;">(4) Paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak P-SIUPL Sementara yang diterima :</span></span><br /><br /><ol><br /><li><span style="font-family: inherit;"><span style="font-size: small;">dinyatakan telah <br />benar dan lengkap, dengan hasil presentasi sesuai dengan Peraturan <br /> Menteri ini, Direktur Binus dan PP menerbitkan SIUPL Sementara dengan <br /> menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II <br />Peraturan Menteri ini; atau</span></span></li><br /><li><span style="font-family: inherit;"><span style="font-size: small;">dinyatakan tidak <br />benar dan/atau tidak lengkap, Direktur Binus dan PP SIUPL membuat <br />suratpenolakan sesuai dengan berita acara peninjauan lapangan dan <br />ketidaklengkapan persyaratan.</span></span></li><br /></ol><br /><span style="font-family: inherit;"><span style="font-size: small;"><b>Pasal 14</b></span></span><br /><br /><span style="font-family: inherit;"><span style="font-size: small;">(1) Permohonan untuk memperoleh<br /> SIUPL Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), harus <br />dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut :</span></span><br /><br /><ol><br /><li><span style="font-family: inherit;"><span style="font-size: small;">fotokopi akta perubahan yang terakhir, mengenai permodalan dan susunan Direksi atau Dewan Komisaris (apabila ada);</span></span></li><br /><li><span style="font-family: inherit;"><span style="font-size: small;">pas foto berwarna Direktur Utama atau penanggungjawab perusahaan ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar; dan</span></span></li><br /><li><span style="font-family: inherit;"><span style="font-size: small;">program kompensasi mitra usaha, kode etik, dan peraturan perusahaan.</span></span></li><br /></ol><br /><span style="font-family: inherit;"><span style="font-size: small;">(2) Setelah permohonan SIUPL <br />Tetap diterima, Direktur Binus dan PP atau pejabat yang ditunjuk <br />melakukan peninjauan lokasi dan pengecekan kegiatan perusahaan pemohon <br />SIUPL Tetap yang dibuktikan dengan berita acara.<br /><br />(3) Paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan SIUPL <br />Tetap dan dokumen dinyatakan telah benar dan lengkap, apabila diperlukan<br /> Direktur Binus dan PP dapat meminta pemohon untuk melakukan presentasi<br /> mengenai identitas perusahaan, barang dan/jasa yang dijual, program <br />kompensasi mitra usaha, kode etik, dan peraturan perusahaan.<br /><br />(4) Paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak P-SIUPL Tetap yang diterima :</span></span><br /><br /><ol><br /><li><span style="font-family: inherit;"><span style="font-size: small;">dinyatakan telah <br />benar dan lengkap, tanpa hasil presentasi atau dengan hasil <br />presentasi sesuai dengan Peraturan Menteri ini, Direktur Binus dan PP <br /> menerbitkan SIUPL Tetap dengan menggunakan formulir sebagaimana <br />tercantum dalam Lampiran III Peraturan Menteri ini; atau</span></span></li><br /><li><span style="font-family: inherit;"><span style="font-size: small;">dinyatakan tidak <br />benar dan/atau tidak lengkap, Direktur Binus dan PP membuat surat <br />penolakan sesuai dengan berita acara peninjauan lapangan dan <br />ketidaklengkapan persyaratan.</span></span></li><br /></ol><br /><span style="font-family: inherit;"><span style="font-size: small;"><b>Pasal 15</b></span></span><br /><br /><span style="font-family: inherit;"><span style="font-size: small;">(1) Permohonan pendaftaran <br />ulang SIUPL Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), harus <br />dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut :</span></span><br /><br /><ol><br /><li><span style="font-family: inherit;"><span style="font-size: small;">asli SIUPL Tetap;</span></span></li><br /><li><span style="font-family: inherit;"><span style="font-size: small;">nearaca perusahaan terakhir; dan</span></span></li><br /><li><span style="font-family: inherit;"><span style="font-size: small;">program pemasaran, kode etik, dan peraturan perusahaan.</span></span></li><br /></ol><br /><span style="font-family: inherit;"><span style="font-size: small;">(2) Paling lambat 3(tiga) hari <br />kerja terhitung sejak diterimanya permohonan dan dokumen sebagaimana <br />dimaksud pada ayat (1), Direktur Binus dan PP menerbitkan surat <br />keterangan pendaftaran ulang SIUPL.</span></span><br /><br /><span style="font-family: inherit;"><span style="font-size: small;"><b>Pasal 16</b></span></span><br /><br /><span style="font-family: inherit;"><span style="font-size: small;">(1) Apabila terjadi perubahan <br />data perusahaan yang mengakibatkan perubahan data atau informasi pada <br />SIUPL, perusahaan harus mengajukan permohonan perubahan SIUPL<br /><br />(2) Direktur Binus dan PP menerbitkan SIUPL Perubahan, bedasarkan <br />permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan masa berlaku <br />sesuai dengan SIUPL yang diubah.<br /><br />(3) Apabila terjadi penambahan dan/atau pengurangan jenis atau tipe <br />barang dan/atau jasa yang dipasarkan, perusahaan harus mengajukan <br />permohonan penyempurnaan daftar lampiran produk pada SIUPL.<br /><br />(4) Direktur Binus dan PP menerbitkan perubahan daftar lampiran produk <br />pada SIUPL berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)</span></span><br /><br /><span style="font-family: inherit;"><span style="font-size: small;"><b>Pasal 17</b></span></span><br /><br /><span style="font-family: inherit;"><span style="font-size: small;">(1) Dalam hal SIUPL hilang atau<br /> rusak, perusahaan harus mengajukan permohonan penggantian SIUPL kepada<br /> Direktur Binus dan PP dengan melampirkan dokumen sebagai berikut :</span></span><br /><br /><ol><br /><li><span style="font-family: inherit;"><span style="font-size: small;">surat permohonan;</span></span></li><br /><li><span style="font-family: inherit;"><span style="font-size: small;">surat keterangan kehilangan dari Kepolisian (bagi SIUPL yang hilang);</span></span></li><br /><li><span style="font-family: inherit;"><span style="font-size: small;">SIUPL asli (bagi SIUPL yang rusak); dan</span></span></li><br /><li><span style="font-family: inherit;"><span style="font-size: small;">pas foto berwarna Direktur Utama atau penanggungjawab perusahaan ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar.</span></span></li><br /></ol><br /><span style="font-family: inherit;"><span style="font-size: small;">(2) Paling lambat 3 (tiga) hari<br /> kerja terhitung sejak diterima permohonan sebagaimana dimaksud pada <br />ayat (1) dan dokumen pendukung secara lengkap dan benar, Direktur Binus<br /> dan PP menerbitkan SIUPL Pengganti.</span></span><br /><br /><span style="font-family: inherit;"><span style="font-size: small;"><b>Pasal 18</b></span></span><br /><br /><span style="font-family: inherit;"><span style="font-size: small;">SIUPL dinyatakan tidak berlaku apabila:<br /><br />a. jangka waktu SIUPL berakhir; atau<br /><br />b. perusahaan menghentikan kegiatan usahanya.</span></span><br /><br /><span style="font-family: inherit;"><span style="font-size: small;"><b>Pasal 19</b></span></span><br /><br /><span style="font-family: inherit;"><span style="font-size: small;">(1) Kontrak kerjasama atau <br />surat penunjukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf e <br />yang diputus secara sepihak oleh produsen atau supplier sebelum masa <br />berlaku kontrak kerjasama atau surat penunjukan berakhir, produsen atau<br /> supplier tidak dapat menunjuk perusahaan yang baru sebeleum tercapai <br />kesepakatan dalam penyelesaian perselisihan oleh para pihak (clean <br />break) atau paling lambat 6 (enam) bulan setelah pemutusan kontrak <br />kerjasama atau surat penunjukan.<br /><br />(2) Perusahaan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan <br />SIUPL, apabila sudah terjadi kesepakatan oleh para pihal atau paling <br />lambat 6 (enam) bulan setelah pemutusan kontrak kerjasama atau surat <br />penunjuan dan telah memenuhi persyaratan sesuai Peraturan Menteri ini.</span></span><br /><br /><br /><br /><br /><br /><span style="font-family: inherit;"><span style="font-size: small;"><b>BAB VII</b><b><br /><br /><b>PEMBUKAAN KANTOR CABANG PERUSAHAAN</b></b></span></span><br /><br /><br /><br /><span style="font-family: inherit;"><span style="font-size: small;"><b>Pasal 20</b></span></span><br /><br /><span style="font-family: inherit;"><span style="font-size: small;">(1) Perusahaan yang akan <br />membuka Kantor Cabang, wajib melapor secara tertulis kepada Kepala <br />Dinas yang bertanggungjawab di bidang perdagangan di Kabupaten/Kota <br />setempat dengan tembusan kepada Pejabat Penerbit SIUPL dan Kepala Dinas<br /> yang bertanggung jawab di bidang perdagangan di Provinsi di tempat <br />kedudukan Kantor Cabang Perusahaan.<br /><br />(2) Laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen sebagai berikut :</span></span><br /><br /><ol><br /><li><span style="font-family: inherit;"><span style="font-size: small;">fotokopi SIUPL Kantor Pusat Perusahaan yang telah dilegalisir oleh pejabat penerbit SIUPL;</span></span></li><br /><li><span style="font-family: inherit;"><span style="font-size: small;">fotokopi dokumen pembukaan kantor cabang perusahaan;</span></span></li><br /><li><span style="font-family: inherit;"><span style="font-size: small;">fotokopi KTP penanggung jawab kantor cabang perusahaan;</span></span></li><br /><li><span style="font-family: inherit;"><span style="font-size: small;">fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP) kantor pusat;</span></span></li><br /><li><span style="font-family: inherit;"><span style="font-size: small;">Program pemasaran perusahaan; dan</span></span></li><br /><li><span style="font-family: inherit;"><span style="font-size: small;">Brosur, leaflet dan daftar harga barang dan/atau jasa yang dijual;</span></span></li><br /></ol><br /><span style="font-family: inherit;"><span style="font-size: small;">(3) Paling lambat 3 (tiga) hari<br /> kerja terhitung sejak diterima laporan tertulis dan dokumen <br />persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) secara <br />lengkap dan benar, Kepala Dinas yang bertanggung jawab di bidang <br />perdagangan di kKabupaten/kota setempat mencatat dalam buku register <br />pembukaan kantor cabang perusahaan dan membubuhkan tanda tangan serta <br />cap/stempel pada halaman depan fotokopi SIUPL perusahaan kantor pusat.<br /><br />(4) Fotokopi SIUPL kantor pusat yang telah ditandatangani dan dibubuhkan<br /> cap/stempel sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku sebagai SIUPL <br />kantor cabang perusahaan.</span></span><br /><br /><br /><br /><br /><br /><span style="font-family: inherit;"><span style="font-size: small;"><b>BAB VIII</b><b><br /><br /><b>LARANGAN</b></b></span></span><br /><br /><br /><br /><span style="font-family: inherit;"><span style="font-size: small;"><b>Pasal 21</b></span></span><br /><br /><span style="font-family: inherit;"><span style="font-size: small;">Perusahaan yang telah memiliki SIUPL, dilarang melakukan kegiatan :</span></span><br /><br /><ol><br /><li><span style="font-family: inherit;"><span style="font-size: small;">menawarkan, <br />mempromosikan, mengiklankan barang dan/atau jasa secara tidak benar, <br /> berbeda, atau bertentangan dengan keadaan yang sebenarnya;</span></span></li><br /><li><span style="font-family: inherit;"><span style="font-size: small;">menawarkan barang <br />dan/atau jasa dengan cara pemaksaan atau cara lain yang dapat <br />menimbulkan gangguan, baik fisik maupun psikis terhadap konsumen;</span></span></li><br /><li><span style="font-family: inherit;"><span style="font-size: small;">menawarkan barang <br />dan/atau jasa dengan membuat atau mencantumkan klausula baku pada <br />dokumen dan/atau perjanjian yang tidak sesuai dengan ketentuan <br />perundang-undangan dibidang perlindungan konsumen;</span></span></li><br /><li><span style="font-family: inherit;"><span style="font-size: small;">menjual barang <br />dan/atau jasa yang tidak mempunyai tanda daftar dari Instansi <br />teknis yang berwenang, khususnya bagi barang dan/atau jasa yang wajib <br /> terdaftar menurut ketentuan perundang-undangan;</span></span></li><br /><li><span style="font-family: inherit;"><span style="font-size: small;">menarik dan/atau <br />mendapatkan keuntungan melalui iuran keanggotaan atau pendaftaran <br />sebagai mitra usaha secara tidak wajar;</span></span></li><br /><li><span style="font-family: inherit;"><span style="font-size: small;">menerima pendaftaran keanggotaan sebagai mitra usaha dengan nama yang sama lebih dari 1 (satu) kali;</span></span></li><br /><li><span style="font-family: inherit;"><span style="font-size: small;">mengharuskan atau <br />memaksakan kepada mitra usaha membeli barang dan/atau jasa untuk <br />dijual atau pemakaian sendiri dalam jumlah besar yang melebihi <br />kemampuannya dalam menjual;</span></span></li><br /><li><span style="font-family: inherit;"><span style="font-size: small;">menjual atau memasarkan barang dan/atau jasa yang tercantum dalam SIUPL di luar sistem penjualan langsung;</span></span></li><br /><li><span style="font-family: inherit;"><span style="font-size: small;">usaha perdagangan yang terkait dengan penghimpunan dana masyarakat;</span></span></li><br /><li><span style="font-family: inherit;"><span style="font-size: small;">membentuk jaringan pemasaran terlarang dengan nama atau istilah apapun;</span></span></li><br /><li><span style="font-family: inherit;"><span style="font-size: small;">usaha perdagangan di luar SIUPL yang diberikan;</span></span></li><br /><li><span style="font-family: inherit;"><span style="font-size: small;">menjual dan/atau memasarkan barang dan/atau jasa yang tidak tercantum dalam SIUPL; dan atau</span></span></li><br /><li><span style="font-family: inherit;"><span style="font-size: small;">menjual dan/atau <br />memasarkan barang yang pada label produknya tidak tercantum nama <br />perusahaan yang memasarkan dengan sistem penjualan langsung.</span></span></li><br /></ol><br /><br /><br /><br /><br /><span style="font-family: inherit;"><span style="font-size: small;"><b>BAB IX</b><b><br /><br /><b>PELAPORAN</b></b></span></span><br /><br /><br /><br /><span style="font-family: inherit;"><span style="font-size: small;"><b>Pasal 22</b></span></span><br /><br /><span style="font-family: inherit;"><span style="font-size: small;">(1) Perusahaan wajib <br />menyampaikan laporan tahunan kegiatan usaha perusahaan kepada Direktur <br />Binus dan PP dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam <br />Lampiran IV Peraturan Menteri ini.<br /><br />(2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat setiap tanggal 31 Maret tahun berikutnya.</span></span><br /><br /><span style="font-family: inherit;"><span style="font-size: small;"><b>Pasal 23</b></span></span><br /><br /><span style="font-family: inherit;"><span style="font-size: small;">Apabila diperlukan, perusahaan <br />wajib memberikan laporan, keterangan, data, atau informasi lain <br />berkaitan dengan kegiatan usahanya kepada Direktur Binus dan PP atau <br />pejabat yang ditunjuk.</span></span><br /><br /><span style="font-family: inherit;"><span style="font-size: small;"><b>Pasal 24</b></span></span><br /><br /><span style="font-family: inherit;"><span style="font-size: small;">(1) Perusahaan yang sudah tidak<br /> melakukan kegiatan usaha dengan sistem penjualan langsung wajib <br />menyampaikan laporan secara tertulis kepada Direktur Binus dan PP <br />paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal pengakhiran kegiatan <br />usahanya dengan melampirkan dokumen pendukung dan SIUPL asli.<br /><br />(2) Berdasarkan laporan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat <br />(1), Direktur Binus dan PP mengeluarkan surat keterangan pengakhiran <br />kegiatan usaha dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam <br />Lampiran V Peraturan Menteri ini.</span></span><br /><br /><span style="font-family: inherit;"><span style="font-size: small;"><b>Pasal 25</b></span></span><br /><br /><span style="font-family: inherit;"><span style="font-size: small;">Perusahaan wajib menyampaikan <br />laporan secara tertulis kepada Direktur Binus dan PP, apabila <br />perusahaan melakukan perubahan Direksi, Komisaris, identitas <br />perusahaan, program pemasaran, kode etik dan peraturan perusahaan, <br />serta penambahan atau pengurangan jenis barang atau tipe dan/atau merek<br /> barang dan/atau jasa yang dipasarkan.</span></span><br /><br /><br /><br /><br /><br /><span style="font-family: inherit;"><span style="font-size: small;"><b>BAB X</b><b><br /><br /><b>SANKSI</b></b></span></span><br /><br /><br /><br /><span style="font-family: inherit;"><span style="font-size: small;"><b>Pasal 26</b></span></span><br /><br /><span style="font-family: inherit;"><span style="font-size: small;">(1) Perusahaan yang melanggar <br />ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, huruf b, huruf c,<br /> huruf d, huruf e, huruf g, huruf i, huruf k, huruf l, huruf m. Huruf <br />n, huruf o, huruf p, huruf q, huruf r, atau huruf t, Pasal 9 ayat (6), <br />Pasal 20 ayat (1), Pasal 21 huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf <br />i, huruf j, huruf k, huruf l, huruf m, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24 <br />ayat (1), atau Pasal 25, dikenakan sanksi administratif berupa <br />peringatan tertulis oleh pejabat penerbit SIUPL.<br /><br />(2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan <br />paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu <br />masing-masing 2 (dua) minggu terhitung sejak tanggal surat peringatan, <br />dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI <br />Peraturan Menteri ini.</span></span><br /><br /><span style="font-family: inherit;"><span style="font-size: small;">(2) Pemberhentian sementara <br />SIUPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat <br />Penerbit SIUPL dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam <br />Lampiran VII Peraturan Menteri ini.<br /><br />(3) Terhadap pemberhentian sementara SIUPL sebagaimana dimaksud pada <br />ayat (1) dapat diaktifkan kembali, apabila perusahaan yang bersangkutan <br /> telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam surat peringatan <br />ketiga.</span></span><br /><br /><span style="font-family: inherit;"><span style="font-size: small;"><b>Pasal 28</b></span></span><br /><br /><span style="font-family: inherit;"><span style="font-size: small;">(1) Apabila perusahaan tidak <br />memenuhi ketentuan dalam surat peringatan dan keputusan pemberhentian <br />sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 27, dikenakan <br />sanksi administratif berupa pencabutan SIUPL.<br /><br />(2) Pencabutan SIUPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh <br />pejabat penerbit SIUPL dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum<br /> dalam Lampiran VIII Peraturan Menteri ini.</span></span><br /><br /><span style="font-family: inherit;"><span style="font-size: small;"><b>Pasal 29</b></span></span><br /><br /><span style="font-family: inherit;"><span style="font-size: small;">Perusahaan yang melanggar <br />ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f, huruf h, huruf j,<br /> atau huruf s, Pasal 9 ayat (1), atau Pasal 21 huruf a, huruf b, huruf <br />c, atau huruf d, dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan <br />perundang-undangan.</span></span><br /><br /><br /><br /><br /><br /><span style="font-family: inherit;"><span style="font-size: small;"><b>BAB XI</b><b><br /><br /><b>KETENTUAN LAIN</b></b></span></span><br /><br /><br /><br /><span style="font-family: inherit;"><span style="font-size: small;"><b>Pasal 30</b></span></span><br /><br /><span style="font-family: inherit;"><span style="font-size: small;">Surat Izin Usaha Perdagangan <br />(SIUP) tidak berlaku sebagai izin untuk melakukan kegiatan usaha <br />perdagangan dengan sistem penjualan langsung.</span></span><br /><br /><span style="font-family: inherit;"><span style="font-size: small;"><b>Pasal 31</b></span></span><br /><br /><span style="font-family: inherit;"><span style="font-size: small;">Petunjuk teknis pelaksanaan Peraturan Menteri ini, diatur lebih lanjut oleh Ditjen PDN.</span></span><br /><br /><br /><br /><br /><br /><span style="font-family: inherit;"><span style="font-size: small;"><b>BAB XII</b><b><br /><br /><b>KETENTUAN PERALIHAN</b></b></span></span><br /><br /><br /><br /><span style="font-family: inherit;"><span style="font-size: small;"><b>Pasal 32</b></span></span><br /><br /><span style="font-family: inherit;"><span style="font-size: small;">(1) SIUPL yang diterbitkan <br />sebelum ditetapkan Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku <br />sampai dengan masa berlakunya habis.<br /><br />(2) Penerbitan SIUPL berdasarkan ketentuan ini harus dilaksanakan paling<br /> lambat 6 (enam) bulan sejak ditetapkan Peraturan Menteri ini.<br /><br />(3) Pencantuman nama perusahaan pada setiap label produk sebagaimana <br />dimaksud dalam Pasal 2 huruf f, dilaksanakan paling lambat 6 (enam) <br />bulan sejak ditetapkan Peraturan Menteri ini.</span></span><br /><br /><br /><br /><br /><br /><span style="font-family: inherit;"><span style="font-size: small;"><b>BAB XIII</b><b><br /><br /><b>PENUTUP</b></b></span></span><br /><br /><br /><br /><span style="font-family: inherit;"><span style="font-size: small;"><b>Pasal 33</b></span></span><br /><br /><span style="font-family: inherit;"><span style="font-size: small;">Pada saat Peraturan Menteri ini<br /> mulai berlaku, Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor <br />13/M-DAG/PER/3/2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan SIUPL <br />dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.</span></span><br /><br /><span style="font-family: inherit;"><span style="font-size: small;"><b>Pasal 34</b></span></span><br /><br /><span style="font-family: inherit;"><span style="font-size: small;">Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.</span></span><br /><br /><span style="font-family: inherit;"><span style="font-size: small;">Agar setiap orang <br />mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri ini dengan <br />penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.</span></span><br /><br /><br /><br /><div style="text-align: left;"><br /><span style="font-family: inherit;"><span style="font-size: small;">Ditetapkan di Jakarta<br /><br />pada tanggal 21 Agustus 2008</span></span></div><br /><div style="text-align: left;"><br /></div><br /><div style="text-align: left;"><br /><span style="font-family: inherit;"><span style="font-size: small;">MENTERI PERDAGANGAN R.I.</span></span></div><br /><div style="text-align: left;"><br /></div><br /><div style="text-align: left;"><br /><span style="font-family: inherit;"><span style="font-size: small;">Ttd</span></span></div><br /><div style="text-align: left;"><br /></div><br /><div style="text-align: left;"><br /><span style="font-family: inherit;"><span style="font-size: small;">MARI ELKA PANGESTU</span></span></div><br /></div><br /><div class="zemanta-pixie" style="height: 15px; margin-top: 10px;"><br /><a class="zemanta-pixie-a" href="http://www.zemanta.com/?px" title="Enhanced by Zemanta"><img alt="Enhanced by Zemanta" class="zemanta-pixie-img" src="http://img.zemanta.com/zemified_e.png?x-id=f79f8da9-5c82-4733-8e81-1e3293e8ae30" style="border: none; float: right;" /></a></div><br /></div><br />

PP Tentang Bisnis MLM

PP NOMOR : 32/M-DAG/PER/8/2008 Tentang PENYELENGGARAAN KEGIATAN USAHA PERDAGANGAN DENGAN SISTEM PENJUALAN LANGSUNG Berikut salinan Peratura...

Read more »

Mega: Rakernas PDIP Tak Bahas Calon Presiden

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"><br /><div class="foto-hl-besar"><br /><div class="crop" style="text-align: center;"><br /><img alt="Mega: Rakernas PDIP Tak Bahas Calon Presiden" src="http://statik.tempo.co/data/2013/09/06/id_217270/217270_620.jpg" title="Mega: Rakernas PDIP Tak Bahas Calon Presiden" /></div><br /><div style="text-align: center;"><br />Ketua<br /> Umum PDI P Megawati Soekarno Putri (kiri) didampingi Ketua panitia <br />Rakernas Puan <a class="zem_slink" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Maharaja" rel="wikipedia" target="_blank" title="Maharaja">Maharani</a> saat tiba di Rakernas PDIP III di <a class="zem_slink" href="http://maps.google.com/maps?ll=-6.129121,106.83335&spn=1.0,1.0&q=-6.129121,106.83335%20(Ancol)&t=h" rel="geolocation" target="_blank" title="Ancol">Ancol</a>, <a class="zem_slink" href="http://maps.google.com/maps?ll=-6.2,106.8&spn=0.1,0.1&q=-6.2,106.8%20(Jakarta)&t=h" rel="geolocation" target="_blank" title="Jakarta">Jakarta</a> <br />(06/09) Rakernas tersebut bertujuan untuk merumuskan program menuju <br />Pemilu dan Pilpres 2014. TEMPO/Dasril Roszandi</div><br /></div><br /><div id="blok-share"><br /><div class="twitter-share"><br /></div><br /><div class="fb-share"><br /></div><br /></div><br /><div id="inside-160"><br /><div id="div-gpt-ad-1365476822236-0" style="height: auto; width: 160px;"><br /></div><br /><div class="block-inner low"><br /><br /><br /><div class="content clearfix"><br /><div id="terkait-foto" style="text-align: justify;"><br /><a href="http://www.tempo.co/read/beritafoto/9472/Jelang-Pilpres-2014-PDI-P-Gelar-Rakernas-III" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img alt="Jelang Pilpres 2014, PDI-P Gelar Rakernas III" class="lazy" data-original="http://statik.tempo.co/?id=217265" src="http://statik.tempo.co/?id=217265" style="display: inline;" title="Jelang Pilpres 2014, PDI-P Gelar Rakernas III" /></a><span style="color: #666666;"><b>TEMPO.CO</b></span>, <span style="color: #666666;"><b>Jakarta</b></span> - Ketua Umum <a href="http://www.tempo.co/topik/lembaga/88/Partai-Demokrasi-Indonesia-Perjuangan--PDIP" target="_blank">Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan</a><br /> <a class="zem_slink" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Megawati_Sukarnoputri" rel="wikipedia" target="_blank" title="Megawati Sukarnoputri">Megawati Soekarnoputri</a> mengatakan nama-nama calon presiden partainya <br />tak akan dibahas dalam Rapat Kerja Nasional PDIP. "Itu bukan yang <br />dijadikan sebuah topik di Rakernas ini," kata Mega dalam konferensi pers<br /> seusai membuka Rakernas ketiga PDIP, di Ecovention, Ecopark, Ancol, <br />Jakarta, Jumat, 6 September 2013.</div><br /></div><br /></div><br /></div><br /><br /><br /><div style="text-align: justify;"><br />Musababnya, Mega menambahkan,<br /> Rakernas kali ini ditujukan untuk melanjutkan konsolidasi sumber daya <br />partai menjelang pemilihan legislatif dan presiden pada 2014 mendatang. <br />"Rakernas dilaksanakan untuk terus-menerus mengevaluasi kerja <a class="zem_slink" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Kami" rel="wikipedia" target="_blank" title="Kami">kami</a>. <br />Itulah inti dari Rakernas," tuturnya. <br /><br /><br /><br />Mega pun mengapresiasi <br />berbagai pihak yang berharap partainya segera menyebut nama calon <br />presiden. "Kami mengucapkan terima kasih. Tapi, bukan berarti lalu <br />Rakernas tujuannya seperti itu. Nama (calon) bukan di Rakernas, tapi <br />bisa kami deklarasikan di momen yang akan saya tentukan," tuturnya. <br /><br /><br /><br />Adapun Rakernas PDIP digelar dari 6-8 September 2013. Acara ini diikuti<br /> 501 <a class="zem_slink" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Dewan" rel="wikipedia" target="_blank" title="Dewan">Dewan</a> Pimpinan Cabang dan 33 Dewan Pimpinan Daerah sebagai peserta,<br /> anggota Fraksi PDIP di DPR RI, dan kepala <a class="zem_slink" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Daerah" rel="wikipedia" target="_blank" title="Daerah">daerah</a> yang berasal dari <br />partai banteng. Di Rakernas, setiap pengurus daerah diberi kesempatan <br />menyampaikan aspirasi, termasuk mengenai pencalonan presiden pada 2014.</div><br /><div class="zemanta-pixie" style="height: 15px; margin-top: 10px;"><br /><a class="zemanta-pixie-a" href="http://www.zemanta.com/?px" title="Enhanced by Zemanta"><img alt="Enhanced by Zemanta" class="zemanta-pixie-img" src="http://img.zemanta.com/zemified_h.png?x-id=5a5f11d8-fbc5-4fe9-a466-9e0082050dc4" style="border: none; float: right;" /></a></div><br /></div><br />

Mega: Rakernas PDIP Tak Bahas Calon Presiden

Ketua Umum PDI P Megawati Soekarno Putri (kiri) didampingi Ketua panitia Rakernas Puan Maharani saat tiba di Rakernas PDIP III di Ancol , ...

Read more »

Megawati Anggap Jokowi Penerus Soekarno

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"><br /><div style="text-align: center;"><br /><span style="color: #666666;"><b><img alt="Megawati Anggap Jokowi Penerus Soekarno" src="http://statik.tempo.co/data/2013/08/16/id_210533/210533_620.jpg" title="Megawati Anggap Jokowi Penerus Soekarno" /> </b></span></div><br /><div style="text-align: left;"><br /><span style="color: #666666;"><b>TEMPO.CO</b></span>, <span style="color: #666666;"><b>Jakarta</b></span> - Gubernur <a class="zem_slink" href="http://maps.google.com/maps?ll=-6.2,106.8&spn=0.1,0.1&q=-6.2,106.8%20(Jakarta)&t=h" rel="geolocation" target="_blank" title="Jakarta">DKI Jakarta</a> yang juga kader <a class="zem_slink" href="http://www.pdiperjuangan.or.id/" rel="homepage" target="_blank" title="Indonesian Democratic Party – Struggle">Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan</a>, <a href="http://www.tempo.co/topik/tokoh/908/Joko-Widodo" rel="nofollow" target="_blank">Joko Widodo,</a> membacakan "Dedication of Life" Presiden pertama <a class="zem_slink" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Indonesia" rel="wikipedia" target="_blank" title="Indonesia">Indonesia</a>, Soekarno. Ketua Umum PDI Perjuangan <a href="http://www.tempo.co/topik/tokoh/26/Megawati-Soekarno-Putri" rel="nofollow" target="_blank">Megawati Soekarnoputri </a>beralasan menyuruh Jokowi karena merupakan generasi penerus Soekarno.</div><br /><br /><br />"Kenapa 'Dedication of Life' yang membaca adalah Jokowi karena sebuah <br />makna generasi," <a class="zem_slink" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Kata" rel="wikipedia" target="_blank" title="Kata">kata</a> Megawati sebelum membacakan pandangan politik <br />dalam Rapat Kerja Nasional PDI Perjuangan, Jumat, 6 September 2013. <br />Pernyataan Mega ini langsung disambut tempik sorak dan tepuk tangan dari<br /> seluruh peserta Rakernas. "Pak Jokowi mendapatkan getaran itu."<br /><br /><br /><br />Namun Megawati melarang untuk tepuk tangan lebih meriah. Alasannya, <br />penerus Soekarno tidak hanya Joko Widodo, tetapi juga seluruh kader PDI <br />Perjuangan, terutama yang menjadi gubernur karena memimpin suatu <a class="zem_slink" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Daerah" rel="wikipedia" target="_blank" title="Daerah">daerah</a>.<br /> Para gubernur dari PDI Perjuangan, kata Mega, secara alami harus <br />meneladani Soekarno.<br /><br /><br /><br />Meski Soekarno membangun bangsa, kata <br />Mega, dia dilengserkan dan pemikirannya tidak ditempatkan sebagai posisi<br /> sentral di Indonesia. Menurut dia, seharusnya pemikiran Soekarno <br />diteladani oleh seluruh generasi bangsa.<br /><br /><br /><br />Rakernas III PDI <br />Perjuangan digelar di <a class="zem_slink" href="http://maps.google.com/maps?ll=-6.129121,106.83335&spn=1.0,1.0&q=-6.129121,106.83335%20(Ancol)&t=h" rel="geolocation" target="_blank" title="Ancol">Ancol</a>, Jakarta Utara, pada tanggal 6-8 September <br />2013. Acara ini diikuti oleh 501 DPC dan 33 DPD sebagai peserta dan <br />anggota Fraksi <a class="zem_slink" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Dual_in-line_package" rel="wikipedia" target="_blank" title="Dual in-line package">PDIP</a> di DPR RI dan kepala daerah yang berasal dari partai<br /> berlambang banteng itu. <br /><br /><br /><br />Dalam Rakernas, setiap daerah diberi <br />kesempatan menyampaikan aspirasi, termasuk mengenai pencalonan presiden <br />pada 2014. <a class="zem_slink" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Salah" rel="wikipedia" target="_blank" title="Salah">Salah</a> satu nama yang beredar untuk dicalonkan adalah Joko <br />Widodo, Gubernur DKI Jakarta.<br /><br /><br /><br /><div class="zemanta-pixie" style="height: 15px; margin-top: 10px;"><br /><a class="zemanta-pixie-a" href="http://www.zemanta.com/?px" title="Enhanced by Zemanta"><img alt="Enhanced by Zemanta" class="zemanta-pixie-img" src="http://img.zemanta.com/zemified_h.png?x-id=1e407f0d-bb96-499c-bba3-d06071e22d54" style="border: none; float: right;" /></a></div><br /></div><br />

Megawati Anggap Jokowi Penerus Soekarno

  TEMPO.CO , Jakarta - Gubernur DKI Jakarta yang juga kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan , Joko Widodo, membacakan "Dedicat...

Read more »

Pasang Gaya, Jokowi Siap Jadi Presiden

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"><br /><div class="images-area-alt2"><br /><div class="images-area-img-alt2" style="text-align: center;"><br /><img border="0" height="320" src="http://assets.kompas.com/data/photo/2013/07/30/173009820130730-1641251780x390.JPG" width="640" /><br /> </div><br /><div class="images-area-desc-alt2"><br /><div style="text-align: center;"><br />Gubernur <a class="zem_slink" href="http://maps.google.com/maps?ll=-6.2,106.8&spn=0.1,0.1&q=-6.2,106.8%20(Jakarta)&t=h" rel="geolocation" target="_blank" title="Jakarta">DKI Jakarta</a> <a class="zem_slink" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Joko_Widodo" rel="wikipedia" target="_blank" title="Joko Widodo">Joko Widodo</a> | Kompas.com/Kurnia Sari Aziza</div><br /><div style="overflow: auto;"><br /></div><br /></div><br /></div><br /><br /><br /><b>JAKARTA, KOMPAS.com —</b> Ada yang tak biasa dari <br />gerak tubuh Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi) ketika lagi-lagi <br />disinggung soal kesiapannya menjadi orang nomor satu di negeri ini. <br />Tanpa memberi jawaban, Jokowi yang mengenakan kemeja batik coklat dan <br />celana kain hitam langsung mengambil posisi siap seperti tengah <br />melakukan upacara bendera. Kedua tangan dan kakinya dihentakkan dalam <br />posisi berdiri tegap. <br /><br /><br />Aksi Jokowi itu terjadi saat ditanya mengenai sikapnya jika hasil<br /> Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDI-Perjuangan yang berlangsung di <br />Ancol, Jumat hingga Minggu (8/9/2013) itu mengusung dirinya untuk maju <br />menjadi calon presiden RI mendatang.<br /><br /><br />Sontak saja, gestur Jokowi itu pun mengundang penasaran para <br />wartawan. Jokowi dicecar sederet pertanyaan untuk menegaskan sikapnya <br />itu.<br /><br /><br />Namun, Jokowi tak kalah sigap. "Cuma begini doang<i>,</i> siapa<br /> yang jawab siap," kilah politisi <a class="zem_slink" href="http://www.pdiperjuangan.or.id/" rel="homepage" target="_blank" title="Indonesian Democratic Party – Struggle">Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan</a> <br />itu di sela-sela kesibukannya di Balaikota, Jakarta, Kamis (5/9/2013).<br /><br /><br />Sebelumnya, Jokowi sempat menampik tawaran itu. Saat ini, <br />konsentrasinya hanya untuk mengurus Jakarta. "Urusan saya urusan bekerja<br /> untuk DKI, (kalau) tanya <i>tuh</i> <a class="zem_slink" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Tanah_Abang" rel="wikipedia" target="_blank" title="Tanah Abang">Tanah Abang</a>, Ria Rio, <a class="zem_slink" href="http://maps.google.com/maps?ll=-6.11666666667,106.783333333&spn=0.1,0.1&q=-6.11666666667,106.783333333%20(Pluit)&t=h" rel="geolocation" target="_blank" title="Pluit">Pluit</a>. Kalau <i>nanya</i> soal politik, silakan tanya ke DPP sana," tekan Jokowi.<br /><br /><br /><br /><h3 class="w580 ml_5" style="text-align: left;"><br />Akhirnya Jokowi Siap Jadi Presiden 2014, Dukungan Partai-partai Pun Siap Mengalir</h3><br /><span class="left font11 ml_5 cc_gray2"><br /></span><span class="right font11 mr_5 cc_gray2"></span><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><div class="MsoNormal"><br />Jokowi siap jadi Presiden RI 2014. Kesiapan <br />Jokowi seperti diberitakan oleh kompas.com dan detik.com pada hari ini 5<br /> September 2013. Jawaban bahasa tubuh dengan posisi siap diperagakan <br />oleh Jokowi, saat wartawan menanyakan kesiapan dirinya dicalonkan <br />menjadi Presiden RI bila dicapreskan dalam Rakernas PDIP 6-8 September <br />2013.</div><br /><div class="MsoNormal"><br /></div><br /><div class="MsoNormal"><br />Tentu saja kabar ini sangat menggembirakan bagi<br /> pendukung Jokowi. Sikap Jokowi secara perlahan mulai berubah terhadap <br />pertanyaan yang diajukan oleh rekan-rekan wartawan tentang kesiapan <br />Jokowi menjadi Presiden 2014.  Semula menjawab “mikir Jakarta saja <br />mumet, “gak mikir,” “Tanya DPP.” Hari ini Jokowi memberikan isyarat <br />bahasa tubuh yang mudah dicerna yaitu memperagakan orang bersiap ketika <br />rekan-rekan wartawan menanyakan kembali tentang kesiapannya menjadi <br />capres menjelang Rakernas PDIP 6 – 8 September 2014.</div><br /><div class="MsoNormal"><br /></div><br /><div class="MsoNormal"><br />Selama ini dukungan sebagian rakyat Indonesia <br />tercermin dalam bertenggernya Jokowi  di papan atas calon presiden <br />pilihan rakyat Indonesia dalam hampir pada setiap survey yang dilakukan.<br /> Terakhir sebagaimana dilakukan oleh KOMPAS, dimana tingkat <br />elektabilitas Jokowi saat ini (32.5 %) dua kali lipat dbandingkan enam <br />bulan sebelumnya (16 %), mengalahkan calon lainnya seperti <a class="zem_slink" href="http://www.prabowosubianto.web.id/" rel="homepage" target="_blank" title="Prabowo Subianto">Prabowo <br />Subianto</a>, <a class="zem_slink" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Megawati_Sukarnoputri" rel="wikipedia" target="_blank" title="Megawati Sukarnoputri">Megawati Soekarnoputri</a>, <a class="zem_slink" href="http://www.jusufkalla.info/" rel="homepage" target="_blank" title="Jusuf Kalla">Jusuf Kalla</a>, Abu Rizal Bakri, dan <br />tokoh-tokoh lainnya.</div><br /><div class="MsoNormal"><br /></div><br /><div class="MsoNormal"><br /><b>DUKUNGAN INTERN PDIP</b></div><br /><div class="MsoNormal"><br /></div><br /><div class="MsoNormal"><br />Tentu saja dukungan intern PDIP amat penting <br />bagi Jokowi. Kesetiaan Jokowi sebagai kader PDIP dibuktikan dengan <br />menolak undangan konvensi <a class="zem_slink" href="http://www.demokrat.or.id/" rel="homepage" target="_blank" title="Democratic Party (Indonesia)">Partai Demokrat</a>. Tentu saja ini membuat PDIP <br />gembira bahwa Jokowi adalah kader yang pantas dijagokan sebagai <br />Presiden, disamping karena prestasinya yang meroket, profesionalitas, <br />dekat dengan rakyat, pro rakyat dan ati korupsi, integritasnya yang <br />tinggi, juga karena Jokowi sebagai kader mempuyai etika politik yang <br />bisa dibanggakan.</div><br /><div class="MsoNormal"><br />Sebelumnya Ibu Megawati selaku Ketum PDIP juga <br />memberikan sinyal hijau bahwa capres bisa berasal dari kader muda PDIP <br />yang berprestasi dan menonjol secara nasional. Walaupun Bu Mega tidak <br />menunjuk pada orang, semua mengetahui semua yang dimaksud oleh Bu Mega <br />sebagai kader muda yang berprestasi  dan menonjol secara nasional.</div><br /><div class="MsoNormal"><br />Walaupun politik itu dinamis dan susah ditebak <br />bahkan sampai hitungan detik terakhir, tapi akal sehat politik bisa <br />dibaca bahwa dukungan politik PDIP akhirnya akan jatuh pada pilihan yang<br /> masuk akal sehat, yaitu mencapreskan Jokowi di Pemilu 2014.</div><br /><div class="MsoNormal"><br /></div><br /><div class="MsoNormal"><br />Terakhir kompas.com menulis tentang kriteria <br />calon presiden dari PDIP. “Salah satu kriterianya juga dia harus dia <br />punya pengalaman bagaimana mengelola masyarakat, bagaimana mengelola <br />negara. Pernah jadi kepala daerah ataupun legislator,” ujar Ketua DPP <br />PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidajat saat dihubungi, Kamis (5/9/2013). <br />Penjelasan ini jelas membuka lebar-lebar dan memuluskan Jokowi untuk <br />dicapreskan. Tidak bisa diartikan lain. Kelebihan lain Jokowi adalah <br />elektabilitasnya yang selalu menaik secara tajam, yang tidak dipunyai <br />oleh kader PDIP lain.</div><br /><div class="MsoNormal"><br /></div><br /><div class="MsoNormal"><br /><b>DUKUNGAN PARTAI-PARTAI LAIN</b></div><br /><div class="MsoNormal"><br /></div><br /><div class="MsoNormal"><br />Partai-partai yang akan beralih menjadi mendukung Jokowi, secara akal sehat politik adalah sebagai berikut:</div><br /><div class="MsoNormal"><br /></div><br /><div class="MsoNormal"><br /><b>1. GERINDRA</b></div><br /><div class="MsoNormal"><br />Penulis berani menyebut partai Gerindra adalah <br />karena sikap kenegarawanan Prabowo Subianto yang memungkinkan Prabowo <br />dan Partai Gerindra mendukung Jokowi. Prabowo adalah sosok yang berani, <br />dan berpikir sehat politik. Bukti yang bisa dikedepankan adalah dengan <br />berkali-kali ditundanya deklarasi pencapresan Prabowo oleh Partai <br />Gerindra. Secara hitungan akal sehat, Partai Gerindra akan sulit <br />mencapai PT 20% sebagai syarat minimum bisa mengusung Prabowo secara <br />sendiri sebagai Presiden 2014, walaupun sejak munculnya Gerindra di <br />gelanggang politik tahun 2008, di Pemilu 2009 Gerindra memperoleh kursi <br />4.46% dari 560 kursi yang diperebutkan, kenaikan sampai minimal empat <br />kali lipat adalah akal sehat politik yang mustahil. Karenanya, saya <br />ramalkan Prabowo dan Partai Gerindra akan bersatu lagi dengan PDIP untuk<br /> mengusung Jokowi sebagai Presiden 2014.</div><br /><div class="MsoNormal"><br /></div><br /><div class="MsoNormal"><br /><b>2. GOLKAR</b></div><br /><div class="MsoNormal"><br /></div><br /><div class="MsoNormal"><br />Akbar Tanjung menilai pencapresan Ical (ARB) <br />malah akan membebani Partai Golkar yang menargetkan Pemilu Legislatif <br />2014 pada angka 30 persen. Hal ini seperti diberitakan oleh kompas.com.</div><br /><div class="MsoNormal"><br /></div><br /><div class="MsoNormal"><br />Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar <br />Tandjung mengaku dirinya tengah khawatir bahwa sosok Aburizal Bakrie <br />sebagai calon presiden yang diusung Golkar justru akan membuat <br />elektabilitas partai anjlok. Padahal, lanjut Akbar, partai memasang <br />target perolehan suara hingga 30 persen pada pemilihan legislatif pada <br />2014 mendatang.</div><br /><div class="MsoNormal"><br />Gelagat yang ditunjukkan oleh Akbar Tanjung jelas. <br /> Golkar menghendaki calon yang mempunyai elektabilitas tinggi, sebagai <br />partai politik yang cerdas dan matang, tentu saja mudah menebak kemana <br />arah pernyataan Akbar Tanjung. Bisa disebut ada sinyal untuk mendukung <br />Jokowi. Golkar dan PDIP akan mengejutkan karena Jokowi, kedua partai <br />tersebut akan berkoalsisi mendukung pencapresan Jokowi</div><br /><div class="MsoNormal"><br /></div><br /><div class="MsoNormal"><br /><b>3. PARTAI BULAN BINTANG</b></div><br /><div class="MsoNormal"><br /></div><br /><div class="MsoNormal"><br />Partai Bulan Bintang adalah Partai Islam yang <br />pertama yang akan menyatakan mendukung Jokowi sebagai Presiden 2014. <br />Komunikasi politik yang dibangun oleh Yusril dengan PDIP sebelumnya akan<br /> terus berlanjut pada kebersamaan untuk mendukung Jokowi sebagai <br />Presiden 2014.</div><br /><div class="MsoNormal"><br /></div><br /><div class="MsoNormal"><br />Tentu saja, saya sebagai pendukung Jokowi akan <br />selalu berdoa siang malam agar Jokowi diberikan keimanan yang kuat, <br />kesehatan yang prima, kekonsistensian yang tinggi, selalu rendah hati, <br />dan selalu berpikir dan bertindak untuk rakyat Indonesia secara baik dan<br /> benar yang pada akhirnya rakyat Indonesia adalah rakyat yang sejahtera,<br /> tidak dibodohi, dan rakyat yang mencintai pemimpinnya. Semoga impian <br />dan doa saya terkabul. Aamiin.</div><br /><div class="zemanta-pixie" style="height: 15px; margin-top: 10px;"><br /><a class="zemanta-pixie-a" href="http://www.zemanta.com/?px" title="Enhanced by Zemanta"><img alt="Enhanced by Zemanta" class="zemanta-pixie-img" src="http://img.zemanta.com/zemified_h.png?x-id=d851abbf-4bf2-430b-bf34-7fd8964928b9" style="border: none; float: right;" /></a></div><br /></div><br />

Pasang Gaya, Jokowi Siap Jadi Presiden

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo | Kompas.com/Kurnia Sari Aziza JAKARTA, KOMPAS.com — Ada yang tak biasa dari gerak tubuh Gubernur ...

Read more »