bloggerrized

Merunut Kembali Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <h1> </h1> <div style="text-align: justify;"> </div> Kurun sebelum ‘kemerdekaan’ <a class="zem_slink" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Indonesia" rel="wikipedia" target="_blank" title="Indonesia">Indonesia</a> (sebelum 17 Agustus 1945) belum ada Negara  Kesatuan Republik Indonesia -- kawasan itu lazim disebut <a class="zem_slink" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Wilayah" rel="wikipedia" target="_blank" title="Wilayah">wilayah</a> <a class="zem_slink" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Nusantara" rel="wikipedia" target="_blank" title="Nusantara">Nusantara</a>. Batas-batas  wilayah Nusantara  itu tidak sama dengan batas-batas  wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. <div style="text-align: justify;"> Bicara perihal wilayah Nusantara, ingatan kita harus kembali ke jaman kerajaan,  kasultanan, kasunanan, yang tersebar di seluruh  wilayah Nusantara. <a class="zem_slink" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Persian_language" rel="wikipedia" target="_blank" title="Persian language">Dari</a> kondisi itulah  sebenarnya terdapat berbagai  etnis atau suku bangsa yang mempunyai keanekaragaman. Tentu saja, keanekaragaman budaya. Bicara budaya, tak dapat lepas dari mengenal unsur-unsur kebudayaan, yakni: sistem mata pencaharian, ilmu pengetahuan dan sistem teknologi, sistem komunikasi, organisasi sosial, kesenian, sistem kepercayaan (agama atau sejenisnya), pendididikan, kesehatan, tata boga dan tata busana. <a name="more"></a></div> <div style="text-align: justify;"> Masing-masing  etnis mempunyai sumber kesusilaan. Terdiri dari sumber kesusilaan perseorangan dan  sumber kesusilaan umum.  <a class="zem_slink" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Sumber" rel="wikipedia" target="_blank" title="Sumber">Sumber</a> kesusilaan perseorangan berupa cara-cara (bentuk) perbuatan.  <a class="zem_slink" href="http://maps.google.com/maps?ll=46.7792,23.9642&spn=1.0,1.0&q=46.7792,23.9642%20(Suatu)&t=h" rel="geolocation" target="_blank" title="Suatu">Suatu</a> bentuk perbuatan yang  dilakukan tiap individu, dapat menjadi kebiasaan yang  merupakan dasar dari kesusilaan umum.  Kebiasaan berkembang lebih lanjut menjadi tata kelakuan, lalu menjadi  adat istiadat dan bahkan menjadi hukum adat. Kesusilaan perseorangan yang  menjadi kesusilaan umum, kemudian ‘dilembagakan’:  untuk  diketahui, dimengerti,  ditaati, dihargai  yang kemudian terinternalisasi semakin kuat menjadi lembaga sosial. Dengan penjiwaan dan internalisasi yang makin kuat, menjadi  membudaya.</div> <div style="text-align: justify;"> Sumber kesusilaan  yang terinternalisasi sehingga membudaya tersebut, berasal dari  peraturan yang  dikeluarkan raja-raja, sultan-sultan di seluruh Nusantara. Ada juga yang berasal  dari kitab-kitab  kuno. Ada pula yang berasal dari kehidupan masyarakat (rakyat) juga.  Sumber dari rakyat ada yang tertulis dan ada yang tidak tertulis. </div> <div style="text-align: justify;"> Sumber kesusilaan selalu  mengandung nilai atau gagasan yang paling ideal, yaitu segala yang didambakan sebagai yang paling ideal yang  melekat pada objek, gagasan, dan pengalaman manusia  dalam  bercipta, berasa dan berkarya.  <a class="zem_slink" href="http://maps.google.com/maps?ll=2.80222222222,101.799444444&spn=0.01,0.01&q=2.80222222222,101.799444444%20(Nilai%20Komuter%20station)&t=h" rel="geolocation" target="_blank" title="Nilai Komuter station">Nilai</a>  yang  ada pada setiap suku bangsa, menyangkut masalah dasar. Yaitu tentang hakikat hidup, hakikat karya, persepsi waktu, pandangan terhadap alam, dan hubungan dengan sesama.</div> <div style="text-align: justify;"> Dari situlah kemudian muncul sebuah corak yang dalam istilah “religiomagis” erat dengan pandangan hidup yang  mengandung perpaduan alam bepikir “bangsa Indonesia”. Bahkan religiomagis  ini diartikan manusia sebagai participerend cosmisch (manusia bagian dari alam semesta) wajib mengusahakan  keseimbangan atau keselarasan  atau keserasian antara makro kosmis dan mikro kosmis. Masyarakat di setiap suku bangsa sudah mempunyai kepercayaan terhadap Sang Hyang  Adhi Inderawi – yakni sesuatu yang  tidak bisa dilihat oleh mata manusia atau didengar oleh telinga manusia (kecuali orang terpilih), yg menggerakkan segala kekuatan di luar kemampuan  manusia, misal: kematian, kelahiran, bencana alam.  Setiap etnis mempunyai sebutan terhadap  Sang Hyang Adhi Inderawi dengan istilah berbeda-beda sesuai bahasa setempat. Penyebutannya berbeda tetapi mempunyai kesamaan  percaya pada Sang Hyang  Inderawi tersebut setelah ‘kemerdekaan’ dan berdiri Republik Indonesia dirumuskan dalam sila:  Ketuhanan Yang Maha Esa.</div> <div style="text-align: justify;"> Selain corak religiomagis, suku banga di wilayah Nusantara, juga mengenal corak commune trek, atau communal, yakni kebersamaan. Ini bukti manusia merupakan makhluk dalam ikatan  kemasyarakatan yang  kuat dalam segala aktivitas (kegiatan)  manusia. Kepentingan  individu selalu diimbangi dengan  kepentingan umum. Hak-hak individu diimbangi hak-hak umum.  Corak religiomagis ini melahirkan sila:  Persatuan Indonesia.</div> <div style="text-align: justify;"> Selain religiomagis dan commune trek, juga terdapat  corak tunai (kontan) artinya penataan pikiran serba konkret dengan perbuatan nyata, atau perbuatan simbolis atau dengan suatu pengucapan, maka suatu tindakan yang  dimaksud selesai seketika itu juga. Artinya,  masyarakat telah terbaisa dengan adanya  komitmen dan  dapat dipercaya. Contoh: jaman ‘dulu kala’ jual-beli padi di sawah seluas dua hektar, tidak memerlukan dokumen bahkan tidak perlu saksi seperti sekarang.  Antara penjual dan pembeli cukup berkomitmen dan saling percaya. Inilah yang harus dipahami bahwa  aspek kejujuran dari kebiasaan kesusilaan perorangan yang kemudian menjadi kesusilaan umum sehingga setiap ucapan  orang dapat dipercaya karena setiap orang mempunyai komitmen tinggi pada apa yang diucapkan. Corak tersebut, melahirkan sila: Kemanusiaan yang adil dan beradab.</div> <div style="text-align: justify;"> Dengan demikian  dasar dari nilai-nilai  <a class="zem_slink" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Pancasila_%28politics%29" rel="wikipedia" target="_blank" title="Pancasila (politics)">Pancasila</a> tersebut,  merupakan kecerdasan atau kebijaksanaan setempat yang dapat diketahui atau ditemukan di balik aktivitas manusia. Misal, sikap membungkukkan badan jika hendak menghormati orang lain, posisi tangan saat mempersilahkan orang lain, cara duduk, dan lain-lain – semua mencerminkan  kebijakan atas  kecerdikan lokal. Setiap suku memiliki aktivitas atau simbol-simbol atau lambang-lambang yang memiliki makna. Hal itu dapat digali dari dongeng, cerita rakyat, pepatah, nyanyian daerah, semboyan, mitos-mitos yang ada.</div> <div style="text-align: justify;"> Satu contoh model pengairan, Subak di <a class="zem_slink" href="http://maps.google.com/maps?ll=-8.65,115.216666667&spn=1.0,1.0&q=-8.65,115.216666667%20(Bali)&t=h" rel="geolocation" target="_blank" title="Bali">Bali</a> yang telah dilaksanakan turun temurun dari generasi ke generasi, merupalan dasar dari Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan dan Kedadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Subak adalah kecerdasan dan kearifan lokal yang kini mendapat pengakuan dari The <a class="zem_slink" href="http://en.wikipedia.org/wiki/World_Heritage_Site" rel="wikipedia" target="_blank" title="World Heritage Site">World Heritage</a>. Kearifan lokal  yang  mengandung nilai-nilai dasar Pancasila terdapat di seluruh wilayah Nusantara. Tidak ada yang diambil dari bangsa atau wilayah lain. Meskipun berbeda-beda, namun nilainya tetap sama.</div> <div style="text-align: justify;"> Dari situlah nilai-nilai  Pancaila  menjadi dasar, setelah  berdiri negara Republik Indonesia, atau setelah Indonesia ‘merdeka’.  Oleh perumus, nilai-nilai dalam berkehidupan suku bangsa yang ada dalam masyarakat, diperas menjadi lima sila di dalam rumusan Pancasila. Sejak  itulah Pancasila dijadikan dasar Negara Republik Indonesia.  Dasar adalah merupakan fondasi atau landasan sebuah negara. Bahkan  merupakan dasar filosofis yang tertinggi.</div> <div style="text-align: justify;">  Jika kemudian  muncul pemikiran baru Pancasila sebagai pilar – hendaknya benar-benar dikaji ulang dalam memahami dan memaknai dasar-dasar lahirnya sila-sila dalam Pancasila (setelah Indonesia ‘merdeka’).  Sebab, pilar adalah tiang,  bukan dasar/fondasi. Tiang alias pilar itu  tidak sekuat fondasi. Yang perlu  dipertanyakan  adalah:  pemikiran yang  melatarbelakangi upaya berubahnya Pancasila dari dasar menjadi  pilar. Selanjutnya, apa alasan   mengapa Pancasila  bukan sebagai dasar,  tetapi bergeser sebagai pilar? </div> <div style="text-align: justify;"> Jika Pancasila menjadi pilar, pilar tersebut berdiri pada fondasi/dasar apa?  Dengan kata lain, jika Pancasila menjadi pilar, lalu layak dipertanyakan: apa yang (hendak) diletakkan sebagai dasar?</div> <div style="text-align: justify;"> Bangsa Indonesia adalah pewaris negara, tentu saja  beserta dasar negara yang telah digali secara cerdas oleh para the founding fathers.  Sebagai pewaris harus sensitif dan cerdas  terhadap setiap segala bentuk upaya pengubahan.  Jangan menutup mata, telinga dan hati nurani terhadap bukti-bukti sejarah, hukum maupun budaya yang telah secara implisit maupun eksplisit meletakkan Pancasila sebagai dasar negera Republik Indonesia. Salah satu contoh, dokumen dari Dialog Budaya dalam rangka Penyusunan Cetak Biru Pembangunan Nasional Kebudayaan atas prakarsa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dialog budaya tersebut dilaksanakan di Medan, 31 Januari 2012. Berikut salah satu lembar Kerangka Berpikir yang menunjukkan dokumen bahwa Pancasila adalah dasar negara, bukan pilar (ke)bangsa(an). </div> <div style="text-align: justify;"> Oleh: Prof Dr Dra MG Endang Sumiarni SH, Mhum*</div> <div style="text-align: justify;"> </div> <div style="text-align: center;">         <img alt="" src="http://www.bin.go.id/asset/upload/images/pic_1.jpg" style="border-style: solid; border-width: 3px; height: 200px; margin: 5px; width: 350px;" /></div> *Prof Dr Dra MG Endang Sumiarni SH, MHum; adalah guru besar Ilmu Hukum, Fakultas Hukum  Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Tim Ahli Penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Kebudayaan, Direktorat  Jenderal Kebudayaan, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, tahun 2013. <div class="zemanta-pixie"> <img alt="" class="zemanta-pixie-img" src="http://img.zemanta.com/pixy.gif?x-id=7084ae95-1943-43af-80ef-f3abc40dc59f" /></div> </div>

Merunut Kembali Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia

Kurun sebelum ‘kemerdekaan’ Indonesia (sebelum 17 Agustus 1945) belum ada Negara Kesatuan Republik Indonesia -- kawasan itu lazim disebut...

Rekomendasi Rakernas III

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <div class="subtitle"> Rakernas III</div> Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDI Perjuangan ke-III ditutup Ketua Umum <a class="zem_slink" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Megawati_Sukarnoputri" rel="wikipedia" target="_blank" title="Megawati Sukarnoputri">Megawati</a> Soekarnoputri, Minggu (8/9) sore. Rakernas merekomendasikan 17 poin berkaitan dengan agenda perjuangan <a class="zem_slink" href="http://bloggar.se/om/politik" rel="homepage" target="_blank" title="politik">politik</a> untuk mewujudkan <a class="zem_slink" href="http://www.trisakti.ac.id/" rel="homepage" target="_blank" title="Trisakti University">Trisakti</a>. Berikut ini hasil rekomendasi Rakernas III: Rapat Kerja Nasional III PDI Perjuangan merupakan Rapat <a class="zem_slink" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Dewan" rel="wikipedia" target="_blank" title="Dewan">Dewan</a> Pimpinan Partai (<a class="zem_slink" href="http://www.dpp.org.tw/" rel="homepage" target="_blank" title="Democratic Progressive Party">DPP</a>) PDI Perjuangan yang diperluas untuk membahas rencana kerja, melakukan evaluasi program Partai dan menyikapi berbagai persoalan bangsa dan negara. <a name="more"></a> Rakernas III partai merupakan momentum politik yang sangat penting guna mempersiapkan kepemimpinan PDI Perjuangan <a class="zem_slink" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Pada_%28foot%29" rel="wikipedia" target="_blank" title="Pada (foot)">pada</a> tahun 2014. Kemenangan pada pemilu legislatif dan pemilu presiden tahun 2014, merupakan kesempatan emas bagi PDI Perjuangan untuk meletakkan dasar-dasar penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan pada periode 2014-2019. Periode ini merupakan periode transisional untuk kebangkitan <a class="zem_slink" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Indonesia" rel="wikipedia" target="_blank" title="Indonesia">Indonesia</a> pada tahun 2045 atau 100 tahun Indonesia Merdeka. Realitas kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini, menunjukkan bahwa penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan Negara semakin jauh dari cita-cita Proklamasi. Politik ekonomi Indonesia selalu menempatkan Indonesia berada pada situasi krisis multi dimensi yang berkepanjangan. Pertama, melunturnya kedaulatan politik. Hal ini ditandai dengan merosotnya kepemimpinan Indonesia dalam konstalasi politik internasional; ketidakmampuan Negara melindungi segenap bangsa dan tumpah darah; serta manajemen pemerintahan Negara yang didikte oleh mekanisme pasar. Kedua, fondasi perekonomian nasional yang sangat lemah; di bidang pangan, Indonesia semakin tergantung pada impor. Pemerintah gagal mengendalikan harga daging, kedelai, cabai, bawang dan produk pertanian lainnya; di bidang keuangan nilai Rupiah merosot dan defisit anggaran membengkak selama empat triwulan terakhir merupakan ancaman serius perekonomian nasional Indonesia. Hal ini menunjukkan ketiadaan kedaualatan politik dan ekonomi oleh Negara. Ketiga, konflik sosial akibat SARA, perebutan sumber daya alam, tanah dan lingkungan berlangsung meluas dengan eskalasi yang meningkat. Hal ini disebabkan rendahnya keberpihakan pemerintah dalam menjamin hak-hak rakyat terhadap sumber daya alam, tanah, dan lingkungan serta tiadanya perlindungan terhadap kelompok minoritas, termasuk kepada anak-anak dan perempuan. Keempat, konflik kelembagaan antar penyelenggara pemerintahan Negara; konflik yang terjadi tidak lagi pada ranah tugas, pokok dan fungsi antar lembaga tetapi sudah masuk pada aspek penyalahgunaan kekuasaan dan politisasi kekuasaan. Kelima, korupsi yang semakin akut dan memiliki keterkaitan dengan lingkaran pertama kekuasaan, politik tebang pilih yang secara sistematis telah dijalankan sejak tahun 2004, kini menciptakan politik sandera, dan terjadinya kriminalisasi atas nama hukum yang menyebabkan apatisme masyarakat terhadap politik. Berdasarkan kondisi di atas, maka Rakernas III PDI Perjuangan menyampaikan hal-hal sbb: 1. Dalam rangka memantapkan ideologi bangsa, Pemerintah Republik Indonesia hasil Pemilu 2014 meminta untuk menetapkan tanggal 1 Juni 1945 sebagai hari lahir <a class="zem_slink" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Pancasila_%28politics%29" rel="wikipedia" target="_blank" title="Pancasila (politics)">Pancasila</a> dan menjadikannya sebagai hari libur nasional. 2. Dalam rangka memantapkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia, Pemerintah Republik Indonesia hasil Pemilu 2014 diminta membentuk suatu Badan Khusus untuk melaksanakan program sosialisasi dan pembudayaan Empat Pilar Berbangsa sebagai konsensus dasar Bangsa Indonesia, yaitu Pancasila sebagai dasar dan ideologi Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebagai Konstitusi Negara, Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai bentuk Negara yang bersifat final, dan  Bhineka Tunggal Ika sebagai sistem sosial budaya Bangsa Indonesia. Pelaksanaan program sosialisasi dan pembudayaan Empat Pilar Berbangsa tersebut dapat dikoordinasikan dengan lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. 3. Agar arah dan haluan pembangunan nasional tetap sesuai dengan amanah ideologi Pancasila dan cita-cita Negara Proklamasi 17 Agustus 1945, PDI Perjuangan mengajak semua elemen bangsa untuk mengusulkan pengembalian kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Garis-garis Besar Pembangunan Nasional Semesta Berencana. 4. Berkaitan dengan target pemenangan Pemilu Legislatif, PDI Perjuangan menargetkan perolehan suara sebesar 27,02 % atau 152 kursi DPR RI. Penetapan target ini dilakukan berdasarkan kalkulasi yang matang dengan mempertemukan berbagai variabel penting seperti hasil perolehan suara partai berdasarkan hasil Pemilu tahun 1999, 2004, dan 2009; Hasil konsolidasi organisasi partai, pemetaan basis politik PDI Perjuangan dan dinamika politik nasional berkaitan dengan daya saing partai politik peserta Pemilu; 5. Untuk menjamin keberlanjutan pembangunan nasional demi mewujudkan cita-cita Proklamasi 1945, PDI Perjuangan merekomendasikan prinsip dasar haluan penyelenggaraan pemerintahan Negara tahun 2014-2019 melalui penyusunan Pembangunan Semesta dan Berencana yang disusun sebagai penjabaran Pancasila 1 Juni 1945, melalui jalan Trisakti. Berkaitan dengan hal tersebut maka kepemimpinan nasional pada periode tersebut harus memiliki kesamaan ideologi, memiliki agenda transformasi perekonomian nasional yang disusun berdasarkan Pasal 33 UUD 1945, dan mampu mempercepat terwujudnya kesejahteraan rakyat yang berkeadilan sosial. Guna menopang periode transisional tersebut, maka nation and character building harus digelorakan kembali guna membangkitkan kebanggaan dan martabat sebagai bangsa. 6. Mendesak Pemerintah Indonesia bersama komunitas dunia melalui <a class="zem_slink" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Perserikatan" rel="wikipedia" target="_blank" title="Perserikatan">Perserikatan</a> Bangsa-Bangsa (PBB) untuk meningkatkan peran aktifnya dalam menyelesaikan krisis politik di Suriah, Mesir, dan Kawasan <a class="zem_slink" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Timur" rel="wikipedia" target="_blank" title="Timur">Timur</a> Tengah lainnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Rakernas menolak intervensi serangan militer, dan berbagai bentuk aksi yang melanggar kedaulatan wilayah politik suatu negara merdeka manapun, serta mendesak pemerintah untuk  meningkatkan peran aktifnya di dalam mencari solusi damai guna mewujudkan perdamaian abadi dan keadilan sosial sebagaimana menjadi spirit politik luar negeri bebas aktif. 7. Menegaskan komitmen PDI Perjuangan untuk tidak membiarkan korban berjatuhan dari rakyat sebagai akibat konflik sosial, ataupun perlakuan tidak adil yang dialami oleh setiap warga bangsa, termasuk yang bekerja di luar negeri. Berkaitan dengan hal tersebut sesuai perintah konstitusi untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, maka pemerintah  tidak boleh kalah oleh kepentingan manapun, khususnya di dalam membela rakyat yang menjadi korban ketidakadilan. 8. Mendesak pemerintah untuk secepatnya melakukan stabilisasi atas krisis pangan yang ditandai dengan tingginya harga kebutuhan pokok rakyat. Berkaitan dengan hal tersebut maka diperlukan perombakan total terhadap politik pangan pemerintah untuk menghentikan impor dan bertumpu pada swasembada nasional. Pemerintah wajib mendorong peningkatan kemampuan produksi petani melalui dukungan penelitian dan pemanfaatan penelitian yang dilakukan anak bangsa, khususnya terhadap benih unggul, peningkatan infrastruktur pertanian, penyediaan pasar lelang, serta akses permodalan dan jaminan bagi petani untuk mendapatkan keuntungan. Kebijakan liberalisasi di sektor pertanian harus diakhiri. 9. Berkaitan dengan krisis ekonomi sebagai akibat membengkaknya defisit transaksi berjalan, melemahnya nilai mata uang rupiah, utang luar negeri yang sangat besar (swasta dan pemerintah), dan ketergantungan terhadap produk impor, maka Rakernas mendesak pemerintah untuk mengatasi krisis, memperkuat tingkat kepercayaan publik, dan menghasilkan kebijakan kongkrit seperti perubahan APBN ekonomi yang memberikan kepastian bergeraknya perekonomian rakyat dan usaha nasional; 10. PDI Perjuangan menentang kebijakan politik yang memiskinkan kaum buruh dan pekerja Indonesia. Mendesak dihapuskannya praktek tenaga kerja outsourcing (alih daya) dan kontrak yang bertentangan dengan UU Ketenagakerjaan; dan menolak politik upah murah. Untuk itu, Rakernas III kembali merekomendasikan kepada DPP PDI Perjuangan agar menugaskan Fraksi PDI Perjuangan DPR RI memperjuangkan UU Sistem Pengupahan yang antara lain mempertimbangkan upah survei berdasarkan komponen hidup layak, dan meperkecil struktur kesenjangan penggajian antara upah tertinggi dan terendah serta kondisi setempat. Selain itu, menugaskan pemerintah daerah dari PDI Perjuangan agar terlibat aktif dalam penentuan upah sesuai dengan garis kebijakan partai dan menginisiasi lahirnya kebijakan yang melindungi industri dalam negeri di wilayahnya masing-masing seperti penghapusan pungli, kemudahan dan penyerderhankan perijinan dan penyiapan infrastruktur industri. 11. Menyerukan kepada pemerintah untuk berani bersikap tegas di dalam menegakkan hukum terhadap pihak-pihak yang mengancam kebebasan memeluk agama/kepercayaan dan beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya sebagaimana diamanatkan oleh Konstitusi. Untuk itu PDI Perjuangan menginstruksikan seluruh pimpinan dan kader PDI Perjuangan di daerah untuk bekerjasama dengan aparat hukum dan masyarakat dalam melindungi warga masyarakat dari tindak kekerasan yang dilakukan oleh  ormas-ormas yang mengatasnamakan agama, suku, ras atau primordialisme yang mengancam  kebhinekaan  dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada saat bersamaan, dialog antar tokoh agama, tokoh masyarakat, pimpinan parpol, ormas dan pimpinan TNI dan Polri untuk kembali ke prinsip-prinsip Pancasila harus terus ditingkatkan. 12. Meminta pemerintah untuk menjadikan kawasan perbatasan sebagai halaman terdepan NKRI. Dengan demikian dikawasan tersebut pemerintah harus hadir untuk menjamin terlaksananya fungsi dasar negara dibidang pendidikan, kesehatan, keamanan dan percepatan peningkatan kesejahteraan diwilayah tersebut. 13. Berkaitan dengan politik legislasi yang akan diperjuangan Fraksi PDI Perjuangan DPR RI, Rakernas merekomendasikan hal-hal sbb: a. Agar politik anggaran DPR RI lebih difokuskan untuk mengatasi krisis, khususnya melalui kebijakan fiskal untuk mendorong terwujudnya tujuan bernegara; menyediakan fungsi dasar negara di bidang pendidikan, dan kesehatan yang tidak dikomersialisasikan; peningkatan kemampuan rakyat untuk berproduksi, terutama di sektor pertanian dan kelautan; dan penciptaan lapangan kerja yang layak bagi rakyat. b. Mendorong perubahan UU No 24 tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar, dan UU No 24 tahun  2000 tentang Perjanjian Internasional. Hal ini penting untuk meningkatkan kedaulatan bangsa di bidang ekonomi. c. Mempercepat penyelesaian pembahasan Rancangan Undang-undang tentang Keperawatan. Undang-undang ini penting sebagai dasar legalitas untuk meningkatkan kualitas dan ketersediaan perawat hingga desa-desa, selain pemberian perlindungan hukum dan kesejahteraan terhadap profesi keperawatan. d. Mempercepat penyelesaian pembahasan perubahan Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, serta Undang-Undang tentang Kebijakan Energi Nasional. Undang-Undang ini sangat penting sebagai dasar legalitas untuk meneguhkan pemanfaatan sumber daya alam untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. e. Memastikan dilaksanakannya undang-undang tentang sistem jaminan sosial nasional  dan Undang-undang Badan Penyelenggara jaminan Sosial, termasuk memastikan kewajiban pemerintah untuk menjalankan Jaminan Kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia pada tanggal 1 Januari 2014. f. Rakernas III menegaskan kembali terhadap upaya memberikan  perlindungan terhadap Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, sebagaimana telah direkomendasikan pada Rakernas II. g. Mendesak pemerintah untuk lebih serius membela pekerja Indonesia diluar negeri, khususnya yang terancam hukuman mati dan menyiapkan langkah yang diperlukan terhadap rencana deportasi ratusan ribu TKI dari Malaysia dan Arab Saudi. h. Merekomendasikan  kepada DPP partai untuk menugaskan kembali Fraksi PDI Perjuangan DPR RI agar mempercepat penyelesaian Revisi UU tentang Pekerja Indonesia Diluar Negeri. Revisi UU terserbut diperlukan untuk memastikan tanggung jawab pemerintah didalam melindungi Pekerja Indonesia, memastikan terpenuhinya hak-hak Pekerja Indonesia di Luar Negeri, meningkatkan kualitas Pekerja Indonesia di Luar Negeri atau mendidik dan melatih tenaga kerja Indonesia sebelum ditempatkan di Luar Negeri yang arahnya perlindungan dalam proses migrasi menyeluruh, dan menyiapkan tenaga kerja yang berkualitas terdidik dan terlatih. i. Menugaskan kepada Fraksi PDI Perjuangan DPR RI untuk mengambil inisiatif maksimal dalam merancang sejumlah Undang-Undang inisiatif untuk melindungi dan menjamin hak asasi manusia terutama yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak (misalnya hak-hak sosial ekonomi, hak atas tanah, hak sumber daya alam, pangan, dan lain-lain). Perlindungan dan penjaminan ini dilaksanakan berdsarkan Konstitusi UUD 1945. j. Menugaskan Fraksi PDI Perjuangan DPR RI untuk terus menerus dan sungguh-sungguh mengawal proses penegakan hukum yang belum tuntas karena belum memberikan keadilan kepada korban pada kasus penyerbuan kantor DPP PDI di Jakarta pada tanggal 27 Juli 1996. Proses pengawalan terhadap penegakan hukum ini merupakan upaya partai melindungi hak-hak para korban dan sekaligus mengungkap pelanggaran ini secara terbuka. 14. Sebagai jawaban terhadap harapan publik atas pentingnya regenerasi kepemimpinan, Rakernas III memberikan dukungan sepenuhnya kepada Ketua Umum DPP PDI Perjuangan dalam melaksanakan fungsi kaderisasi di internal partai. Kaderisasi kepemimpinan tersebut ditempatkan dalam empat dimensi utama: (1) alih generasi ke Generasi Politik Abad XXI; (2) penuntasan agenda Reformasi; (3) perombakan paradigma pembangunan Indonesia menjadi Paradigma Perjuangan Rakyat berdasarkan Trisakti; dan (4) penuntasan krisis sosial, politik, ekonomi, dan budaya Indonesia untuk meletakkan dasar-dasar bagi kebangkitan Indonesia tahun 2045. 15. Menegaskan bahwa kepemimpinan nasional yang dipersiapkan oleh PDI Perjuangan  merupakan kepemimpinan transformatif yang mampu menghadapi tantangan politik, ekonomi, dan sosial yang tidak ringan, bahkan merupakan kepemimpinan untuk menghadapi situasi krisis akibat melemahnya kedaulatan nasional, ketergantungan terhadap impor, dan meningkatnya konflik sosial. 16. Atas dasar butir 16 di atas, maka kualifikasi kepemimpinan nasional ke depan selain memenuhi apsek ideologis, pasangan calon presiden  dan wakil presiden yang diusung PDI Perjuangan harus mencerminkan kemampuan pengelolaan pemerintahan negara untuk secara konsisten memegang prinsip haluan pemerintahan negara sebagaimana digambarkan dalam Pancasila dan UUD 1945, didukung oleh kemampuan manajemen pemerintahan yang handal, serta mempunyai agenda transformasi kepemimpinan nasional, guna mewujudkan kedaulatan politik dan ekonomi bangsa. 17. Merekomendasikan kepada Ketua Umum DPP PDI Perjuangan agar pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden disampaikan pada momentum yang tepat sesuai dengan dinamika politik nasional, kesiapan jajaran internal partai, dan kepentingan ideologis partai. Demikian Rekomendasi Rapat Kerja Nasionla III PDI Perjuangan. Jakarta, 8 September 2013 <div class="zemanta-pixie" style="height: 15px; margin-top: 10px;"> <a class="zemanta-pixie-a" href="http://www.zemanta.com/?px" title="Enhanced by Zemanta"><img alt="Enhanced by Zemanta" class="zemanta-pixie-img" src="http://img.zemanta.com/zemified_e.png?x-id=f79f8da9-5c82-4733-8e81-1e3293e8ae30" style="border: none; float: right;" /></a></div> </div>

Rekomendasi Rakernas III

Rakernas III Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDI Perjuangan ke-III ditutup Ketua Umum Megawati Soekarnoputri, Minggu (8/9) sore. Rakernas m...

"Jaga Keberagaman atau NKRI Tinggal Sejarah"

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <table cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container zemanta-img" style="float: right; height: 187px; margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: left; width: 629px;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="http://commons.wikipedia.org/wiki/File:IndonesianElections.gif" imageanchor="1" style="margin-bottom: 1em; margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: clear:right;"><img alt="English: Map showing the parties/organizations..." border="0" class="zemanta-img-inserted" height="251" src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/93/IndonesianElections.gif/300px-IndonesianElections.gif" style="border: medium none; font-size: 0.8em;" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption zemanta-img-attribution" style="text-align: center; width: 300px;">English: Map showing the parties/organizations with the largest vote share per province in Indonesia's elections from 1971 to 2004 (Photo credit: <a href="http://commons.wikipedia.org/wiki/File:IndonesianElections.gif" target="_blank">Wikipedia</a>)</td></tr> </tbody></table> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <div class="images-area-img-alt2" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> </div> <div class="images-area-alt2"> </div> JAKARTA, KOMPAS.com — Keragaman tidak seharusnya hilang dari <a class="zem_slink" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Indonesia" rel="wikipedia" target="_blank" title="Indonesia">Indonesia</a>. Bila keragaman yang menjadi peninggalan para pendiri bangsa dan pejuang tak dipertahankan, Indonesia akan terpecah. "Kalau tidak mampu mengawal keberagaman, saya khawatir NKRI tinggal sejarah," <a class="zem_slink" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Kata" rel="wikipedia" target="_blank" title="Kata">kata</a> Ketua <a class="zem_slink" href="http://www.mpr.go.id/" rel="homepage" target="_blank" title="People's Consultative Assembly">Majelis Permusyawaratan Rakyat</a> Sidarto Danusubroto dalam acara Silaturahim Idul Fitri 1434 H yang digelar Partai <a class="zem_slink" href="http://www.golkar.or.id/" rel="homepage" target="_blank" title="Golkar">Golkar</a> di Hotel Shangri-La, <a class="zem_slink" href="http://maps.google.com/maps?ll=-6.2,106.8&spn=0.1,0.1&q=-6.2,106.8%20(Jakarta)&t=h" rel="geolocation" target="_blank" title="Jakarta">Jakarta</a>, Senin (26/8/2013) malam. Halalbihalal itu dihadiri Wakil Presiden <a class="zem_slink" href="http://boedionomendengar.com/" rel="homepage" target="_blank" title="Boediono">Boediono</a>, Ketua Umum DPP Golkar <a class="zem_slink" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Aburizal_Bakrie" rel="wikipedia" target="_blank" title="Aburizal Bakrie">Aburizal Bakrie</a> alias Ical, Ketua Harian DPP Partai Demokrat Syarief Hasan, Ketum Partai Gerindra Suardi, Ketum Partai Bulan Bintang MS Kaban, Ketua Umum Hanura <a class="zem_slink" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Wiranto" rel="wikipedia" target="_blank" title="Wiranto">Wiranto</a>, Presiden Partai <a class="zem_slink" href="http://www.keadilanrakyat.org/" rel="homepage" target="_blank" title="People's Justice Party (Malaysia)">Keadilan</a> Sejahtera Anis Matta, petinggi parpol lain, dan para kader Golkar. Sidarto mengatakan, selama 68 tahun merdeka, Indonesia mengalami pasang surut. Namun, ternyata Indonesia tetap bisa bertahan lantaran ada empat pilar yang dipegang, yakni <a class="zem_slink" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Pancasila_%28politics%29" rel="wikipedia" target="_blank" title="Pancasila (politics)">Pancasila</a>, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Hal senada dikatakan MS Kaban. Apa pun perbedaannya, kata dia, Indonesia harus tetap satu. Ia juga mengingatkan agar semua pihak berpikir berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa seperti tercantum dalam Mukadimah UUD 1945. Tuhan harus menjadi sumber kebenaran. "Mari bangun bangsa dengan nilai-nilai kebenaran," tegas Kaban. Apabila tanamkan nilai-nilai kebenaran, ujar dia, akan tumbuh tindakan-tindakan yang benar. Tindakan benar akan melahirkan kebiasaan yang benar, lanjut dia, dan kebiasaan yang benar akan melahirkan karakter yang benar. "Pertanyaannya, apakah kita telah membangun bangsa yang memiliki karakter yang benar di dalam seluruh aspek kehidupan? Siapa yang memiliki karakter, dia bisa menentukan nasib bangsanya," kata Kaban. <div class="sumber-artikel" style="margin-top: 10px;"> </div> <div class="editor-artikel"> Editor : Palupi Annisa Auliani </div> <div style="margin-bottom: 20px;"> </div>   - Kompas.com <div class="zemanta-pixie" style="height: 15px; margin-top: 10px;"> <a class="zemanta-pixie-a" href="http://www.zemanta.com/?px" title="Enhanced by Zemanta"><img alt="Enhanced by Zemanta" class="zemanta-pixie-img" src="http://img.zemanta.com/zemified_h.png?x-id=94377aba-dc4e-499e-a50f-519e32028e37" style="border: none; float: right;" /></a></div> </div>

"Jaga Keberagaman atau NKRI Tinggal Sejarah"

English: Map showing the parties/organizations with the largest vote share per province in Indonesia's elections from 1971 to 2004 (Phot...

Pengertian Ekonomi Pancasila

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <div style="text-align: center;"> <a href="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/90/National_emblem_of_Indonesia_Garuda_Pancasila.svg"><img alt="Berkas:National emblem of Indonesia Garuda Pancasila.svg" height="600" src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/90/National_emblem_of_Indonesia_Garuda_Pancasila.svg/557px-National_emblem_of_Indonesia_Garuda_Pancasila.svg.png" width="557" /></a> </div> Jakarta - Tatanan ekonomi <a class="zem_slink" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Indonesia" rel="wikipedia" target="_blank" title="Indonesia">Indonesia</a> saat ini telah carut marut tidak jelas formatnya, dibilang sosialis bukan, liberal bukan, bahkan melebihi itu, neolib. <a class="zem_slink" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Neoliberalism" rel="wikipedia" target="_blank" title="Neoliberalism">Neolib</a> adalah peruntukan keuntungan bagi segelintir kelompok saja tanpa mementingkan kebutuhan masyarakat banyak. Penataan perekononomian Indonesia sebenarnya telah diamanahkan dalam UU 1945 pasal 33 yang berbunyi "Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan" bunyi pasal ini jelas karena dasar budaya Indonesia yang <a class="zem_slink" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Gotong_royong" rel="wikipedia" target="_blank" title="Gotong royong">gotong royong</a>, bantu membantu merupakan filosofinya. Para the <a class="zem_slink" href="http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_national_founders" rel="wikipedia" target="_blank" title="List of national founders">founding father</a> Negara ini merumuskan begitu dahsyatnya sehingga rasa cinta <a class="zem_slink" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Dan_%28rank%29" rel="wikipedia" target="_blank" title="Dan (rank)">dan</a> Nasionalisme sebagai bangsa Indonesia seolah tak luntur. Tetapi Nasionlisme sebagai bangsa Indonesia sejak reformasi digulirkan tanpa konsep membangun Negara apapun, kemerosotan moral semakin tajam dengan pola otonomi <a class="zem_slink" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Daerah" rel="wikipedia" target="_blank" title="Daerah">daerah</a> yang menciptakan raja-raja kecil di daerah. Kualitas diri sebagai <a class="zem_slink" href="http://www.imigrasi.go.id/" rel="homepage" target="_blank" title="Indonesian nationality law">WNI</a> terabaikan oleh lembaran-lembaran rupiah, pola-pola westernisasi melanda masyarakat Indonesia, Demokrasi yang tak dilandasi ilmu yang kuat telah menjungkirbalikan logika akal sehat sebagai warga Negara yang baik. Pemerintah saat ini hanya mementingkan pertumbuhan ekonomi Nasional dengan target 6%, sementara income perkapita masyarakat diabaikan begitu saja tanpa mengedepankan pemerataan pendapatan. Hal ini mengakibatkan kemiskinan masih merajalela, tingkat urbanisasi semakin meningkat serta kesenjangan sosial juga semakin besar, perseteruan antar etnis, terorisme, korupsi, ancaman disintegrasi NKRI dan lain-lain persolan negatip merawarnai sandiwara Negara ini. Mengembalikan dari carut marut perekoniomian bangsa ini, kita perlu mereview ke belakang, yang telah diukir oleh pendiri bangsa ini seperti semboyan Bung Karno dalam trimurti, berdikari dalam bidang Ekonomi, dan Bung Hatta dengan ekonomi kerakyatannya. Maka dari itu Indonesia perlu membangun system ekonomi yang berbudaya, beragama dan dan berbangsa yaitu Ekonomi <a class="zem_slink" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Pancasila_%28politics%29" rel="wikipedia" target="_blank" title="Pancasila (politics)">Pancasila</a>, seperti yang digagas oleh dua pakar senior, <a class="zem_slink" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Professor" rel="wikipedia" target="_blank" title="Professor">Prof</a>. Soemitro Djojohadikusumo dan Mubyarto. Persoalan yang harus diselesaikan bangsa ini adalah, membangun tatanan ekonomi yang sesuai dengan kultur yang telah menjadi konsesnsus awal, mengadopsi teori pakar ekonomi senior Prof.DR Soemitro Djojohadikusumo, ekonomi pancasila memliliki ciri: <ol> <li>Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.</li> <li>Badan-badan vital dan dianggap penting (hajat hidup orang banyak) dikuasai oleh Negara.</li> <li>Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasaioleh Negara dan digunakan untuk kepentingan dan kemakmuran rakyat.</li> <li>Sumber-sumber kekayaan dan keuangan Negara diawasi sepenuhnya oleh Lembaga-lembaga Perwakilan Rakyat dan diatur dalam kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan.</li> <li>Peran pemerintah sangat dibutuhkan (penting) tetapi tidak dominan, begitu juga terhadap pihak swasta yang tidak boleh mendominasi. Keduanya haruslah saling kooperatif dan saling mendukung.</li> <li>Warga negara memiliki kebebasan dalam memilih pekerjaan yang dikehendaki,dan hak mengenai kehidupan yang layak.</li> <li>Pemerintah mengakui adanya hak milik perorangan dan pemanfaatannya tidak bolehbertentangan dengan kepentingan masyarakat.</li> <li>Potensi, inisiatif, dan kreativitas setiap Warga Negara didukung sepenuhnya oleh Negara, namun dalam batas-batas yang tidakmerugikan kepentingan umum.</li> <li>Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara.</li> </ol> Dan pakar senior lain mengatakan bahwa terdapat 5 ciri pokok dari sistem ekonomi Pancasila yaitu: (Mubyarto, 1981). <ol> <li>Pengembangan koperasi penggunaan insentif sosial dan moral.</li> <li>Komitmen pada upaya pemerataan.</li> <li>Kebijakan ekonomi nasionalis</li> <li>Keseimbangan antara perencanaan terpusat</li> <li>Pelaksanaan secara terdesentralisasi</li> </ol> Ciri-ciri Ekonomi Pancasila 1. Yang menguasai hajat hidup orang banyak adalah negara / pemerintah. Contoh hajad hidup orang banyak yakni seperti air, bahan bakar minyak / BBM, pertambangan / hasil bumi, dan lain sebagainya. 2. Peran negara adalah penting namun tidak dominan, dan begitu juga dengan peranan pihak swasta yang posisinya penting namun tidak mendominasi. Sehingga tidak terjadi kondisi sistem ekonomi liberal maupun sistem ekonomi komando. Kedua pihak yakni pemerintah dan swasta hidup beriringan, berdampingan secara damai dan saling mendukung. 3. Masyarakat adalah bagian yang penting di mana kegiatan produksi dilakukan oleh semua untuk semua serta dipimpin dan diawasi oleh anggota masyarakat. 4. Modal atau pun buruh tidak mendominasi perekonomian karena didasari atas asas kekeluargaan antar sesama manusia. Yang menjadi soal sekarang adalah adakah pelaku-pelaku atau orang yang memiliki pemikiran besar seperti Soemitro? Mubyarto? menempatkan idealisme sebagai patron berpikir dan bertindak membangun Negara? Tetapi sistem karbitan saat ini belum bisa memberikan hasil yang kualitas menjawab tantangan, pragmatism, hedonis, serta anarkis telah menjadi hiasan sehari-hari, otak telah mati dan mata hati tetrtup oleh gemerlapan duniawi. Aakah Negara saat ini telah menjalankan kewajibannya sebagai pengayom rakyat? seperti yang disampaikan prof.soemitro, bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara? Saya kira sekarang Negara telah mengabaikan semua itu, pancasila hanya sebagai simbol belaka, yang diperlukan saat ini adalah menerjemahkan cita-cita the founding father bangsa ini agar mandiri, adil dan makmur. *Penulis adalah President, Indonesian Cooperators Club (ICC), Dir.Lembaga Kajian dan Pengembangan Masyarakat (LKPM) Mas Miko Jl Wolter Mongunsidi, <a class="zem_slink" href="http://maps.google.com/maps?ll=-6.2,106.8&spn=0.1,0.1&q=-6.2,106.8%20(Jakarta)&t=h" rel="geolocation" target="_blank" title="Jakarta">DKI Jakarta</a> iccfronation@gmail.com 082112060787 http://news.detik.com/read/2013/05/30/084620/2259867/471/menggagas-ekonomi-pancasila <div class="zemanta-pixie" style="height: 15px; margin-top: 10px;"> <a class="zemanta-pixie-a" href="http://www.zemanta.com/?px" title="Enhanced by Zemanta"><img alt="Enhanced by Zemanta" class="zemanta-pixie-img" src="http://img.zemanta.com/zemified_h.png?x-id=624479cc-9e69-4151-ba9e-94b362a0a93a" style="border: none; float: right;" /></a></div> </div>

Pengertian Ekonomi Pancasila

Jakarta - Tatanan ekonomi Indonesia saat ini telah carut marut tidak jelas formatnya, dibilang sosialis bukan, liberal bukan, bahkan mel...

SEJARAH PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA | takberhentiberharap

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <table cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container zemanta-img" style="float: right; margin-right: 1em; text-align: right;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="http://commons.wikipedia.org/wiki/File:Gedpancasila.jpg" imageanchor="1" style="margin-bottom: 1em; margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: clear:right;"><img alt="English: Gedung Pancasila" border="0" class="zemanta-img-inserted" height="217" src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/41/Gedpancasila.jpg/300px-Gedpancasila.jpg" style="border: none; font-size: 0.8em;" width="300" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption zemanta-img-attribution" style="text-align: center; width: 300px;">English: Gedung Pancasila (Photo credit: <a href="http://commons.wikipedia.org/wiki/File:Gedpancasila.jpg" target="_blank">Wikipedia</a>)</td></tr> </tbody></table> <div class="posttop"> </div> <h3> A.        Sejarah Lahirnya <a class="zem_slink" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Pancasila_%28politics%29" rel="wikipedia" target="_blank" title="Pancasila (politics)">Pancasila</a> sebagai Dasar Negara</h3> Kedudukan pokok Pancasila bagi Negara Kesatuan Republik <a class="zem_slink" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Indonesia" rel="wikipedia" target="_blank" title="Indonesia">Indonesia</a> (NKRI)adalah sebagai dasar negara. Pernyataan demikian berdasarkan ketemtuan Pembukaan UUD 1945 yang menyatakan sebagai berikut :…”maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusywaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu <a class="zem_slink" href="http://www.keadilanrakyat.org/" rel="homepage" target="_blank" title="People's Justice Party (Malaysia)">Keadilan</a> Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Kata “berdasarkan” tersebut secara jelas menyatakan bahwa Pancasila merupakan dasar dari NKRI.  Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara ini merupakan kedudukan yuridis formal oleh karena tertuang dalam ketentuan hukum negara, dalam hal ini UUD 1945 pada Pembukaan <a class="zem_slink" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Alenia_Aeronautica" rel="wikipedia" target="_blank" title="Alenia Aeronautica">Alenia</a> IV. Secara historis pula dinyatakan bahwa Pancasila yang dirumuskan oleh para pendiri bangsa (the founding fathers)  itu dimaksudkan untuk menjadi dasarnya Indonesia merdeka. Pancasila sebagai dasar negara mengandung makna bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila menjadi dasar atau pedoman bagi penyelenggaraan bernegara. Pancasila sebagai dasar negara berarti nilai-nilai Pancasila menjadi pedoman normatif  bagi penyelenggaraan bernegara. Konsekuensi dari rumusan demikian berarti seluruh pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintah negara Indonesia termasuk peraturan perundang-undangan merupakan pencerminan dari nilai-nilai Pancasila. Penyelenggaraan bernegara mengacu dan memiliki tolok ukur, yaitu tidak boleh menyimpang dari nilai-nilai Ketuhanan, nilai Kemanusiaan, nilai Persatuan, nilai Kerakyatan, dan nilai Keadilan. <h3> B.        Pengertian Pancasila Sebagai Ideologi Nasional </h3> Ideologi berasal dari kata ideo artinya cita-cita,gagasan,konsep pengertian dasar, cita-cita. dan logy berarti: pengetahuan, ilmu dan paham. Dalam pengertian sehari-hari, idea disamakan artinya dengan “cita-cita”. Cita-cita yang dimaksud adalah cita-cita yang bersifat tetap yang harus dicapai sehingga cita-cita itu sekaligus merupakan dasar atau pandangan/paham. Hubungan manusia dan cita-ctanya disebut dengan ideologi. Ideologi berisi seperangkat nilai, dimana nilai-nilai itu menjadi cita-citanya atau manusia bekerja dan bertindak untuk mencapai nilai-nilai tersebut. Ideologi yang pada mulanya berisi seperangkat gagasan, dan cita-cita berkembang secara luas menjadi suatu paham menngenai seperangkat nilai atau pemikiran yang dipegang oleh seseorang atau sekelompok orang untuk menjadi pegangan hidup. Adapun ideologi negara itu ternasuk dalam golongan pengetahuan sosial, dan tepatnya dapat digolongkan kedalam ilmu politik atau political sciences sebagai anak cabangnya. Bila kita terapakan rumusan ini pada Pancasila dengan definisi-definisi filsafat dapat kita simpulkan, maka Pancasila itu ialah hasil usaha pemikiran manusia untuk mencari kebenaran, kemudian sampai mendekati atau menggangggap suatu kesanggupan yang digenggamnya seirama dengan ruang dan waktu. Hasil pemikiran manusia Indonesia yang sungguh-sungguh secara sistematis radikal itu kemudian dituangkan dalam suatu rangkaian kalimat yang mengandung satu pemikiran yang bermakna bulat dan utuh untuk dijadikan dasar, asas dan pedoman atau norma hidup dan kehidupan bersama dalam rangka perumusan satu negara Indonesia merdeka, yang diberi nama  Pancasila.<a href="http://takberhentiberharap.wordpress.com/2011/05/11/sejarah-pancasila-sebagai-dasar-negara/#_ftn2" title="">[2]</a> <h3> C.        Cita- Cita, Tujuan dan Visi Negara Indonesia</h3> Bangsa Indonesia bercita-cita mewujudkan negara yang bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Dengan rumusan singkat, negara Indonesia bercita-cita  mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Hal ini sesuai dengan amanat dalam Alenia II Pembukaan UUD 1945 yaitu negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat adil dan makmur. Tujuan Negara Indonesia selanjutnya terjabar dalam alenia IV Pembukaan UUD 1945. Secara rinci sbagai berikut : <ol> <li>Melindungi seganap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.</li> <li>Memajukan kesejahteraan umum.</li> <li>Mencerdaskan <a class="zem_slink" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Kehidupan" rel="wikipedia" target="_blank" title="Kehidupan">Kehidupan</a> bangsa.</li> <li>Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial</li> </ol> Adapun visi bangsa Indonesia adalah terwujudnya masyarakat Indonesia yang damai , demokratis, berkeadilan, berdaya saing, maju dan sejahtera, dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang didukung oleh manusia Indonesia yang sehat, mandiri, beriman, bertakwa dan berahklak mulia, cita tanah air, berkesadaran hukum dan lingkungan, mengausai ilmu pengetahuandan teknologi, serta memiliki etos kerja yang tinggi serta berdisiplin. Ideologi dan dasar negara kita adalah Pancasila. Pancasila terdiri dari limasila. Kelima sila itu adalah: Ketuhanan yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusayawaratan perwakilan, dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk mengetahui latar belakang atau sejarah Pancasila dijadikan ideologi atau dasar negara coba baca teks Proklamasi berikut ini.<a href="http://takberhentiberharap.wordpress.com/2011/05/11/sejarah-pancasila-sebagai-dasar-negara/#_ftn3" title="">[3]</a> Sebelum tanggal 17 Agustus bangsaIndonesiabelum merdeka. BangsaIndonesiadijajah oleh bangsa lain. Banyak bangsa-bangsa lain yang menjajah atau berkuasa diIndonesia, misalnya bangsa Belanda, <a class="zem_slink" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Portugis_language" rel="wikipedia" target="_blank" title="Portugis language">Portugis</a>, Inggris, dan Jepang. Paling lama menjajah adalah bangsa Belanda. Padahal sebelum kedatangan penjajah bangsa asing tersebut, di wilayah negara RI terdapat kerajaan-kerajaan besar yang merdeka, misalnya Sriwijaya, <a class="zem_slink" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Majapahit" rel="wikipedia" target="_blank" title="Majapahit">Majapahit</a>, Demak, Mataram,Ternate, dan <a class="zem_slink" href="http://maps.google.com/maps?ll=0.683333333333,127.4&spn=0.1,0.1&q=0.683333333333,127.4%20(Tidore)&t=h" rel="geolocation" target="_blank" title="Tidore">Tidore</a>. Terhadap penjajahan tersebut, bangsaIndonesiaselalu melakukan perlawanan dalam bentuk perjuangan bersenjata maupun politik. Perjuangan bersenjata bangsaIndonesia dalam mengusir penjajah. Dalam hal ini, Belanda, sampai dengan tahun 1908 boleh dikatakan selalu mengalami kegagalan. Penjajahan Belanda berakhir pada tahun 1942, tepatnya tanggal 8 Maret. Sejak saat ituIndonesiadiduduki oleh bala tentara Jepang. Namun Jepang tidak terlalu lama mendudukiIndonesia. Mulai tahun 1944, tentara Jepang mulai kalah dalam melawan tentara Sekutu. Untuk menarik simpati bangsaIndonesiaagar bersedia membantu Jepang dalam melawan tentara Sekutu, Jepang memberikan janji kemerdekaan di kelak kemudian hari. Janji ini diucapkan oleh Perdana Menteri Kaiso pada tanggal7 September 1944. Oleh karena terus menerus terdesak, maka pada tanggal 29 April 1945 Jepang memberikan janji kemerdekaan yang kedua kepada bangsa Indonesia, yaitu janji kemerdekaan tanpa syarat yang dituangkan dalam Maklumat Gunseikan (Pembesar Tertinggi Sipil dari Pemerintah Militer Jepang di Jawa dan <a class="zem_slink" href="http://maps.google.com/maps?ll=-7.0,113.333333333&spn=0.1,0.1&q=-7.0,113.333333333%20(Madura%20Island)&t=h" rel="geolocation" target="_blank" title="Madura Island">Madura</a>). Dalam maklumat itu sekaligus dimuat dasar pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (<a class="zem_slink" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Committee_for_Preparatory_Work_for_Indonesian_Independence" rel="wikipedia" target="_blank" title="Committee for Preparatory Work for Indonesian Independence">BPUPKI</a>). Tugas badan ini adalah menyelidiki dan mengumpulkan usul-usul untuk selanjutnya dikemukakan kepada pemerintah Jepang untuk dapat dipertimbangkan bagi kemerdekaanIndonesia.<a href="http://takberhentiberharap.wordpress.com/2011/05/11/sejarah-pancasila-sebagai-dasar-negara/#_ftn4" title="">[4]</a> Keanggotaan badan ini dilantik pada tanggal 28 Mei 1945, dan mengadakan sidang pertama pada tanggal 29 Mei 1945 – 1 Juni 1945. Dalam sidang pertama ini yang dibicarakan khusus mengenai calon dasar negara untukIndonesiamerdeka nanti. Pada sidang pertama itu, banyak anggota yang berbicara, dua di antaranya adalah Muhammad Yamin dan Bung Karno, yang masing-masing mengusulkan calon dasar negara untukIndonesiamerdeka. Muhammad Yamin mengajukan usul mengenai dasar negara secara lisan yang terdiri ataslimahal, yaitu: 1. Peri Kebangsaan 2. Peri Kemanusiaan 3. Peri Ketuhanan 4. Peri Kerakyatan 5. Kesejahteraan Rakyat Selain itu Muhammad Yamin juga mengajukan usul secara tertulis yang juga terdiri atas lima hal, yaitu: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa 2. Persatuan Indonesia 3. Rasa Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab 4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan, dalam Permusyawaratan/Perwakilan. 5. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia Usulan ini diajukan pada tanggal 29 Mei 1945, kemudian pada tanggal 1 Juni 1945, Bung Karno mengajukan usul mengenai calon dasar negara yaiyu: 1. Nasionalisme (Kebangsaan Indonesia) 2. Internasionalisme (Perikemanusiaan) 3. Mufakat atau Demokrasi 4. Kesejahteraan Sosial 5. Ketuhanan yang Berkebudayaan Kelima hal ini oleh Bung Karno diberi nama Pancasila. Lebih lanjut Bung Karno mengemukakan bahwa kelima sila tersebut dapat diperas menjadi Trisila, yaitu: 1. Sosio nasionalisme 2. Sosio demokrasi 3. Ketuhanan Berikutnya tiga hal ini menurutnya juga dapat diperas menjadi Ekasila yaitu Gotong Royong. Selesai sidang pertama, pada tanggal 1 Juni 1945 para anggota BPUPKI sepakat untuk membentuk sebuah panitia kecil yang tugasnya adalah menampung usul-usul yang masuk dan memeriksanya serta melaporkan kepada sidang pleno BPUPKI. Tiap-tiap anggota diberi kesempatan mengajukan usul secara tertulis paling lambat sampai dengan tanggal 20 Juni 1945. Adapun anggota panitia kecil ini terdiri atas delapan orang, yaitu: 1. Ir. Soekarno 2. Ki Bagus Hadikusumo 3. K.H. Wachid Hasjim 4. Mr. Muh. Yamin 5. M. Sutardjo Kartohadikusumo 6. Mr. A.A. Maramis 7. R. Otto Iskandar Dinata 8. Drs. Muh. Hatta Pada tanggal 22 Juni 1945 diadakan rapat gabungan antara Panitia Kecil, dengan para anggota BPUPKI yang berdomisili di Jakarta. Hasil yang dicapai antara lain disetujuinya dibentuknya sebuah Panitia Kecil Penyelidik Usul-Usul/Perumus Dasar Negara, yang terdiri atas sembilan orang, yaitu: 1.Ir.Soekarno. 2. Drs. Muh. Hatta. 3. Mr. A.A. Maramis.. 4. K.H. Wachid Hasyim. 5. Abdul Kahar Muzakkir. 6. Abikusno Tjokrosujoso. 7. H. Agus Salim. 8. Mr. Ahmad Subardjo. 9. Mr. Muh. Yamin. Panitia Kecil yang beranggotakan sembilan orang ini pada tanggal itu juga melanjutkan sidang dan berhasil merumuskan calon Mukadimah Hukum Dasar, yang kemudian lebih dikenal dengan sebutan “Piagam Jakarta”. Dalam sidang BPUPKI kedua, tanggal 10-16 juli 1945, hasil yang dicapai adalah merumuskan rancangan Hukum Dasar. Sejarah berjalan terus. Pada tanggal 9 Agustus dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Pada tanggal 15 Agustus 1945 Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu, dan sejak saat itu Indonesia kosong dari kekuasaan. Keadaan tersebut dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh para pemimpin bangsa Indonesia, yaitu dengan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, pada tanggal 17 Agustus 1945. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan PPKI mengadakan sidang, dengan acara utama (1) mengesahkan rancangan Hukum Dasar dengan preambulnya (Pembukaannya) dan (2) memilih Presiden dan Wakil Presiden. Untuk pengesahan Preambul, terjadi proses yang cukup panjang. Sebelum mengesahkan Preambul, Bung Hatta terlebih dahulu mengemukakan bahwa pada tanggal 17 Agustus 1945 sore hari, sesaat setelah Proklamasi Kemerdekaan.Ada utusan dariIndonesia bagian timur yang mengutusnya. Intinya, rakyat Indonesia bagian Timur mengusulkan agar pada alinea keempat preambul, di belakang kata “ketuhanan” yang berbunyi “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” dihapus. Jika tidak maka rakyatIndonesiabagian Timur lebih baik memisahkan diri dari negara RI yang baru saja diproklamasikan. Usul ini oleh Muh. Hatta disampaikan kepada sidang pleno PPKI, khususnya kepada para anggota tokoh-tokoh Islam, antara lain kepada Ki Bagus Hadikusumo, KH. Wakhid Hasyim dan Teuku Muh. Hasan. Muh. Hatta berusaha meyakinkan tokoh-tokoh Islam, demi persatuan dan kesatuan bangsa. <h3> 2. Selaku Ideologi Nasional, Pancasila Memiliki Beberapa Dimensi :</h3> a. Dimensi Idealitas artinya ideologi Pancasila mengandung harapan-harapan dan cita-cita di berbagai bidang kehidupan yang ingin dicapai masyarakat. b. Dimensi Realitas artinya nilai-nilai dasar yang terkandung di dalamnya bersumber dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat penganutnya, yang menjadi milik mereka bersama dan yang tak asing bagi mereka. c. Dimensi normalitas artinya Pancasila mengandung nilai-nilai yang bersifat mengikat masyarakatnya yang berupa norma-norma atauran-aturan yang harus dipatuhi atau ditaati yang sifatnya positif. d. Dimensi Fleksilibelitas artinya ideologi Pancasila itu mengikuti perkembangan jaman, dapat berinteraksi dengan perkembangan jaman, dapat mengikuti perkembangan ilmu dan teknologi, bersifat terbuka dan demokratis. Pancasila dan kelima silanya merupakan kesatuan yang bulat dan utuh, sehingga pemahaman dan pengalamannya harus mencakup semua nilai yang terkandung di dalamnya. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, mengandung nilai sprituil yang memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada semua pemeluk agama dan kepercayaan terhadap Tuhan YME sehingga atheis tidak berhak hidup di bumi Indonesia. Sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, mengandung nilai satu derajat, sama hak dan kewajiban, serta bertoleransi dan saling mencintai. Sila Persatuan Indonesia, mengandung nilai kebersamaan, bersatu dalam memerangi penjajah dan bersatu dalam mengembangkan negara Indonesia. Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, mengandung nilai kedaulatan berada di tangan rakyat atau demokrasi yang dijelmakan oleh persatuan nasional yang rill dan wajar. Sila Keadiilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, mengandung sikap adil, menghormati hak orang lain dan bersikap gotong royong yang menjadi kemakmuran masyarakat secara menyeluruh dan merata. <div class="zemanta-pixie" style="height: 15px; margin-top: 10px;"> <a class="zemanta-pixie-a" href="http://www.zemanta.com/?px" title="Enhanced by Zemanta"><img alt="Enhanced by Zemanta" class="zemanta-pixie-img" src="http://img.zemanta.com/zemified_h.png?x-id=080900d5-f891-4eda-b6e1-cc865196123f" style="border: none; float: right;" /></a></div> </div>

SEJARAH PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA | takberhentiberharap

English: Gedung Pancasila (Photo credit: Wikipedia ) A. Sejarah Lahirnya Pancasila sebagai Dasar Negara Kedudukan pokok Pancasila ba...